JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Setelah melalui pembahasan, akhirnya DPRD Bali dan Gubernur Bali Wayan Koster sepakat dengan keberdaan Panti Tresna Wredha. Baik DPRD dan Gubernur berupaya agar mutu dan pelayanannya terus ditingkatkan.

Hal ini terungkap saat pembacaan tanggapan Dewan terhadap pendapat Kepala Daerah terkait Ranperda tersebut, pada Rapat Paripurna DPRD Bali oleh Wakil Ketua Pansus Ranperda inisiatif Dewan tentang Kesejateraan Lansia, I Komang Nova Sewi Putra, Rabu (3/10/2018).

Panti Tresna Wredha merupakan Panti sosial yang khusus memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia (Lansia) terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Pansus Perda Lansia, keberadaan Panti-panti di Bali memang masih sangat terbatas. Maka dari itu, perlu pengembangan supaya pelayanan bisa dimaksinalkan. "Dalam konteks itu maka dalam konsep Perda ini mendorong terbentuknya Graha Wredha, sebagai konsep menyama beraya dan Trihita Karana bagai kesejahteraan Lansia," katanya.

Kesehatan bagi Lansia merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.  "Kami sepakat serta mendorong pengembangan kegiatan kesehatan melalui Puskesmas, Santun Lansia dan Rumah Sakit Geriatri (khusus melayani pasien lansia)," tambahnya. 

Ada beberapa hal yang kegiatan yang perlu dilakukan berkaitan dengan kesehatan lansia. Pertama, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia melalui pertemuan langsung, media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lainnya. Kedua, upaya pelayanan kesehatan baik kuratif maupun preventif  diperluas pada bidang pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

Ketiga, optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi Lansia penderita kronis, penurunan kognitif dan/atau penyakit terminal, pelayanan medis maupun pelayanan jaminan kesehatan. Terakhir yakni dengan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) lansia, Karanf Wredha, Graha Werdha dan Puskesmas Santun Lansia. "Semua tempat pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan Geriatri dan ramah Lansia, dan pelayanan kesehatan bagi Lansia diberikan keringanan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tandasnya. 

Politisi Partai Demokrat asal Buleleng ini menjelaskan, pada dasarnya, Ranperda Kesejahteran Lansia sudah bagus dan layak. Baik dari segi substansi maupun legal drafting, Ranperda tentang Kesejahteraan Lansia ini sudah baik. "Perlu kami laporkan bahwa setelah melalui perbaikan teknis penyusunan Ranperda dan dikonsultasikan ke Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri, disebutkan bahwa Ranperda imi sudah baik, dari segi substansi dan legal draftingnya," tutup dia. (her)