JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR - fajarbali.com | Persoalan pendidikan di Bali utamanya saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMK/SMA sempat menimbulkan permasalahan. Pasalnya, masih banyak siswa yang tercecer belum mendapatkan sekolah.

Hal ini terungkap saat kedatangan para orang tua siswa yang mendatangi DPRD Bali beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, persoalan siswa yang tercecer telah mendapat respon dan tertangani.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta menjelaskan, regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini dinilai telah berjalan dengan baik. Hanya saja, dengan adanya Pandemi Covid-19, banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Disamping itu merasa keberatan dengan biaya di sekolah swasta.

“Suasana Pandemi ini, rata-rata orang tua murid tidak mampu untuk membayar di (sekolah) swasta. Ini bukan kesalahan siapa atau pemerintah maupun masyarakat semua, tapi karena situasi Pandemi ini,” katanya, Minggu (19/07/2020).

Menyikapi hal itu, DPRD Bali telah mengeluarkan rekomendasi supaya Pemprov Bali dalam situasi Pandemi Covid-19 bisa mengakomodir calon siswa untuk masuk sekolah negeri. “Disambutlah dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali supaya sekolah-sekolah menambah jumlah Rombongan Belajar (Rombel). Pendidikan itu urusan Pemerintah Pusat maupun Daerah,” akunya.

Dengan adanya tambahan Rombel, tentunya akan berimbas pada Sumber Daya Manusia (SDM) seperti Guru ataupun Tenaga Pengajar lainnya. Menurutnya, Dinas Pendidikan memiliki solusi untuk menyiasati permasalahan teknis tersebut. “Inikan teknis. Secara teknis, Dinas Pendidikan bisa saja starteginya nanti, dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan terbaik untuk pendidikan, apakah nanti men-split guru, atau merekrut guru, ataukan membuatkan tambahan jam pelajaran. Tapi disesuaikan dengan anggaran,” tandasnya.

DPRD Bali, lanjutnya, dalam hal ini tak akan berdiam diri saja. Pihaknya akan memberikan dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk pelayanan pendidikan. Mulai dari anggaran untuk Guru ataupun pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. “Kita (DPRD Bali) akan mensupport secara teknis apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan baik itu bidang SDM, penambahan sarana prasarana, dan lain-lain sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan,” paparnya. 

Mengenai anggaran sendiri, Gung Budiarta menyebutkan akan dimulai pada Anggaran Perubahan Tahun 2020 ini. Ia juga berkata bahwa masih akan memanggil Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali guna membahas anggaran yang dibutuhkan serta langkah-langkah yang akan diambil. “Kita akan memanggil Dinas Pendidikan dulu. Karena kita harus mendapatkan hitungan yang jelas dan kajian yang tepat,” pungkasnya. (her).