JA Teline V - шаблон joomla Форекс

HUKUM & KRIMINAL
Typography

 

DENPASAR -fajarbali.com |Belasan Koperasi bodong milik (alm) Agung Jaya Wiratma kini menjadi sorotan tajam. Santer terdengar koperasi itu telah merugikan 700 nasabah yang tersebar di 5 Kabupaten di Bali dengan kerugian mencapai Rp.155 milyar. 


Pada Senin kemarin, (10/8/2020), dari ratusan korban itu 57 diantaranya telah meminta pendampingan hukum ke Kantor Agus Samijaya  SH di Renon Denpasar. Mereka mengaku tidak tahu lagi kemana harus minta bantuan. Ditambah lagi, kasus yang dilaporkan ke Polres Tabanan tahun 2018 lalu belum ada kejelasan hingga detik ini. 


Menurut Koordinator para korban koperasi bodong tersebut, Made Budi Artawan, (alm) Agung Jaya Wiratma adalah pemilik belasan koperasi bodong. Beberapa diantaranya tersebar luas di wilayah Tabanan yakni Koperasi Maha Mulia Mandiri, Koperasi Maha Suci, dan KSP Tirta Rahayu.


Ada juga di Kabupaten Badung, yakni Koperasi Maha Kasih berada di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung dan Koperasi Maha Agung Mandiri di Mengwitani, Kecamatan Mengwi. 


"Koperasi di Klungkung ada Koperasi Sinar Suci. Di Kota Denpasar ada Koperasi Maha Wisesa, totalnya ada 11 koperasi semuanya bodong," ungkapnya. 


Namun hingga kini kata Budi Artawan, pihak koperasi tidak ada kejelasan tentang keuangan yang didepositkan ke koperasi milik Agung Jaya Wiratma. Nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 155 miliar rupiah. 


Selain itu, pihak korban juga sudah membuat laporan di Polres Tabanan sejak tahun 2018 lalu. Tapi hingga saat ini, kata pria asal Desa Pandak Bandung, Kediri, penyidik Polres Tabanan terkesan mendiamkan kasus tersebut. "Bahkan, SP2HP kepolisian tidak pernah diberikan ke para korban," ujarnya. 


Budi Artawan mengatakan, seluruh koperasi itu menjalankan modus yang sama. Yakni, penyelamatan asset berupa deposito cybercop. Para korban didatangi dan diberikan kemudahan  pinjaman bekisar 100 juta hingga miliaran rupiah. Akibatnya, para korban tidak sanggup membayar pinjaman sehingga menjual tanah dan rumahnya. 


"Semua koperasi itu juga sejak Agung Jaya Wiratma meninggal dunia pada 30 Agustus 2018 sudah tidak beroperasi lagi. Kami tidak tahu siapa yang kelola. Sejak saat itu pula kami para nasabah tidak tahu arah,” bebernya. 


Sementara itu kuasa hukum para korban, Agus Samijaya SH mengatakan pihaknya melihat banyak kejanggalan dalam kasus koperasi tersebut. 


Diduga kuat ada pihak pihak yang terlibat, salah satunya pihak Bank. Pasalnya, bagaimana bisa para sindikat ini memalsukan atau memanipulasi data korban yang sudah blacklist agar bisa mendapatkan pinjaman Bank. 


“Kami mempertanyakan sejauh mana laporan korban ke Polisi. Saya tidak yakin pelakunya tunggal. Tidak karena, Agung Jaya Wiratma perkaranya lalu disetop begitu saja. Kan banyak pihak yang terlibat di situ. Informasinya sejumlah koperasi beroperasi sejak tahun 2015. Ini harus dibongkar tuntas Polisi," tegas Agus Samijaya. (hen)

HUKUM & KRIMINAL

Grid List


DENPASAR -fajarbali.com |Tidak terima istrinya diisolasi karena terpapar covid-19, seorang bule asal Swiss mengamuk di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Bali Mandara, Sanur, pada Kamis (23/9/2020) sekitar pukul 22.35 Wita. Akibat kejadian itu, seorang dokter berinisial DY dan seorang perawat berinisial YUS mendapat perlakuan kasar dari bule tersebut. 


DENPASAR -fajarbali.com |Acara Deklarasi Damai Pilkada 2020 Kesepakatan Bersama Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar berlangsung di Mapolresta Denpasar, Jumat (25/9/2020). Deklarasi damai ini dilaksanakan dalam rangka memasuki tahap pelaksanaan masa kampanye yang digelar selama 71 hari, dimulai dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. 


DENPASAR -fajarbali.com |Sebanyak 24 orang dari kalangan pelajar SD, SMP dan SMA terjaring razia balapan liar di Jalan Serangan Bypass Ngurah Rai Suwung Denpasar Selatan, Jumat (25/9/2020). Puluhan pelajar ini tierjaring Tim Unit Gasum Sabhara Polda Bali. 


DENPASAR -fajarbali.com |Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM (Kemenkumham) Bali menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) yang berlangsung di Sanur, 23 September 2020. 


DENPASAR -fajarbali.com |Tim IT Resmob Ditreskrimum Polda Bali dan Satreskrim Polres Gianyar membekuk dua pencuri mobil yang beraksi di sebuah rumah di Gianyar. Kedua maling yakni Cecep Juarsa (28) asal Bogor dan Prilman Subaya (33) asal Sumedang ditangkap saaat berada di sebuah warung di Banjar Banda, Gianyar, Rabu (23/9/2020). 

 

BENOA -fajarbali.com |Masyarakat pengguna jalan yang melintas di Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan, Kamis (24/9/2020) pagi, terpaksa menghentikan laju kendaraanya untuk melihat dari jarak dekat penemuan mayat seorang laki laki yang diketahui bernama Slamet Meidias (30). 

DENPASAR- Fajarbali.com | Karena kurang bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) pria asal Kecamatan Ledokombo, Jember ini tidak bisa berbuat banyak saat mendengar dirinya dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan (1,5) tahun.

DENPASAR- Fajarbali.com | Mia Chandra Marina (43) wanita asal Garut hanya bisa menundukkan kepalanya saat mengetahui dirinya dituntut hukuman 9 tahun penjara dalam sidang, Rabu (23/9/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

 
DENPASAR -fajarbali.com |Tidak terima dengan petisi yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik, Kelian Banjar Dinas Bugbug Kaler, I Gede Agus Arry Saputra mempolisikan oknum Ketua Komisi I DPRD Karangasem I Nengah Suparta dan krama Dusun Samuh Desa Adat Bugbug Karangasem, I Nyoman Bagus Suarjana, ke Ditreskrimum Polda Bali, Rabu (23/9/2020) pagi. 


Usai diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Bali, IGA Arry Saputra mengatakan laporan ini masih dalam bentuk laporan pengaduan masyarakat (dumas). Pihaknya melapor karena tidak terima dengan petisi yang disebarkan kepada krama Desa Adat Bugbug, dan mendapat tanda tangan 2.000 orang. 


Ia mengatakan, petisi bernomor 01/MSDA-DAB/VIII/2020 ditembuskan ke berbagai instansi seperti Gubernur Bali, Bupati Karangasem, Dir Intelkam Polda Bali, dan sejumlah instansi lainnya itu. Petisi itu buntut dari aksi demo yang dilakukan krama setempat terhadap bendesa adat Bugbug.


“Saya melaporkan oknum Ketua Komisi I DPRD Karangasem diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap diri saya sendiri. Pencemaran itu dilakukan melalui surat petisi yang disebarkan ke masyarakat. Petisi itu seolah-olah saya melakukan pencemaran nama baik bendesa adat Bugbug,” tutur IGA Arry didampingi penasihat hukumnya, I Nengah Yasa Adi Susanto.


Menanggapi laporan kliennya, Nengah Yasa menambahkan dalam petisi tersebut berisi tujuh point, namun yang dipersoalkan adalah point enam dan tujuh. Dimana, pada point ke enam menyebutkan banyak pihak khususnya kliennya sendiri. 


"Di petisi point ke 6 itu disebutkan meminta penguasa untuk menegur klien saya karena aktif melakukan ujaran kebencian terhadap bendesa adat Bugbug,” ungkap Nengah Yasa. 


Namun setelah di cek diduga ada dua delik pasal yang dilanggar. Yakni Pasal 310 KUH tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 311 KUHP tentang Laporan Palsu yang ditunjukan kepada penguasa seperti Gubernur Bali, Polda Bali, Bupati Karangasem, dan lainnya. Laporan palsu berupa petisi ini juga berbeda dengan yang diedarkan di masyarakat dan yang dikirim ke berbagai instansi.


“Para relawan yang sebelumnya mencari tanda tangan mengatakan tidak ada poin 6 dan 7 dalam petisi tersebut. Yang ada saat mereka cari tanda tangan itu bertujuan untuk kedamaian di Desa Adat Bugbug dan bahkan tanda tangan ini tujuannya untuk mendapatkan sembako. Jadi, masyarakat tanda tangan saja. Masyarakat kaget saat petisi yang beredar ternyata berbeda dengan yang ditembuskan,” ungkapnya.


Atas kejanggalan itu sebanyak 1.5000 dari 2.000 penandatangan petisi itu mencabut kembali dukungannya. Sementara 5 petisi sisanya diduga merupakan tanda tangan palsu oleh oknum relawan pencari tandatangan. 


Mereka pun membuat laporan dalam bentuk Dumas dengan nomor Dumas/383/ix/2020 Ditreskrimum tanggal 23 September 2020. “Kami melihat sangkaan dugaan dari lapor ini adalah pasal 311 KUHP, " tuturnya.


Dikonfirmasi wartawan, Nengah Suparta mengatakan apa yang dilakukannya merupakan bagian dari kewajibannya sebagai anggota DPRD Karangasem sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat. 


Politisi PDIP ini mengaku sebelum petisi beredar dan dikirim ke berbagai instansi, ada masyarakat yang datang kepadanya minta petunjuk dan saran terkait adanya krama Desa Adat Bugbug melakukan aksi demo terhadap Bendesa Adat Bugbug.


“Jadi begini, masyarakat yang datang minta petunjuk dan saran minta untuk melakukan demo tandingan. Saya melarang. Mengapa ? Karena saat ini masih berjuang melawan Covid-19. Untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu saya sarankan untuk dibuat dalam bentuk petisi,” bebernya. 


Ia kembali mengatakan, demo bertujuan untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, melalui petisi juga adalah cara menyampaikan aspirasi. "Daripada mereka buat demo tandingan saat Covid. Apalagi Karangasem zona merah. Tujuan kami hanya menyampaikan kepada masyarakat agar damai dan mengamankan Perda Nomor 4 Tahun 2019 yang bersifat paras paros,” pungkasnya.


Sementara itu Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Syamsi mengaku belum menerima informasi terkait laporan itu. "Datanya belum saya terima. Tapi pada intinya setiap pengaduan ataupun laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti," jelas Kombes Syamsi. (hen) 


DENPASAR -fajarbali.com |Petugas Satpol PP Kota Denpasar mendatangi rumah warga di Jalan Dewi Madri  IV no 8, Sumerta Kelod, Denpasar Timur untuk mengamankan seorang warganegara asal Rusia, pada Selasa (22/9/2020) siang. Saat ditemukan, Nevskii Anton dalam kondisi linglung. 


DENPASAR -fajarbali.com |Dalam menghadapi Pilkada Serentak yang akan digelar akhir tahun ini, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan dan Dandim 1611 Badung Kolonel Inf I Made Alit Yudana, merangkul sejumlah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Politik untuk menjaga Pilkada berjalan aman dan lancar. 


DENPASAR -fajarbali.com |Direktur Lalulintas Polda Bali Kombes Pol Indra SIK mengatakan kecelakaan lalulintas di Bali cukup tinggi dan didominasi usia produktif dari kalangan pelajar. Tingginya kecelakaan ini akibat faktor kelalaian orang tua memberikan sepeda motor yang seharusnya tidak boleh dilakukan.