JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Panitia khusus (Pansus) XXIII DPRD Kota Denpasar yang dipercaya membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2018 telah menyelesaikan tugasnya.

Hasil pembahasan yang nantinya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD disampaikan pada rapat paripurna intern DPRD, Senin (25/3) di ruang sidang DPRD setempat.

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD, I Gusti Ngurah Gede, bersama wakil ketua I Wayan Mariyana Wandhira, hanya mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan LKPJ oleh Pansus XXIII.

Ketua Pansus XXIII, I Wayan Sutama, dalam laporannya menyampaikan, secara umum DPRD Kota Denpasar, berpendapat, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Denpasar  tahun anggaran 2018  sudah berjalan dengan baik sesuai dengan program dan target yang ditetapkan. Meski demikian, Pansus menilai kegiatan-kegiatan tertentu yang reralisasinya belum mencaai target perlu mendapat perhatian lebih. Untuk itu, pihaknya merekomendasikan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ada sejumlah catatan strategis yang diberikan terkait LKPJ Walikota tahun 2018. Diantaranya Dewan memberi perhatian serius menyangkut urusan pendidikan, sehingga Pemerintah Kota Denpasar diharapkan agar selalu memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kualitas layanan pendidikan. Beberapa catatan yang harus diperhatikan, adalah masih banyak gedung Sekolah Dasar (SD) yang rusak dan tidak layak pakai, terancam longsor akibat loksinya di atas sungai yang rentan tergerus air sungai. Semakin mendesaknya kebituhan sekolah baru terutama pada jenjang SMP. Selain itu adanya guru yang bertugas di suatu sekolah dalam kurun waktu yang cukup lama.

Atas kondisi tersebut Dewan hendak merekomendasikan segera dilakukan renovasi atau antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga para siswa dan guru merasa nyaman; agar dilakukan penambahan ruang kelas dan pembangunan gedung SMP dengan memperhatikan pemerataan jumlah sekolah; me;akukan penyegaran terhadap guru-gurunyang sudah terlalu lama bertugas di satu sekolah dengan melakukan roolig guru antarsekolah.

Pada urusan kesehatan Dewan memberi apresiasi terhadap kebijakan Pemprov Bali dengan diterbitkannya JKN KBS. Untuk itu direkomendasikan agar Walikota mendorong Pemprov Bali melakukan pendataan yang valid.

Selain dalam urusan pemenuhan hak dasar warga di bidang pendidikan dan kesehatan tersebut, Dewan juga memberi catatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, social, urusan lingkungan hidup, perhubungan, penanaman modal, urusan pariwisata, urusan pertanian, dan lainnya. “ Catatan strategis tersebut sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terthadap LKPJ Walikota tahun 2018 untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahaun-tahun mendatang,” tandas Sutama. (car)