JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR - fajarbali.com | Partai Golkar Bali terus menunjukkan sumbangsihnya terhadap penanganan Virus Corona di Bali. Setelah membentuk Satuan Tugas (Satgas), kali ini Partai Golkar mencoba memaksimalkan peran dari Badan Advokasi dan Hukum DPD I Partai Golkar Bali.

 

 

Golkar Bali berupaya menyerap aspirasi dan kekuhan dari masyarakat, khususnya yang terdampak Covid-19 di Bali. Sejak ditetapkan pada tanggal 11 Mei lalu, Badan Advokasi dan Hukum Partai Golkar Bali telah mendapat banyak keluhan. Diantaranya soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 33 pengaduan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 17 pengaduan, Beasiswa sebanyak 4 pengaduan, serta Restrukturisasi Kredit sebanyak 12 pengaduan.

 

Ketua Badan Advokasi dan Hukum DPD I Partai Golkar Bali Wayan Muntra menyatakan, pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan juga evaluasi. “Kami telah rakor sekaligus evaluasi selama tiga minggu. Kami membuka posko pengaduan di DPD I Partai Golkar Bali,” ujarnya, Senin (01/06/2020).

 

Sejak dibentuk, Satgas Covid-19 Partai Golkar dan Badan Advokasi telah bekerja. Dari keluhan masyarakat yang telah masuk, pihaknya akan memberikan bantuan hukum dan pendampingan, hingga pemerintah selesai menetapkan kondisi tanggap darurat.

 

 “Kami di Satgas ini ingin memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat seluruh Bali yang membutuhkan atau dirugikan serta terdampak,” tambahnya.

 

Menurutnya, hampir tiap hari banyak masyarakat yang menghubungi pihaknya untuk menyampaikan keluhan terhadap dampak Covid-19. Salah satunya terkait BLT. Muntra menilai, persoalan tersebut menjadi besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dari Pemerintah melalui APBDes (Dana Desa). “Kami sangat prihatin dan menyayangkan sikap-sikap Pimpinan Daerah dan instansi yang tidak membagikan BLT secara berkeadilan. Masyarakat berharap ada keadilan, dimana masyarakat yang tidak mampu terdata dengan baik. Justru yang berkecukupan yang menerima,” akunya.

 

Selanjutnya, ada persoalan PHK. Pihaknya memaklumi jika hal itu sedang terjadi ditengah Pandemi Covid-19. Akan tetapi, prosedur dan tata cara seharusnya sesuai dengan ketentuan. “Tetapi, prosedur dan tata caranya yang dilakukan oleh pengusaha dan investor tidak taat dengan ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan,” tegasnya. Yang terakhir soal Restrukturisasi Kredit.

 

Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, pihaknya memverifikasi berkas-berkas administrasi serta bukti-bukti. Muntra menambahkan, pihaknya juga akan menyiapkan langkah-langkah dan fasilitas berupa Google Form, guna mempermudah penyampaian laporan dan keluhan dari masyarakat. “Bisa mengisi itu, dan sent ke email kami,” tambahnya.

 

Kedepan, lanjut Muntra, Badan Advokasi Partai Golkar Bali akan berkoordinasi dengan Badan Advokasi dan Hukum DPD ditingkat Kabupaten/kota se-Bali. “Ini agar lebih penyerapan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.(her).