JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR - fajarbali.com | Ditengah Pandemi Covid-19 yang masih terus terjadi di Bali, DPRD Provinsi Bali berupaya menyelesaikan tugasnya dalam merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Hal ini terbukti dengan digelarnya Sidang Paripurna DPRD Bali secara virtual di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Kamis (14/05/2020).

 

 

Diketahui, Sidang tersebut mengesahkan empat Ranperda yang sebelumnya dibahas oleh Dewan. Diantaranya, Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Bali, Ranperda tentang Pemajuan dan Penguatan Kebudayaan Bali, Ranperda tentang Penyelenggaran Kesehatan, dan Ranperda tentang Penyertaan Modal. Selain itu juga Penyampaian Keputusan Rekomandasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019.

 

Anggota dewan saat dilakukan Rapid Test

 


Sidang yang juga dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra itu, Dewan menyampaikan bahwa pertumbuhan Ekonomi Bali di tahun anggaran 2019 ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) semesta berencana 6,50%-7,50%. Dalam capaian target tahun 2019 sebesar 5,63%, hal itu berarti mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar 6,33%. Meski demikian pertumbuhan ekonomi Bali tetap lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai sebesar 5,02%.
Dalam laporannya yang disampaikan oleh Koordinator Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Gubernur, DPRD Bali Nyoman Adnyana  Adnyana disebutkan bahwa, dalam upaya mewujudkan program-program yang telah dicetuskan dalam visi dan misi Gubernur, DPRD Bali mengharapkan Gubernur Bali  menyiapkan kebijakan dan program pembangunan yang dapat diimplementasikan dengan lebih baik diantaranya pada bidang sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni budaya serta bidang pariwisata.
Adapun rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Bali yakni, pertama, terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang belum berjalan efektif danberdampak luas bagi masyarakat pada bidang infrastruktur seperti pembangunan shortcut ruas jalan Mengwitani-Singaraja, perencanaan pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur-Denpasar ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung, dan Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Air Limbah Regional, agar Saudara Gubernur melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, serta terhadap temuan dalam LHP BPK RI yang belum selesai ditindaklanjuti agar segera dituntaskan. 
Kedua, mendorong sektor primer terutama pertanian dalam arti luas dan sektor skunder untuk meningkatkan aktifitas perekonomian lokal sehingga terbuka kesempatan kerja, mengingat sektor tersier (pariwisata) sedang terpuruk. Kedepan perlu diperhatikan adanya kebijakan yg mengurangi dominasi peranan sektor tersier (pariwisata) mengingat sektor ini sangat rentan dari pengaruh perubahan global seperti perang, pandemi penyakit, dan bencana alam.
Ketiga, mendorong industri kreatif (kerajinan tangan, barang kesenian, kuliner ramah lingkungan, rokok elektrik lokal, industri jamu, produksi roti atau kue, dll) untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu membuka lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yg terdampak PHK sektor pariwisata dan diharapkan bisa membantu pertumbuhan perekonomian Bali.
Keempat, dalam rangka penanggulangan Covid-19, DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan Saudara Gubernur membentuk Satgas Covid-19 yang melibatkan semua komponen pemerintahan baik Sipil, TNI/Polri, unsur adat, dan komponen masyarakat lainnya, yang pelaksanaannya sudah cukup baik.
Sekedar tambahan, sebelum digelarnya Sidang Paripurna DPRD Bali, para anggota dewan yang hadir sempat dilakukan Rapid Test. Diketahui tiga orang petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi berjajar melakukan pengetesan kepada anggota dewan secara bergantian.
“Iya tadi sebelum digelar Rapid tes bagi anggota dewan. Jumlahnya seluruh anggota dewan yang hadir. Semuanya, mulai dari pimpinan hingga anggota yang hadir. Ini kan upaya pencegahan juga,” tambah Kasubag Tata Usaha(TU), Kepegawaian, Humas, dan Protokol DPRD Bali Kadek Putra Suantara. (her).