JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Polemik pencopotan 6 Ketua DPD II Partai Golkar kabupaten dan diganti dengan Pelaksana tugas (Plt) memantik reaksi kader akar rumput. Seperti yang dilakukan oleh para Pengurus Desa (PD) dan Pengurus Kecamatan (PK) Kabupaten Badung dan Bangli. Mereka mendatangi Sekretariat DPD I Partai Golkar Bali di Jalan Surapati, Denpasar untuk menyampaikan asipirasi penolakan adanya Plt dan mempertanyakan alasan dibalik pencopotan tersebut. 

Bukan hanya kader akar rumput, kader senior Partai Golkar Bali juga ikut angkat bicara menyikapi hal tersebut. "Ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Plt (Ketua DPD I Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih) kelihatannya terlalu tidak melalui proses yang benar. Itu yang menyebabkan kontradiktif. Sekarang ini kader kita sangat kritis, kemudian mereka militan," ujar Politisi Senior Partai Golkar Bali I Gusti Putu Wijaya saat dihubungi, Senin (10/6/2019).

Dengan demikian, kebijakan tersebut tentunya akan disikapi oleh masyarakat, khususnya para kader Partai Golkar diseluruh tingkatan dan daerah. Sehingga, sangat wajar jika para PK dan PD mempertanyakan pencopotan tersebut ke partai. Dirinya mengingatkan kepada jajaran pimpinan Partai Golkar Bali agar dapat menjalankan dan bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme partai.

"Ini yang perlu diperhatikan oleh pimpinan partai bagaimana mengelola partai ini lebih transparan. Artinya kebijakan-kebijakan itu melihat aturan yang ada, jangan sewenang-wenang," tandasnya. 

Sebagai kader senior Partai Golkar Bali, pihaknya sangat menyayangkan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Plt. Ketua DPD I Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih dengan mencopot Ketua DPD yang dianggap tak sejalan dengannya. Untuk itu, menempuh jalur ke Mahkamah Partai dirasa sudah sangat tepat. "Sangat kita sayangkan sekali. Kita membangun Partai Golkar tidak gampang, dari masa jaya, masa jatuhnya, kemudian ada dualisme. Terus sekarang muncul kebijakan seperti ini," terang dia. 

Terkait pencopotan 6 Ketua DPD II, dirinya sangat mendukung apabila para kader mempertanyakan. Apalagi, pencopotan tersebut dianggap tak melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Disisi lain, penggantian Ketua DPD II dengan Plt sangat tidak realistis dan sangat kentara ada kepentingan tertentu. Pasalnya, para Ketua yang dicopot merupakan hasil pemilihan dari Musyarawah Daerah (Musda)  dimasing-masing wilayah. 

Menurutnya, kepemimpinan 6 Ketua DPD yang dicopot terbilang sudah memberikan yang terbaik dan berprestasi. Hal ini didasarkan pada hasil Pileg dan Pilpres 2019 yang lalu. Dimana, ditengah gempuran partai-partai lain, Golkar masih mampu meraih urutan kedua. Memang ada beberapa wilayah yang mengalami penurunan kursi, akan tetapi ada juga yang mengalami kenaikan jumlah kursi. "Teruji dalam Pilpres dan Pileg. Memang kader-kader berprestasi. Contoh di Jembrana bisa naik kursinya. Di Bangli juga naik. Badung sekalipun turun (perolehan kursi), ditengah gempuran (PDIP) masih bisa bertahan, itu sudah sangat luar biasa. Pak (Wayan) Muntra sangat koordinatif sekali dengan kader," tegasnya. 

Justru apa yang dilakukan oleh pimpinan Golkar Bali, kata Wijaya, dianggap salah sasaran dan aneh. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: KEP-362/DPP/GOLKAR/XII/2018  hanya untuk ditatanan tingkat DPD I saja, bukan di DPD II. "SK 362 itukan justru mereka ditugaskan untuk mempersiapkan Plt. Mereka boleh melakukan konsolidasi tapi ditingkat (DPD) I dalam kaitan mempersiapkan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar biasa), tidak sampai ditingkat II. Inikan aneh," tegasnya. Wijaya menambahkan, Plt. Ketua DPD I Golkar Bali tidak melaksanakan apa yang menjadi skala prioritas dalam tertuang dalam SK. 

Pencopotan Ketua DPD II hasil dari Musda dan diganti dengan Plt. sangat tidak realistis. Alasannya, Plt yang belum menjadi ketua definitif melakukan perombakan struktur. "Pasti tidak realistis. Sedang Plt ini harus melaksanakan Musdalub dulu supaya jadi Ketua Definitif. Kalau ada Plt mem-plt hasil Musda kan ini lucu," kata dia. 

"Pimpinan partai harus menjelaskan secara transparan dan detail mana yang melandasi itu. Kader ini ingin mendapat informasi yang sejelas-jelasnya. Apalagi langsung ujug-ujug Plt 6 Ketua DPD II," pungkasnya. (her)