POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Usai menghadapi Pileg dan Pilpres 2019, Partai Demokrat di Bali bersiap menghadapi Pemilu serentak di enam kabupaten/kota di Bali.

Karena tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri, maka Partai Demokrat melakukan konsolidasi demokrasi untuk menyiapkan diri membentuk koalisi agar bisa mengusung calon pada Pilkada serentak bulan September 2020 mendatang. "Demokrat bersama teman-teman lain tentu untuk mengusung pasangan calon mesti berkoalisi. Obsi-obsi itu sekarang sedang dibahas di level divisi masing-masing," jelas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta di Denpasar, Selasa (11/6/2019). 

Made Mudarta menjelaskan dari pemetaan politik yang ada dipastikan diseluruh daerah di Bali yang akan mengikuti Pilkada serentak  Partai Demokrat tidak mampu mengusung pasangan calonnya sendiri. Karena raihan kursi yang diperoleh dibawah 20 persen membuat semangat mengusung calon harus dibangun melakui koalisi. Kondisi ini terjadi untuk pemilihan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. Untuk itu ia mengintruksikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat untuk segera mengambil langkah komunikasi politik dengan partai lain termasuk dengan partai pemenang pada Pileg 2019 untuk mengusung satu pasangan calon.

Menyadari mekanisme sedang berproses di bawah pihaknya di DPD Partai Demokrat Bali tinggal menunggu tahap penggodokan sebelum dilaporkan kepada DPP untuk diputuskan. Untuk Pilkada serentak, partai besutan SBY ini tidak mau main-main agar mampu memastikan pasangan calon yang akan diusung keluar sebagai pemenang. Ini akan menjadi tugas berat bersama partai koalisi untuk menentukan pasangan calon yang paling disukai dan dicintai oleh rakyat untuk dipilih menjadi pemimpin lima tahun kedepan.

"Untuk parameter utama, pertama menggunakan survey disamping juga aspirasi para kader partai yang berkoalisi. Selanjutnya adalah cost politik yang begitu tinggi, sekarang kita ketahui habis Pemilu serentak mereka yang memiliki atau berlogistik yang cukuplah yang bisa memenangkan dan merebut kursi jadi itu menjadi syarat penting juga bagi pasangan calon bisa terpilih," bebernya.

Kondisi ini juga dikatakannya menjadi catatan khusus untuk penentuan calon yang kini banyak muncul dari tokoh-tokoh, utamanya dari kalangan birokrasi hingga pengusaha dan kalangan profesional bahkan dari akademisi. Namun berbekalkan kapasitas dan integritas saja tentunya tidak cukup sehingga banyak dari mereka harus berfikir dua kali untuk bertarung akibat cost politik yang dibutuhkan akan sangat tinggi. Kondiai ini sekaligus yang menjadi alasan sangat sulit merekrut calon yang berasal dari kalangan independen. Inilah yang mendasari pemikiran politisi asal Jembrana ini sejak awal membuka peluang agar siapapun tokoh masyarakat yang berani tampil untuk mengabdi dan ngayah di daerahnya masing-masing bergabung bersama partai berlambang mercy ini.

"Ya silahkan mendaftar di Demokrat, tentu calon partner mitra koalisi akan membahasnya," serunya, seraya mengatakan opsi untuk berkoalisi dengan partai besar seperti halnya Partai PDI Perjuangan masih sangat terbuka.

Karena karakteristik daerah di enam kabupaten/kota di Bali yang berbeda hampir bisa dipastikan potensi koalisi bisa beragam. Sehingga komunikasi politik sudah bisa dibangun sejak awal agar bisa melahirkan kesepakatan serta pasangan calon yang diajukan bisa disepakati dan lebih awal disosialisasikan kepada masyarakat. Karena keputusan ada di DPP, Made Mudarta berharap mekanisme di masing-masing partai politik segera berjalan dan ditarget paling lambat akhir bulan Juni 2019 sudah terbentuk.

"Saya yakin dewan pimpinan pusat akan menyetujui hingga dalam waktu sampai akhir bulan ini, waktu untuk membangun komunikasi antar partai politik untuk membangun koalisi. Sehingga pada saat pematangan nanti, pasangan calon yang diusung sudah siap," tegasnya menyikapi dinamika politik yang setiap saat bisa berubah. (kdk)