POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Penolakan pencopotan Ketua DPD II Partai Golkar Badung Wayan Muntra dan diganti dengan Plt Ketua DPD II Partai Golkar Badung Wayan Suyasa terus bergulir di akar rumput.

Pasalnya, para kader menilai keputusan yang dikeluarkan oleh DPD I Partai Golkar Bali tersebut dianggap menyalahi AD/ART dan tak sesuai dengan mekanisme partai.

Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Mengwi Gusti Made Suteja mengatakan pihaknya merasa aspirasi yang dilakukan oleh para kader dibawah seakan tak digubris oleh partai, baikoleh DPD I maupun DPD II yang dipimpin oleh Plt. Wayan Suyasa. “Saya dari PK Mengwi dan PK yang lain sepakat menolak, maka itu kamimengambil jalur ke MP (Mahkamah Partai) karena tidak digubris,” jelasnya.

Dirinya juga menyatakan, tak akan menutup kemungkinan untuk mendatangi DPP Partai Golkar di Jakarta untuk menyampaikan secara langsung aspirasinya. Sebelumnya,pihaknyajuga telah menyampaikan aspirasi ketingkat atas. Namun, tidakada jawaban yang pasti. Sehingga, para PK sepakat untuk mengambil langkah selanjutnya untuk mendatangi DPP Partai Golkar.  

“Jika masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan, kita inginkan kita segera diselesaikan. Kalau ditingkat (DPD) I sudah pernah, kemarin berembug ke tingkat I dulu. Toh, tidak ada tanggapan dari Pak Demer (Gde Sumarjaya Linggih) dan Sugawa Korry, terpaksa kita berembug kembali untuk mengambil langkah ke DPP,” tegasnya.

Bukan hanya itu saja, Made Suteja mengaku jika Plt Wayan Suyasa tak pernah ada komunikasi dengan para PK sejak ditetapkan sebagai Plt oleh DPD I. Padahal, jabatan yang disandangnya bukan saja Plt, namun juga Sekretaris DPD II Partai Golkar Badung. “Tidak ada, maka dari itu para PK sangat menyayangkan (sikap) dari Pak Suyasa, semestinya menurut saya koordinasi lah kebawah sedikit,” tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Koordinator PK se-Badung Wayan Mudana menyatakan, pihaknya bersama dengan PK yang lain tetap berkomitmen menolak adanya SK Plt. “Menolak dengan tegas SK Plt dan mengembalikan Pak Wayan Muntra secara sah,” tambahnya.

Terkait keinginan para PK untuk menyampaikan aspirasi langsung ke DPP, Ketua PK Kuta Selatan ini membenarkan rencana tersebut. Menurutnya, penyampaian secara langsung aspirasi ke DPP untuk memaparkan kondisi yang sebenarnya terjadi. “Sebenarnya, sepanjang itu alur ini sudah kita lakukan, DPD I sudah, tetapi semua itu kan kembali DPD I. Karena kita menghormati proses politik internal kita, kita ajukan ke MP. Kita dari PK juga akan lakukan langkah-langkah untuk memberikan penjelasan, menghadap DPP tentunya untuk memberikan pemaparan dan realita apa yang terjadi sebenarnya,” tandasnya.

“Yang memiliki kewenangan dalam Musda itu kita ini, ya PK-PK. Yang memberikan suara dalam Musda DPD II adalah PK-PK. Tentunya, kalau PK ini tidak dilibatkan, ya kita akan lakukan sebuah pergerakan,” kata dia.

Terakhir, saat disinggung kapan rencana akan mendatangi DPP, ia belum bisa memastikan. Yang jelas, sebelum pelantikan Anggota Legislatif. “Ya kalau kapan rencananya menghadap DPP, tergantung kondisi lah. Dalam waktu dekat, tujuan kita ke DPP, kita akan berbicara dengan terbuka. Karena kita yang tahu, bagaimana situasi hingga terbawah,” pungkasnya. (her)