JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com-Delegasi Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Senator dari DKI Jakarta Abdul Aziz Khafia mengadakan seminar Uji Sahih RUU Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di aula Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Denpasar. 

Abdul Aziz beralasan, dipilihnya Bali sebagai tuan rumah karena dinilai memiliki pengalaman yang panjang tentang penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, terlbih melibatkan warga negara asing (WNA). 

“Kami memilih Universitas Udayana (Bali-red) karena perguruan tinggi ini sangat concern terhadap masalah penegakan hukum masalah penyalahgunaan narkoba,” kata Waka Komite III ini di sela seminar.

Abdul Aziz menambahkan, uji sahih atau uji publik ini sangat penting untuk menyempurnakan substansi dan materi suatu undang-undang. “Saat ini, menjelang berakhirnya masa bakti Anggota DPD RI Periode 2014-2019, Komite III DPD Ri berinisiatif untuk mengusulkan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” kata Senator asal DKI Jakarta itu. 

Secara teknis, lanjut dia, Komite III telah menyelesaikan proses penyusunan Naskah akademik serta draft perubahan undang-undang narkotika. Untuk lebih meyakinkan bahwa penyusunan naskah akademik dan draft RUU sudah memadai, perlu dilakukan uji sahih dengan melibatkan elemen masyarakat yang memiliki perhatian besar terhadap masalah penyalahgunaan narkoba.

Ia menambahkan, umur Undang-Undang Nomor 35 sudah 10 tahun yang menurut para akademisi dan praktisi penegak hukum, norma dalam undang-undang narkotia sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan penegakan hukum masalah narkotika. Sebagai bukti, penggunaan narkotika dari tahun ke tahun terus meningkat, termasuk di kalangan mahasiswa. 

“Karenanya kami menilai bahwa undang-undang narkotika perlu direvisi agar bisa memberikan payung hukum yang memadai terhadap masalah penyalahgunaan narkoba. Kami percaya, pengalaman panjang Provinsi Bali dan perhatian besar Universitas Udayana terhadap masalah penyalahgunaan narkotika, bisa memberikan masukan berharga terhadap rancangan undang-undang perubahan yang sedang dirumuskan oleh Komite III DPD RI,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum., menjelaskan RUU perubahan yang disusun oleh Komite III DPD RI, sudah sangat tepat karena memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan aktif dan ikut serta dalam proses pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Menurut guru besar hukum pidana tersebut, saat ini persoalan narkoba sudah sangat canggih, sehingga paradigma yang harus dikembangkan adalah memberantas sumbernya, memberangus pangkalnya, dan membabat akarnya. “Semua hal yang mengarah pada dan menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika, harus dicegah,” tegasnya.

“Universitas Udayana sudah melakukan beragam langkah untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Misalnya, menggiatkan larangan merokok di lingkungan kampus, serta pembatasan jam malam hingga maksimal pukul 23.00 WITA,” sembari mengatakan antara rokok dengan narkoba memiliki kedekatan, sehingga pihaknya getol mengampanyekan anti-rokok di lingkungan kampus.

Para stakeholder atau nara sumber uji sahih itu menukik tajam sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dinilai krusial banyak dikritisi oleh para narasumber dan peserta. Misalnya pasal (1) ayat 1 yang berisi definisi Narkotika. Kalimat “yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini,” yang merupakan penggalan terakhir dalam definisi narkotika, dinilai tidak akomodatif dan kalah akseleratif dengan perkembangan jenis-jenis narkotika baru.

Seperti yang disampaikan  nara sumber, Nyoman Sebudi. Ia mengungkapkan definisi narkotika seperti dalam undang-undang nomor 35 terlalu sederhana. Tidak mungkin bisa meng-cover golongan narkoba yang berkembang demikian cepat. “Saat ini, tercatat sekitar 800 jenis narkotika baru yang beredar di dunia, dan sudah banyak yang masuk ke Indonesia. Namun yang ada di lampiran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan, masih sedikit. Akibatnya, banyak penyalahguna Narkoba yang lolos dari jerat hukum, karena jenis narkoba yang dimilikinya tidak ada dalam lampiran undang-undang,” kata Kabid Pemberantasan BNNP Provinsi Bali tersebut.

Pasal lain yang banyak dikritisi adalah yang berkaitan dengan pemidanaan 111 sampai 129, terutama yang berkaitan kata “menguasai” dalam pasal-pasal tersebut. Menurut para pakar, tidak ada definisi yang jelas mengenai kata “menguasi” dalam pasal-pasal pemidanaan UU Nomor 35 Tahun 2009. 

“Kata menguasi dalam pasal 111 dan selanjutnya, tidak ada penjelasan yang spesifik, sehingga terkesan bias dan terlalu meluas ketika diterapkan. Seperti apa maksud menguasai itu? Bagaimana dengan orang yang tanpa sepengatahunnya dititipi Narkoba? Apakah dia layak dikatakan menguasai?” kata I Gusti Ketut Ariawan, pakar hukum pidana Universitas Udayana.

Sementara itu, penggiat gerakan anti narkoba dari LSM GANAS, I Made Somiya Putra mengkritisi pasal 1 yang berisi tentang ragam definisi tentang narkoba. Menurutnya, pasal-pasal tersebut tidak secara tegas membedakan para pelaku kejahatan narkoitka yang terdiri dari pengguna, pecandu, dan lain sebagainya. 

“Jika ditinjau menggunakan kacamata double track system, maka definisi penyalahguna serta pecandu dalam pasal satu, menurut hemat saya, tidak mencerminkan semangat preventif yang menjiwai semangat penanggulangan kejahatan Narkotika,” paparanya.

Seminar juga mengundang akademisi, praktisi dan kalangan umum yang peduli tentang penyalahgunaan narkotika. Sedangkan Komite III DPD RI dihadiri 10 orang Senator di antaranya, Abdul Aziz Khafia (DKI), Maria Goreti (Kalbar), Chaidir Djafar (Papua Barat), KH Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim), Iqbal Parewangi (Sulsel), Mesakh Mirin (Papua), Abraham Liyanto (NTT), Stevanus Ban Liow (Sulut), Lalu Suhaimi (NTB), dan Rafli (Aceh).(gde)