AMLAPURA-fajarbali.com | Ngototnya anggota DPRD Karangasem agar pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses untuk diakomodir dalam RAPBD 2022 sangat disayangkan ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Karangasem.
PP menilai, DPRD Karangasem semestinya fokus melakukan pengawasan pembangunan sesuai RPJMD bupati, bukan malah ngotot dengan pokir mengingat situasi anggaran pemerintah lagi difisit. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pemuda Pancasila (PP) Karangasem,I Gede Budi Hartawan, ST,Selasa (16/11/2021).
BACA JUGA:
Raker Pembahasan Materi RAPBD 2022 Alot, Dewan Karangasem Ngotot Pokir Didanai
Menurutnya, anggaran Pemkab Karangasem saat ini sedang mengalami penurunan, baik dari bantuan dari pemerintah pusat maupun anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu imbas dari pandemi Covid-19 yang belum ada tanda akan berakhir. Apalagi, pemerintah juga sedang fokus melakukan penanganan covid-19. “Ya semestinya jangan ngotot seperti itu, berbeda jika situasinya normal, silahkan ngotot,kondisi ini kan tidak saja terjadi di Kabupaten Karangasem, tetapi di seluruh Indonesia,” ujar I Gede Budi Hartawan.
Gede Budi Hartawan mendorong agar DPRD Karangasem untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Terutama, melakukan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan dalam hal ini pengawasan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem. “Jangan karena hasil reses di jadikan untuk menghambat pembangunan,” ujarnya.
Sebagai Organisasi kepemudaan di Karangasem, PP juga siap melakukan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Selain itu, PP juga siap bersinergi dengan semua pihak untuk kemajuan Karangasem. “Kami siap melakukan kontrol, kami siap menyuarakan kepentingan masyarakat Karangasem,” pungkasnya.
Seperti diketahui, rapat kerja gabungan komisi DPRD Karangasem dengan eksekutif yang membahas Ranperda RAPBD 2022 yang digelar, Senin (15/11)berlangsung sangat alot. Kasak kusuk terdengar, alotnya raker itu dikarenakan anggota DPRD Karangasem ngotot memperjuangkan pokok-pokok pikiran hasil reses diakomodir eksekutif.
Sementara, eksekutif yang diwakili sekda I Ketut Sedana Merta belum bisa mengakomodir itu lantaran kondisi keuangan daerah yang lagi menurun. Bahkan, karena dipangkasnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat, jajaranya harus melakukan pemangkasan anggaran di masing-masing OPD dari rancangan awal RAPBD sampai 33 persen. (bud)
Save as PDF