JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Setelah melalui pembahasan, akhirnya rencana melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibatalkan oleh DPRD Bali. Hal ini didasarkan pada tidak adanya kata sepakat diantara anggota dewan.

Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi dasar pembatalan revisi Perda tersebut. Salah satunya yakni semakin dekatnya hajatan Pilkada. Apalagi, selama ini isu terkait penolakan terhadap Reklamasi Teluk Benoa masih sensitif dimasyarakat.

“Kalau revisi ini dibahas, kita khawatir persoalan menjadi berbeda meskipun pada dasarnya murni untuk merevisi sesuai aturan dan waktunya. Lebih baik kita tunda setelah Pilkada dibahas kembali,” terangnya, Minggu (21/1/2018).

Terkait penolakan Reklamasi Teluk Benoa, bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Namun, sudah dilakukan oleh semua kader partai di Bali untuk menyelamatkan Bali. Terlebih lagi kader dari kawasan pariwisata seperti Kuta, Nusa Dua dan Tanjung Benoa sendiri sudah sejak lama menyerukan penolakan reklamasi bukan saat menjelang Pilgub.

Menurutnya, terkait Perda RTRW juga termasuk isu yang sangat sensitif di masyarakat. Ditakutkan, nantinya akan menjadi polemik. Mengingat, Bali akan menyelenggarakan Pilgub. Maka dari itu, karena dianggap tak tepat waktunya dan kondisinya, Fraksinya (PDIP) mengusulkan untuk ditunda.

"Saat rapat banyak usulan termasuk dari Fraksi PDIP meminta ditunda dan kita tidak bisa grasa-grusu, ini sangat sensitive,” paparnya.

Bukan hanya Perda RTRW, Rancangan Perda Atraksi Budaya (Raperda) Atraksi Budaya juga ditunda. Pasalnya, naskah akademik juga dinilai belum lengkap. Sehingga, banyak yang perlu disempurnakan. Disamping itu, belum ada masukan dari masing-masing kabupaten/kota.

Di Bali, disemua kabupaten/kota memiliki kearifan lokal yang berbeda. Jadi, bukan hanya soal Sabung Ayam (Tajen) saja yang akan diangkat dalam Perda Atraksi Budaya. “Kita pending sehingga diberikan waktu untuk penyempurnaan. Berbicara pelestrarian dan perlindungan terhadap hal hal yang unik, seperti di Jembrana dan kabupaten lain belum ada pemetaan, biar gak yang menjadi perdebatan saat pembahasan hanya masalah tajen saja,” tutup Politisi asal Kuta Selatan ini. (her)