JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography
BANGLI - fajarbali.com | Semua Fraksi di DPRD Bangli kompak agar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Bangli tahun 2020 difokuskan untuk penanggulangan Covid-19. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Bangli, Selasa (29/09/2020).


Rapat paripurna saat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada didampingi I Komang Carles. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Sekda, IB Gede Giri Putra bersama pimpinan OPD terkait. Sesuai pemandangan umum Fraksi Restorasi Hati Nurani dengan juru bicara, I Ketut Guna secara gamblang menyatakan penyusunan Perubahan APBD Bangli tahun 2020 merupakan salah satu fungsi dari sistem anggaran untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya yang timbul dalam masyarakat untuk diselesaikan secepatnya. “Dalam hal ini, kami Fraksi Restorasi Hati Nurani Rakyat sepakat  dan mendukung agar Petugas Jenazah Covid-19 diberikan insentif,” ungkapnya.

Berikutnya, dalam pemandangan Fraksi PDIP yang dibacakan Sang Nyoman Wijaya menekankan pandemic Covid-19 khususnya di Kabupaten Bangli menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah memakan korban jiwa. “Selama ini, fakta-fakta yang kami lihat dilapangan, penanganan di bidang kesehatan yang dilakukan Pemkab Bangli belum optimal,” jelasnya. Padahal, lanjutnya, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi sehingga belanja dibidang kesehatan penanganan Covid-19 sebagai skala prioritas.

Disampaikan pula, belanja pada Perubahan APBD 2020 sejatinya merupakan penyesuaian APBD tahun 2020 yang telah direfocusing sebanyak 4 kali oleh kepala daerah. “Oleh karena itu, belanja pada Perubahan APBD 2020 selain untuk penanganan Covid-19, hanya diperuntukkan menyelesaikan belanja APBD 2020 yang direfocusing,” tegasnya. Untuk itu, dalam pembahasan RAPBD 2020 diharapkan berdasarkan perkiraan yang terukur dan ketersediaan anggaran yang ada serta dengan referensi hukum yang jelas.

Sementara dalam pemandangan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh I Nyoman Basma juga mendorong Bupati bersama jajarannya terutama Satgas Covid-19 untuk lebih serius dalam penanganan dan penyediaan anggaran yang mencukupi sesuai kemampuand daerah. “Kita sudah memasuki kehidupan dengan tatanan kebiasaan baru (new normal). Namun kesadaran masyarakat juga belum efektif. Maka kami Fraksi Partai Golkar menyarankan ke Bupati beserta segenap jajarannya untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan 3 M.   Ini perlu digemakan ke pelosok desa agar masyarakat lebih memahami dan waspada akan penyebaran virus Covid-19,” ungkapnya. Selain itu, pihaknya juga mendorong Bupati untuk segera melakukan langkah-langkah pemulihan.

Terakhir sesuai pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan I Made Krisnawa juga meminta agar belanja daerah tetap difokuskan untuk penanggulangan covid-19 khususnya bidang kesehatan. Disampaikan pula, terjadinya wabah Covid-19 telah menyebabkan perubahan prilaku kehidupan pada dunia pendidikan (daring). Dalam hal ini, disampaikan, banyak kendala yang dihadapi pendidik, anak didik, serta ibu-ibu yang memiliki anak didik. “Kami Fraksi Partai Demokrat sering kali mendapat keluhan dengan perubahan model pembelajaran daring ini. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mencarikan solusi dan mengambil langkah-langkah yang konstruktif terhadap persoalan dunia pendidikan pada masa pandemic ini,” ungkapnya.

Tindak lanjut dari itu, rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pemandangan fraksi-fraksi tersebut, langsung dilanjutkan pada Selasa siang kemarin.  Saat itu, pembacaan jawaban eksekutif dibacakan oleh Sekda IB Gede Giri Putra. Dalam hal ini, pihak eksekutif sependapat bahwa keselamatan rakyat merupakan skala prioritas. Atas dasar itu pula, penyesuaian dan refocusing program dan kegiatan pada Perubahan APBD 2020 difokuskan untuk penanganan pandemic Covid-19. “Terkait penanganan pandemic Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bangli memang sudah serius melakukan langkah-langkah penanganan. Begitu pula penyediaan anggaran yang dialokasikan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah,” tegasnya. Sementara terkait saran dan usulan masing-masing fraksi, akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya. (arw)