JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Senin (11/10). Kesempatan bertemu jajaran Komisi II DPR RI dimanfaatkan Gubernur Koster untuk menyuarakan aspirasi agar RUU Provinsi Bali bisa dibahas secepatnya.

Ia berharap, RUU Provinsi Bali bisa mulai dibahas tahun 2022 mendatang agar segera dapat disahkan menjadi undang-undang. Koster berpendapat, payung hukum baru sangat urgen bagi Provinsi Bali karena saat ini pembentukan Bali masih diatur dalam satu peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 64 Tahun 1958, bersama-sama dengan dua provinsi tetangga yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Produk hukum ini, kata Gubernur Koster, masih mengacu pada konsideran Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), dalam bentuk Negara Indonesia Serikat (RIS).

"Mengacu pada UU itu, Bali masih masuk dalam wilayah Sunda Kecil dan ibu kotanya adalah Singaraja. Setiap produk hukum yang kami susun, harus merujuk pada UU itu. Jadi rasanya tanpa makna, secara esensi juga bertentangan,” ucapnya.

Karenanya, apabila dikaitkan dengan prinsip ketatanegaraan, sangat tidak baik jika hal ini dibiarkan terlalu lama. Syukurnya, imbuh dia, tiga provinsi yang terikat dalam satu produk hukum ini tidak ada yang ‘aneh-aneh’, sehingga sejauh ini belum menimbulkan persoalan. 

“Kalau ada yang ‘nakal’, ini bisa jadi ruang munculnya sparatisme baru dengan memanfaatkan kesempatan karena lemahnya perundang-undangan. Ruang ini yang harus kita tutup agar tidak ada celah,” ucapnya.

Terkait dengan rancangan RUU yang telah diajukan, mantan anggota DPR RI tiga periode ini sangat terbuka dan menyerahkan sepenuhnya pembahasan di tangan DPR RI. Pada kesempatan itu, ia kembali meyakinkan kalau RUU ini sama sekali tak mengundang kepentingan Bali meminta kekhususan. 

Semangat yang tertuang dalam RUU ini adalah bagaimana menjaga kearifan lokal Bali dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam bingkai NKRI, Pancasila dan UUD 1945. “Intinya, kami ingin Bali dibangun sesuai potensi. Sama sekali tak meminta kekhususan. Dengan UU ini, Bali akan bisa di-empowerment sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Lebih lanjut, sejumlah regulasi yang menerjemahkan NKRI dalam keseragaman. “Banyak regulasi yang didasari pada semangat NKRI harus sama, padahal potensi tiap daerah berbeda-beda. Ada yang menonjol dalam potensi laut, darat atau budaya,” tambahnya. 

Akibat semangat penyeragaman itu, sejumlah payung hukum terkesan dipaksakan untuk diterapkan di daerah. Ia lantas mencontohkan regulasi yang mengatur tentang keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tentu sesuai untuk semua daerah. 

“Kalau di Bali contohnya adalah OPD yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), padahal kita tak punya sumber daya mineral seperti minyak, tapi karena aturannya begitu, OPD tersebut harus ada,” ungkapnya. 

Oleh sebab itu, Gubernur Bali minta kepada para wakil rakyat yang duduk di Komisi II mencermati seluruh regulasi dan penerapannya di daerah. Ia berpendapat, otonomi asimetris adalah pilihan yang tepat diterapkan karena Indonesia memiliki daerah dengan beragam potensi.

Selain menyampaikan harapan soal percepatan pembahasan RUU Provinsi Bali, dalam kesempatan itu Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini juga menerangkan situasi Bali yang berangsur membaik. Atas dukungan pemerintah pusat dan kerja sama berbagai komponen, perkembangan kasus Covid-19 dalam tiga minggu terakhir konsisten melandai dengan kasus baru harian bertahan di angka dua digit. 

"Tingkat kesembuhan secara kumulatif telah mencapai 90 persen dan positivity rate 1 persen, jauh di bawah ketentuan WHO yaitu maksimal 5 persen. Sejalan dengan itu, saya juga menekankan agar masyarakat tidak lengah, melainkan terus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, untuk program vaksinasi, Bali menambah target dari 70 persen menjadi 79 persen penduduk yang memenuhi syarat untuk divaksin," ucapnya.

Sejalan dengan makin membaiknya situasi Bali, lanjut Gubernur Koster, pihaknya telah melonggarkan aktivitas masyarakat dan terhitung per tanggal 14 Oktober 2021, terminal internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai akan beroperasi kembali dan diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara. 

Dengan demikian, ekonomi Bali yang mengalami keterpurukan paling parah diharapkan dapat segera pulih. Ia bersyukur karena belakangan tingkat kunjungan wisatawan domestik baik yang melalui jalur udara maupun darat, mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan.

 “Sejumlah kementerian juga menggelar event di Bali, sehingga tingkat hunian sejumlah hotel telah mencapai 30 persen. Dengan ini, kami sudah mulai sedikit bisa bernafas,” ujarnya.
 
Selanjutnya, Gubernur Koster juga memberi penjelasan terkait sejumlah materi yang menjadi fokus dalam Kunker Komisi II yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah dan reformasi birokrasi, seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021, evaluasi Pilkada serentak 9 Desember 2020 dan masukan terhadap Pilkada serentak tahun 2024.

Terkait dengan reformasi birokrasi, Gubernur Koster menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya ia telah melakukan dua tahap penyederhanaan birokrasi sehingga jumlah OPD yang tadinya sebanyak 49, saat ini tersisa 38. 

Pengurangan jumlah OPD ini dimaksudkan untuk  mewujudkan birokrasi yang efektif, efisiensi dan akuntabel. Masih terkait dengan reformasi birokrasi, Pemprov Bali menerapkan sistem merit dalam promosi dan mutasi pegawai. Selain itu, Pemprov juga telah melakukan digitalisasi mulai perencanaan hingga pemberian layanan kepada masyarakat. 

Segala terobosan yang dilakukan jajarannya membuahkan sejumlah capaian yaitu opini WTP delapan kali berturut-turut dan nilai MCP pencegahan korupsi paling tinggi yaitu 85 persen. Capaian MCP ini menempatkan Bali pada peringkat pertama dalam strategi nasional pencegahan korupsi. Berikutnya terkait rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2021, ia menyampaikan bahwa prosesnya saat ini masih berjalan. “Untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020, telah berjalan sangat lancar dan aman. Sedangkan untuk Pikkada serentak 2024, saya sepenuhnya ikut kebijakan pusat dan KPU,” katanya, menjelaskan.

Menanggapi permohonan Gubernur Koster terkait pembahasan RUU Provinsi Bali, Ketua Komisi II DPR RI Dr H Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang juga selaku pimpinan rombongan menyampaikan bahwa perubahan UU itu memang sangat penting. Tidak hanya Bali yang mengajukan perubahan UU, ia menyebut setidaknya ada 20 provinsi yang mengajukan perubahan UU belakangan ini. Menurutnya, di antara sekian banyak RUU yang diusulkan, RUU Provinsi Bali paling menyita perhatian karena memunculkan tentang kekhasan daerah. Agar pembahasannya berjalan lancar dan tak berkepanjangan, pihaknya sudah memberi batasan ‘kekhasan’ bukan ‘kekhususan’ pada RUU Provinsi Bali.

“Bali ini yang isunya paling mengemuka. Kalau yang lain hanya perubahan nomenklatur dari UUDS RIS ke UUD 1945,” imbuhnya. 

Sependapat dengan Gubernur Koster, Doli menyebut tidak baik kalau produk hukum yang konsiderannya masih UUDS di era RIS tidak segera diubah. Selain bisa membuka celah munculnya sparatisme, UU lawas itu bisa menjadi masalah ketika satu daerah menjalin kerja sama dengan negara luar. Secara bertahap, RUU yang diajukan sejumlah provinsi itu akan dibahas sesuai tahapan. Ia pun menjanjikan, RUU Provinsi Bali bisa mulai dibahas awal tahun 2022.

Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas keseriusan jajaran Komisi II DPR RI dalam mengawal RUU Provinsi Bali. Mencari waktu yang tepat, ia akan bertemu secara khusus dengan jajaran Komisi II DPR RI untuk memberi penjelasan detail terkait RUU Provinsi Bali. (gde)

BERITA TERKINI

Grid List

DENPASAR- Fajarbali.com | Dukungan moril yang ditujukan kepada Zainal Tayeb tersakwa kasus dugaan menyuruh menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik terus mengalir. 

SINGARAJA-fajarbali.com | Memasuki tahun terakhir pada 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng, Bali 2017-2022 siap dikebut. Ini dilakukan mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng hanya tersisa sebelas bulan lagi.

SINGARAJA-fajarbali.com | Sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap Covid-19, aplikasi PeduliLindungi sangat wajib untuk diterapkan sebagai alternatif screening awal Covid-19, selain protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan vaksinasi tentunya. Dilihat dari data kemarin, jumlah tempat yang sudah teraktivasi aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Buleleng sebanyak 784 titik. Demikian disampaikan Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Covid-19 Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan saat menyampaikan release hariannya, Senin (18/10/20121).

DENPASAR-fajarbali.com | Menindaklanjuti Pemilu yang akan digelar pada Tahun 2024 mendatang, DPRD Bali berupaya untuk melakukan berbagai persiapan, utamanya soal anggaran. Terbukti dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Dewan tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

NEGARA -fajarbali.com | Meski serapan anggaran pada APBD Induk yang ada di setiap OPD sudah baik yakni, 67 persen di Jembrana. Bupati Jembrana I Nengah Tamba tetap mengumpulkan seluruh pimpinan OPD dilingkup Pemkab Jembrana serangkaian desk APBD perubahan serta evaluasi serapan anggaran ditahun berjalan di ruang pertemuan lantai dua Gedung Kesenian Ir Soekarno Jembrana. 

DENPASAR - Fajarbali.com | Kasus pencabulan dialami seorang anak berinisial MC yang dilakukan oleh kakek tirinya di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus ini bergulir tanpa kepastian meski peristiwa tersebut berlangsung cukup lama.

 

KUTA -fajarbali.com |Dalam setahun terakhir jajaran Bea Cukai memusnahkan ribuan botol minuman keras, rokok dan jutaan rokok yang nilainya mencapai Rp 1.8 miliar. Pemusnahan barang bukti (BB) hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai ini dilaksanakan di halaman Kanwil Bea Cukai Bali dan Nusa Tenggara di Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban, Badung, Senin 18 Oktober 2021 siang. 

BANGLI-fajarbali.com | Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini usai meninjau pasien korban gempa di RSU Bangli, langsung bergerak  menuju banjar Cemara Landung, Desa Terunyan, Kintamani yang paling parah terdampak bencana longsor hingga menelan 2 korban jiwa.

SEMARAPURA-fajarbali.com | Pemerintah Kabupaten Klungkung semakin serius berupaya antisipasi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi saat ini, kalangan remaja justru menjadi target utama para bandar. Untuk membentengi generasi muda sejak dini, Senin (18/10/20121), dilangsungkan workshop pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan pendidikan.

AMLAPURA-fajarbali.com | Menteri Sosial RI,Tri Rismaharini, M.T. turun kelokasi bencana gempa bumi di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem, Senin (18/10/20121). Dalam kunjunganya, Tri Rismaharini, M.T. menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak gempa. Bahkan, Mensos juga turun langsung ke Banjar Dinas Jati Tuhu, lokasi dengan dampak gempa terparah. 

AMLAPURA-fajarbali.com | Sebanyak tiga ton beras, 320 terpal, 300 mie instan, 60 dus kopi dan susu sachet  diserahkan oleh Baguna DPD PDI Perjuangan Bali kepada masing-masing posko penanganan bencana di tiga desa terdampak bencana alam gempa bumi yang terjadi pada Jumat (16/10) lalu. Gempa berkekuatan Magnitude 4.8 merusakan ratusan rumah, serta tiga korban jiwa.

BANGLI-fajarbali.com | Selain menelan korban jiwa dan luka-luka, dampak gempa berkekuatan 4,8 SR yang mengguncang Bali terutama Bangli dan Karangasem, Sabtu (16/10/2021), juga menyebabkan kerugian material mencapai miliaran rupiah.

TABANAN-fajarbali.com | Adanya hari cuti bersama pada Rabu 20 Oktober menyambut Hari Raya Maulid Nabi Muhamad SAW, Perumda Tirta Amertha Buana pada pelayanan kantor dan kasir tutup sementara, sehingga pihak Perumda mengajak pelangganya untuk membayar tagihan melalui transaksi digital melalui mobile banking atau melalui ATM. 

TABANAN-fajarbali.com | Pembahasan atas Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 dikatakan dapat terlaksana dengan baik, Bupati Tabanan Dr I Komang Gede Sanjaya S.E., M.M sampaikan pendapat pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III tahun sidang 2021, di TCC kantor Bupati Tabanan, Senin (18/10/20121).

DENPASAR-fajarbali.com |  Dibukanya pintu pariwisata internasional secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Bali pada 14 Oktober 2021 lalu disambut gembira sejumlah pelaku UMKM di Pulau Dewata. Meski begitu, kalangan usaha kecil ini menilai kebijakan tersebut tidak akan serta-merta berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan omzet atau penjualan usaha.

DENPASAR-fajarbali.com | Duta Bahasa Provinsi Bali yang diwakili I Gusti Made Andrian Sumantri dan Anak Agung Erlika Trisna Dewi atau disebut SUMARLIKA, saat ini sedang mengikuti Pemilihan Duta Bahasa Nasional 2021 bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

DENPASAR - Fajarbali.com | Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka alias DKP akhirnya resmi 'diinapkan' di Rutan Kerobokan, Denpasar sejak, Senin (18/10/2021).

 

KUTA UTARA -fajarbali.com |Keributan antar warga negara asing terjadi di Jalan Pantai Berawa Desa Tibubeneng Kuta Utara, pada Sabtu 16 Oktober 2011 sekitar pukul 00.50 Wita. Dalam perkelahian satu lawan satu, bule New Zealand berinisial JMJN mengalami luka robek dibagian leher akibat terkena pecahan botol dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku asal Marocco berinisial YEY (25) diamankan di Polsek Kuta Utara. 

BANGLI-fajarbali.com | Setelah sempat vakum beberapa tahun, pelaksanaan Kontes Anjing Kintamani kembali digelar Pemkab Bangli. Pelaksanaan Kontes Anjing Kintamani tersebut dibuka langsung Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Minggu (17/10/2021) yang dipusatkan  di depan Monumen Pahlawan Anak Agung Anom Mudita. Hadir juga saat itu, Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika, Forkompinda Kabupaten Bangli dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemda Bangli.

BANGLI-fajarbali.com | Tiga desa di Kecamatan Kintamani, yakni Desa Abang Batudinding, desa Abang Songan dan desa Terunyan hingga Minggu (17/10/2021) sore,pasca gempa dan tanah longsor masih terisolir.

MANGUPURA-fajarbali.com | Guna meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peran UMKM, Pemkab Badung dan Pemkot Bandung bekerjasama menggelar Bandung Week Market 2021 di Beachwalk Kuta.

AMLAPURA-fajarbali.com | Sebagai daerah pariwisata, sejumlah infrastruktur terutama jalan dan pendukung lainya masih sangat kurang di wiayah Desa Purwakerthi,Kecamatan Abang, Karangasem. Selama ini, wisatawan kerapmengeluhkan kurangnya infrastruktur sehingga wisatawan merasa kurang nyaman saat beriwisata di wilayah Purwakerthi, terutama Amed. Hal itu dikatakan Perbekel Desa Purwakerthi, I Nengah Kariawan, Minggu (17/10/2021).

DENPASAR-fajarbali.com |  Dibukanya pintu pariwisata untuk wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali, secara perlahan akan kembali meningkatkan geliat kunjungan ke objek-objek wisata di Pulau Dewata. Kendati saat ini kunjungan wisman belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, namun pelaku pariwisata tetap optimis geliat sektor pariwisata akan kembali bergerak seperti sediakala.

DENPASAR-fajarbali.com | Dalam rangka memperingati "Hand Hygiene Day" Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI) dan Pengendalian Resistensi Antimikroba (PRA) beserta Humas RSUP Sanglah Denpasar, Jumat (15/10/2021) menggelar sosialisasi dan edukasi kepada siswa-siswi SMPN 7 Denpasar terkait cara menerapkan protokol kesehatan (prokes), sekaligus melakukan penyuluhan tata cara mencuci tangan yang baik dan benar di masa pandemi Covid-19.