JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis Islam terbesar di Indonesia peran Muhammadiyah di berbagai event politik, seperti Pemilu 2019 selalu menjadi incaran banyak pihak untuk meraup suara, termasuk di Bali.

Oleh sebab itu, organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 1912 ini kembali menegaskan untuk tidak akan terlibat dalam kepentingan politik praktis pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. 

Muhammadiyah Bali mengatakan pihaknya akan tetap berdiri sesuai kepribadian dan khitahnya melalui  untuk melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Ini disampaikan Ketua PW Muhammadiyah Bali, H. Aminullah di sela-sela Diskusi Ideopolitor (Ideologi, Politik, dan Organisasi) yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Denpasar di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Bali, Denpasar, Minggu (2/12/2018).

“(Sikap politik Muhammadiyah) tidak akan dan tidak akan pernah berubah. Sejak zaman Pak Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) berdiri pada kepribadian,” ungkapnya.

Menurut dia, prinsip dan khitah inilah yang akan di pegang teguh oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah akan mengambil jarak dari kepentingan politik di negeri ini. 

Pihaknya pun membebaskan anggota dan simpatisannya untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Pilihan warga Muhammadiyah, katanya, harus sesuai dengan hati nurani. "Pokoknya Muhammadiyah tetap pada khitahnya, bahwa tidak ada kecenderungan pada partai politik tertentu, capres dan cawapres tertentu," jelasnya.

Di sisi lain, Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Denpasar, Tatang Wisnu Wardhana juga mengatakan bahwa netralitas ormas Muhammadiyah sudah tertuang dalam Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Hasil Tanwir 2002 atau yang dinamakan Khittah Denpasar. "Itu kan sudah jelas di Khittah hasil Tanwir 2002 di Denpasar, Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia," ucap dia.

Ia juga menambahkan bahwa Muhammadiyah akan menjadi rumah besar bagi semua warga persyarikatan yang tersebar ke berbagai partai politik. “Muhammadiyah tegas dan menegaskan akan tetap netral dan menjadikan Muhammadiyah sebagai rumah besar bagi semua anggota yang berbeda-beda partai dan afiliasi politiknya,” ungkapnya. 

Saat disinggung mengenai diskusi itu sendiri. Dirinya menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari pendidikan politik kepada warga Muhammadiyah Denpasar dalam menyambut tahun politik 2019. "Ini bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah," paparnya.

Dalam diskusi itu, Muhammadiyah Denpasar mengundang beberapa pembicara diantaranya, Ketua PW. Muhammadiyah Bali, H. Aminullah, Ketua KPU Bangka-Belitung, Davitri, dan Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang. Pada diskusi yang juga dihadiri oleh ratusan warga Muhammadiyah Denpasar itu, Ketua KPU Bangka-Belitung, Davitri meminta masyarakat, khususnya di Denpasar untuk mengajak masyarakat tidak masuk kategori golongan putih atau golput pada Pemilu Serentak 2019. "Kami meminta masyarakat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 dan tidak golput," katanya. (her)