JA Teline V - шаблон joomla Форекс

HUKUM & KRIMINAL
Typography

DENPASAR - Fajarbali.com |  Ciaran Francis Caulfield, pria asal Irlandia yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan, Selasa (11/8/2020) kembali dihadirkan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk menjalani persidangan. 

Dua orang dokter hadir dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Putu Gde Novyartha. Dua dokter tersebut adalah dr. I Made Gita Indra Yanthi dan dr. Dudut Rustyadi.

Walaupun keduanya sama-sama berprofesi sebagai dokter, tapi kapasitas kehadirannya di muka sidang berbeda.

dr. I Made Gita Indra Yanthi, dokter yang bekerja di RS Bhayangkara hadir sebagai saksi fakta. Sedangkan dr. Dudut hadir sebagai ahli forensik kedokteran. 

dr. I Made Gita Indra Yanthi di muka sidang langsung  menceritakan awal mula korban Ni Made Widyastuti Pramesti datang menemuinya di RS Bhayangkara. Korban datang menemui saksi pada tanggal 31 Desember 2019 siang hari.

"Dia (korban) datang dan menceritakan apa yang dialaminya. Setelah itu baru saya lakukan pemeriksaan," ujar dr. I Made Gita. 

Diakui saksi, hasil pemeriksaan memang ditemukan beberapa luka lecet dan luka gores."Luka goresnya dangkal dan tidak menimbulkan perdarahan," ujarnya di muka sidang. 

Dikatakan pula, saat melakukan pemeriksaan, tidak ada permintaan dari penyidik untuk membuat visum. Atas atas pernyataan itu, kedua kuasa hukum terdakwa, Jupiter Gul Lalwani, SH dan Chandra Katharina Nutz, SH langsung mengejar. 

"Sepengetahuan saksi, kalau mau visum itu apakah memerlukan surat surat atau diantar oleh penyidik atau datang begitu saja," tanya kuasa hukum terdakwa, Jupiter Gul Lalwani yang dijawab saksi biasanya ada surat permintaan yang dibawa langsung oleh penyidik. 

Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa ada juga bagian tubuh korban mengalami luka memar berwarna merah dan ungu di tangan.

"Saksi tahu atau tidak kalau luka memar yang berwarna merah dan ungu akibat apa dan sudah berapa lama?," tanya Chandra Katharina Nutz yang dijawab saksi bahwa kedua luka lebam itu disebabkan oleh kekerasan tumpul. 

"Tapi soal sudah terjadi beberapa hari saya tidak tahu," jawab saksi. Terkait warna luka memar ini dijelaskan boleh ahli dr. Dudut Rustyadi. dr. Dudut menjelaskan, luka memar warna merah dan yang masih timbul seperti dalam foto yang ditunjukkan oleh dokter pemeriksa adalah luka yang baru saja terjadi dan kurang dari satu hari. 

Sedangkan luka memar berwana ungu biasanya luka tersebut sudah berusia kurang lebih 3 sampai 4 hari. Saat ditanya mengenai kesimpulan dari hasil visum, dr. Dudut menjawab bahwa tidak ada luka yang menyebabkan korban harus mendapatkan perawatan ataupun pengobatan. 

Begitu pula dengan saksi dr. I Made Gita mengatakan, usai melakukan pemeriksaan terhadap korban tidak meresepkan obat maupun memberikan obat seperti betadin atas luka yang ada pada tubuh korban.

Hal ini kontradiktif dengan pernyataan suami korban yang memberi kesaksian sebelumnya bahwa ia membelikan betadine untuk luka korban. 

"Saat dilakukan pemeriksaan, korban dalam kondisi baik baik saja. tekanan darah normal, luka memar kami oles dengan salep dan tidak kami beri obat juga tidak kami temukan indikasi bahwa korban harus menjalani rawat inap," ungkap dr. Ni Made Gita. 

Sama halnya dengan apa yang dikatakan dr. Dudut. Ahli forensik kedokteran ini mengatakan, jika melihat hasil visum korban, maka tidak diperlukan obat dan tindakan rawat inap terhadap korban. 

"Luka memar dari hasil visum ini tidak diberikan obat. Sebab dalam kurun waktu kurang lebih 14 hari akan sembuh sendiri," ungkap dr. Dudut. 

Dalam persidangan, saksi dr. I Made Gita pun sempat heran saat melihat hasil visum dengan foto luka korban dalam berkas ternyata berbeda. Atas hal itu, hakim langsung menegaskan kepada saksi apakah yakin ada perbedaan yang langsung dijawab saksi memang berbeda.

Saksi mengatakan dengan tegas dan lantang bahwa luka tersebut berbeda dan tidak sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Yang menjadi tanda tanya juga bahwa saksi dalam BAP dan persidangan mengatakan bahwa pelipis kanan terbentur hingga lebam namun tidak ada di visum.

Usai sidang, Chandra Katharina Nutz mengatakan bahwa, hadirnya saksi dokter yang memeriksa korban dan ahli forensik kasus yang menjerat kliennya itu semakin terang.

“Dengan hadirnya dokter pemeriksa dan saksi ahli forensik, perkara ini semakin terang benderang. Inilah pentingnya kehadiran mereka dalam persidangan bagi kami dan terdakwa agar dalam fakta persidangan bisa terlihat bahwa banyak ketidakcocokan yang terjadi," pungkasnya.(eli)

HUKUM & KRIMINAL

Grid List

DENPASAR -Fajarbali.com | Ciaran Francis Caulfield, bule Irlandia yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap karyawannya, pada sidang, Kamis (24/9/2020) mengajukan pembelaan setelah dituntut 10 bulan penjara.


KUTA UTARA -fajarbali.com |Polsek Kuta Utara mengungkap fakta terbaru dari aksi perampokan emas yang berlangsung di Toko Padnya Bali Gold and Silver di Jalan Raya Kerobokan, Kuta Utara Badung, Jumat (25/9/2020) sekira pukul 11.56 wita. 


KUTA UTARA -fajarbali.com |Diakhir masa jabatannya, Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara AKP Androyuan Elim yang akan menjabat Kasat Reskrim Polres Bangli berhasil membekuk komplotan perampok toko emas yang beraksi di Toko Padnya Bali Gold and Silver di Jalan Raya Kerobokan, Kuta Utara Badung, Jumat (25/9/2020) sekira pukul 11.56 wita. 


DENPASAR -fajarbali.com |Tidak terima istrinya diisolasi karena terpapar covid-19, seorang bule asal Swiss mengamuk di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Bali Mandara, Sanur, pada Kamis (23/9/2020) sekitar pukul 22.35 Wita. Akibat kejadian itu, seorang dokter berinisial DY dan seorang perawat berinisial YUS mendapat perlakuan kasar dari bule tersebut. 


DENPASAR -fajarbali.com |Acara Deklarasi Damai Pilkada 2020 Kesepakatan Bersama Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar berlangsung di Mapolresta Denpasar, Jumat (25/9/2020). Deklarasi damai ini dilaksanakan dalam rangka memasuki tahap pelaksanaan masa kampanye yang digelar selama 71 hari, dimulai dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. 


DENPASAR -fajarbali.com |Sebanyak 24 orang dari kalangan pelajar SD, SMP dan SMA terjaring razia balapan liar di Jalan Serangan Bypass Ngurah Rai Suwung Denpasar Selatan, Jumat (25/9/2020). Puluhan pelajar ini tierjaring Tim Unit Gasum Sabhara Polda Bali. 


DENPASAR -fajarbali.com |Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM (Kemenkumham) Bali menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) yang berlangsung di Sanur, 23 September 2020. 


DENPASAR -fajarbali.com |Tim IT Resmob Ditreskrimum Polda Bali dan Satreskrim Polres Gianyar membekuk dua pencuri mobil yang beraksi di sebuah rumah di Gianyar. Kedua maling yakni Cecep Juarsa (28) asal Bogor dan Prilman Subaya (33) asal Sumedang ditangkap saaat berada di sebuah warung di Banjar Banda, Gianyar, Rabu (23/9/2020). 

 

BENOA -fajarbali.com |Masyarakat pengguna jalan yang melintas di Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan, Kamis (24/9/2020) pagi, terpaksa menghentikan laju kendaraanya untuk melihat dari jarak dekat penemuan mayat seorang laki laki yang diketahui bernama Slamet Meidias (30). 

DENPASAR- Fajarbali.com | Karena kurang bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) pria asal Kecamatan Ledokombo, Jember ini tidak bisa berbuat banyak saat mendengar dirinya dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan (1,5) tahun.

DENPASAR- Fajarbali.com | Mia Chandra Marina (43) wanita asal Garut hanya bisa menundukkan kepalanya saat mengetahui dirinya dituntut hukuman 9 tahun penjara dalam sidang, Rabu (23/9/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

 
DENPASAR -fajarbali.com |Tidak terima dengan petisi yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik, Kelian Banjar Dinas Bugbug Kaler, I Gede Agus Arry Saputra mempolisikan oknum Ketua Komisi I DPRD Karangasem I Nengah Suparta dan krama Dusun Samuh Desa Adat Bugbug Karangasem, I Nyoman Bagus Suarjana, ke Ditreskrimum Polda Bali, Rabu (23/9/2020) pagi. 


Usai diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Bali, IGA Arry Saputra mengatakan laporan ini masih dalam bentuk laporan pengaduan masyarakat (dumas). Pihaknya melapor karena tidak terima dengan petisi yang disebarkan kepada krama Desa Adat Bugbug, dan mendapat tanda tangan 2.000 orang. 


Ia mengatakan, petisi bernomor 01/MSDA-DAB/VIII/2020 ditembuskan ke berbagai instansi seperti Gubernur Bali, Bupati Karangasem, Dir Intelkam Polda Bali, dan sejumlah instansi lainnya itu. Petisi itu buntut dari aksi demo yang dilakukan krama setempat terhadap bendesa adat Bugbug.


“Saya melaporkan oknum Ketua Komisi I DPRD Karangasem diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap diri saya sendiri. Pencemaran itu dilakukan melalui surat petisi yang disebarkan ke masyarakat. Petisi itu seolah-olah saya melakukan pencemaran nama baik bendesa adat Bugbug,” tutur IGA Arry didampingi penasihat hukumnya, I Nengah Yasa Adi Susanto.


Menanggapi laporan kliennya, Nengah Yasa menambahkan dalam petisi tersebut berisi tujuh point, namun yang dipersoalkan adalah point enam dan tujuh. Dimana, pada point ke enam menyebutkan banyak pihak khususnya kliennya sendiri. 


"Di petisi point ke 6 itu disebutkan meminta penguasa untuk menegur klien saya karena aktif melakukan ujaran kebencian terhadap bendesa adat Bugbug,” ungkap Nengah Yasa. 


Namun setelah di cek diduga ada dua delik pasal yang dilanggar. Yakni Pasal 310 KUH tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 311 KUHP tentang Laporan Palsu yang ditunjukan kepada penguasa seperti Gubernur Bali, Polda Bali, Bupati Karangasem, dan lainnya. Laporan palsu berupa petisi ini juga berbeda dengan yang diedarkan di masyarakat dan yang dikirim ke berbagai instansi.


“Para relawan yang sebelumnya mencari tanda tangan mengatakan tidak ada poin 6 dan 7 dalam petisi tersebut. Yang ada saat mereka cari tanda tangan itu bertujuan untuk kedamaian di Desa Adat Bugbug dan bahkan tanda tangan ini tujuannya untuk mendapatkan sembako. Jadi, masyarakat tanda tangan saja. Masyarakat kaget saat petisi yang beredar ternyata berbeda dengan yang ditembuskan,” ungkapnya.


Atas kejanggalan itu sebanyak 1.5000 dari 2.000 penandatangan petisi itu mencabut kembali dukungannya. Sementara 5 petisi sisanya diduga merupakan tanda tangan palsu oleh oknum relawan pencari tandatangan. 


Mereka pun membuat laporan dalam bentuk Dumas dengan nomor Dumas/383/ix/2020 Ditreskrimum tanggal 23 September 2020. “Kami melihat sangkaan dugaan dari lapor ini adalah pasal 311 KUHP, " tuturnya.


Dikonfirmasi wartawan, Nengah Suparta mengatakan apa yang dilakukannya merupakan bagian dari kewajibannya sebagai anggota DPRD Karangasem sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat. 


Politisi PDIP ini mengaku sebelum petisi beredar dan dikirim ke berbagai instansi, ada masyarakat yang datang kepadanya minta petunjuk dan saran terkait adanya krama Desa Adat Bugbug melakukan aksi demo terhadap Bendesa Adat Bugbug.


“Jadi begini, masyarakat yang datang minta petunjuk dan saran minta untuk melakukan demo tandingan. Saya melarang. Mengapa ? Karena saat ini masih berjuang melawan Covid-19. Untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu saya sarankan untuk dibuat dalam bentuk petisi,” bebernya. 


Ia kembali mengatakan, demo bertujuan untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, melalui petisi juga adalah cara menyampaikan aspirasi. "Daripada mereka buat demo tandingan saat Covid. Apalagi Karangasem zona merah. Tujuan kami hanya menyampaikan kepada masyarakat agar damai dan mengamankan Perda Nomor 4 Tahun 2019 yang bersifat paras paros,” pungkasnya.


Sementara itu Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Syamsi mengaku belum menerima informasi terkait laporan itu. "Datanya belum saya terima. Tapi pada intinya setiap pengaduan ataupun laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti," jelas Kombes Syamsi. (hen)