JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Sidang Paripurna DPRD Bali dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi diwarnai interupsi dari beberapa anggota dewan.

Usai Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Jawaban, salah satu anggota dewan berasal dari Fraksi Partai Golkar Wayan Gunawan menyampaikan interupsi.

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama langsung mempersilakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali tersebut untuk menyampaikan interupsi. Dalam interupsinya, Gunawan mempertanyakan kepada Gubernur Bali bagaimana cara untuk merealisasikan seluruh visi misinya termasuk dengan anggarannya.

Mendapat pertanyaan seperti itu, Gubernur Koster langsung memberikan tanggapan. Menurutnya, persoalan anggaran bisa didapat dari berbagai hal. Misalnya saja dari Dana APBN serta menggali sumber-sumber pendanaan yang baru diluar PAD saat ini. Saat ini dirinya masih melakukan pembahasan dengan Tim Ahli. Sesuai dengan visi misinya yakni dengan penerapan ekonomi gotong-royong dengan memaksimalkan investasi baik swasta nasional dan pemberdayaan lokal Bali.

Setelah mejawab interupsi Gunawan, giliran anggota Fraksi Panca Bayu Nyoman Tirtawan yang melakukan interupsi. Tirtawan menilai keberadaan BUMN yang ada di Bali selama ini tak pernah memberikan kontribusi kepada PAD Bali. Contohnya saja seperti Bandara Ngurah Rai. Hal ini sangat berbeda dengan DKI Djakarta yang mewajibkan BUMN untuk memberikan kontribusinya melalui Dana CSR (Corporate Social Responsibility).

Namun, belum mendapat jawaban dari Gubernur Wayan Koster, anggota Fraksi PDIP Nyoman Adnyana langsung menimpali juga dengan interupsi. Ia meminta supaya apa yang disampaikan oleh anggota dewan melalui interupsi agar dibahas secara khusus pada waktu rapat kerja. Sehingga, baik eksekutif maupun legislative bisa mengatur waktu untuk melakuan pembahasan.

Akan tetapi, saat Sidang Paripurna DPRD Bali akan ditutup oleh Ketua DPRD Bali, interupsi kembali muncul. Kali ini datang dari Anggota Komisi I sekaligus Anggota Fraksi PDIP Dewa Nyoman Rai. Dirinya meminta kepada Gubernur Bali untuk menyelamtkan asset Pemprov Bali yang selama ini belum jelas. Asset yang dimaksud adalah DN-71 dan DN-72 di Bali Hyatt Sanur.

Menurut Dewa Rai, persoalan Bali Hyatt tak kunjung selesai. Padahal sudah dibentuk Pansus Aset sebanyak tiga kali.bahkan, dirinya meminta supaya Gubernur Bali memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengehentikan seluruh kegiatan pembangunan di Bali Hyatt. “Sebelum grand opening, saya minta pada pak gubernur agar segera memerintahkan kepada Sat Pol PP untuk menutup pembangunan di Bali Hyatt,” pintanya.

Setelah mendengar seluruh interupsi dari anggota Dewan, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama sangat mengapresiasi jalannya Sidang Paripurna. Baginya, apa yang disampaikan oleh anggota dewan merupakan usulan yang bagus. “Semua usulan itu bagus dan sudah kami terima, terhadap usulan Wayan Gunawan sudah dijelaskan oleh Gubernur dan usulan Pak Dewa Rai. Saya paham dan Pak Dewa Ahlinya Bali Hyatt,” ujar adi Wiryatama yang disambut tepuk tangan para peserta rapat. (her)