JA Teline V - шаблон joomla Форекс

HUKUM & KRIMINAL
Typography

 

DENPASAR -fajarbali.com |Tudingan miring adanya percaloan di kantor Surat Izin Mengemudi (SIM) Satlantas Polresta Denpasar ternyata tidak benar. Selama ini jajaran Satlantas Polresta Denpasar telah siagakan anggota Provost untuk mengawasi dan memberantas para calo. 

 

"Tidak ada calo, siapa bilang ? Itu tidak benar. Saya akan sikat kalau ada calo disini (Satlantas Polresta, red). Saya akan tangkap langsung," tegas Kasat Lantas Polresta Denpasar AKP Adi Sulistyo Utomo, pada Jumat (7/8/2020).  

 

Soal adanya pemberitaan di media massa adanya calo di Polresta, AKP Adi menegaskan akan menyelidikinya. Namun dia memastikan tidak ada lagi bentuk percaloan SIM di Satlantas Polresta Denpasar. "Soal pemberitaan itu kami akan selidiki tuntas. Kalau ada orang dalam jadi calo akan kami periksa," ujarnya lagi. 

 

Selama ini kata AKP Adi, pihaknya sudah melakukan pengawasan terpadu terhadap bentuk percaloan di Satlantas Polresta Denpasar. Terlebih, pihaknya juga sudah menempatkan anggota Provost berjaga-jaga di dalam maupun diluar. 

 

"Penempatan anggota Provost ini kami lakukan untuk mengawasi sekaligus memberantas calo agar jangan coba coba bermain di SIM," ungkapnya. 

 

Selain itu, AKP Adi mengimbau kepada masyarakat pencari SIM agar jangan menggunakan jasa calo. Karena dipastikan akan menyulitkan para pencari SIM. 

 

Lagipula, sistem yang yang telah diterapkan sekarang ini tidak memungkinkan para calo bisa bergerak bebas mencari keuntungan pribadi. 

 

"Jadi, kami imbau kepada masyarakat pencari SIM jangan percaya dengan calo. Percuma saja pakai calo, sistem sekarang sudah menggunakan teknologi," tuturnya. 

 

Sebaiknya, kata AKP Adi, para pemohon SIM berhadapan langsung dengan petugas Satpas. Petugas Satpas ini nantinya yang akan membantu proses pembuatan SIM hingga selesai. 

 

"Jangan percaya dengan calo. Kami berharap kepada masyarakat jika ingin mengurus SIM, silahkan langsung bertanya dengan petugas. Bukan calo yang berhadapan dengan petugas," tandas perwira dengan balok tiga di pundak ini. 

 

Sementara itu, agar tidak menimbulkan preseden buruk di masyarakat, pada Jumat (7/8/2020) pagi, Kasatlantas Polresta Denpasar AKP Adi didampingi Kasubnit Regident AKP Bhayangkara menyempatkan diri mengajak awak media melihat-lihat langsung proses pembuatan SIM dari awal hingga akhir. 

 

Dari pengamatan terlihat juga para pengunjung atau pemohon SIM dengan tertib mengikuti proses pembuatan SIM, dari mulai antre hingga namanya dipanggil petugas. Bahkan penerapan protokol kesehatan covid-19 sudah dilaksanakan dengan baik. Disini ditemukan fakta bahwa tidak ada calo di Kantor SIM Satlantas Polresta Denpasar. (hen) 

HUKUM & KRIMINAL

Grid List

DENPASAR -Fajarbali.com | Ciaran Francis Caulfield, bule Irlandia yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap karyawannya, pada sidang, Kamis (24/9/2020) mengajukan pembelaan setelah dituntut 10 bulan penjara.


KUTA UTARA -fajarbali.com |Polsek Kuta Utara mengungkap fakta terbaru dari aksi perampokan emas yang berlangsung di Toko Padnya Bali Gold and Silver di Jalan Raya Kerobokan, Kuta Utara Badung, Jumat (25/9/2020) sekira pukul 11.56 wita. 


KUTA UTARA -fajarbali.com |Diakhir masa jabatannya, Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara AKP Androyuan Elim yang akan menjabat Kasat Reskrim Polres Bangli berhasil membekuk komplotan perampok toko emas yang beraksi di Toko Padnya Bali Gold and Silver di Jalan Raya Kerobokan, Kuta Utara Badung, Jumat (25/9/2020) sekira pukul 11.56 wita. 


DENPASAR -fajarbali.com |Tidak terima istrinya diisolasi karena terpapar covid-19, seorang bule asal Swiss mengamuk di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Bali Mandara, Sanur, pada Kamis (23/9/2020) sekitar pukul 22.35 Wita. Akibat kejadian itu, seorang dokter berinisial DY dan seorang perawat berinisial YUS mendapat perlakuan kasar dari bule tersebut. 


DENPASAR -fajarbali.com |Acara Deklarasi Damai Pilkada 2020 Kesepakatan Bersama Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar berlangsung di Mapolresta Denpasar, Jumat (25/9/2020). Deklarasi damai ini dilaksanakan dalam rangka memasuki tahap pelaksanaan masa kampanye yang digelar selama 71 hari, dimulai dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. 


DENPASAR -fajarbali.com |Sebanyak 24 orang dari kalangan pelajar SD, SMP dan SMA terjaring razia balapan liar di Jalan Serangan Bypass Ngurah Rai Suwung Denpasar Selatan, Jumat (25/9/2020). Puluhan pelajar ini tierjaring Tim Unit Gasum Sabhara Polda Bali. 


DENPASAR -fajarbali.com |Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM (Kemenkumham) Bali menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) yang berlangsung di Sanur, 23 September 2020. 


DENPASAR -fajarbali.com |Tim IT Resmob Ditreskrimum Polda Bali dan Satreskrim Polres Gianyar membekuk dua pencuri mobil yang beraksi di sebuah rumah di Gianyar. Kedua maling yakni Cecep Juarsa (28) asal Bogor dan Prilman Subaya (33) asal Sumedang ditangkap saaat berada di sebuah warung di Banjar Banda, Gianyar, Rabu (23/9/2020). 

 

BENOA -fajarbali.com |Masyarakat pengguna jalan yang melintas di Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan, Kamis (24/9/2020) pagi, terpaksa menghentikan laju kendaraanya untuk melihat dari jarak dekat penemuan mayat seorang laki laki yang diketahui bernama Slamet Meidias (30). 

DENPASAR- Fajarbali.com | Karena kurang bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) pria asal Kecamatan Ledokombo, Jember ini tidak bisa berbuat banyak saat mendengar dirinya dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan (1,5) tahun.

DENPASAR- Fajarbali.com | Mia Chandra Marina (43) wanita asal Garut hanya bisa menundukkan kepalanya saat mengetahui dirinya dituntut hukuman 9 tahun penjara dalam sidang, Rabu (23/9/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

 
DENPASAR -fajarbali.com |Tidak terima dengan petisi yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik, Kelian Banjar Dinas Bugbug Kaler, I Gede Agus Arry Saputra mempolisikan oknum Ketua Komisi I DPRD Karangasem I Nengah Suparta dan krama Dusun Samuh Desa Adat Bugbug Karangasem, I Nyoman Bagus Suarjana, ke Ditreskrimum Polda Bali, Rabu (23/9/2020) pagi. 


Usai diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Bali, IGA Arry Saputra mengatakan laporan ini masih dalam bentuk laporan pengaduan masyarakat (dumas). Pihaknya melapor karena tidak terima dengan petisi yang disebarkan kepada krama Desa Adat Bugbug, dan mendapat tanda tangan 2.000 orang. 


Ia mengatakan, petisi bernomor 01/MSDA-DAB/VIII/2020 ditembuskan ke berbagai instansi seperti Gubernur Bali, Bupati Karangasem, Dir Intelkam Polda Bali, dan sejumlah instansi lainnya itu. Petisi itu buntut dari aksi demo yang dilakukan krama setempat terhadap bendesa adat Bugbug.


“Saya melaporkan oknum Ketua Komisi I DPRD Karangasem diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap diri saya sendiri. Pencemaran itu dilakukan melalui surat petisi yang disebarkan ke masyarakat. Petisi itu seolah-olah saya melakukan pencemaran nama baik bendesa adat Bugbug,” tutur IGA Arry didampingi penasihat hukumnya, I Nengah Yasa Adi Susanto.


Menanggapi laporan kliennya, Nengah Yasa menambahkan dalam petisi tersebut berisi tujuh point, namun yang dipersoalkan adalah point enam dan tujuh. Dimana, pada point ke enam menyebutkan banyak pihak khususnya kliennya sendiri. 


"Di petisi point ke 6 itu disebutkan meminta penguasa untuk menegur klien saya karena aktif melakukan ujaran kebencian terhadap bendesa adat Bugbug,” ungkap Nengah Yasa. 


Namun setelah di cek diduga ada dua delik pasal yang dilanggar. Yakni Pasal 310 KUH tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 311 KUHP tentang Laporan Palsu yang ditunjukan kepada penguasa seperti Gubernur Bali, Polda Bali, Bupati Karangasem, dan lainnya. Laporan palsu berupa petisi ini juga berbeda dengan yang diedarkan di masyarakat dan yang dikirim ke berbagai instansi.


“Para relawan yang sebelumnya mencari tanda tangan mengatakan tidak ada poin 6 dan 7 dalam petisi tersebut. Yang ada saat mereka cari tanda tangan itu bertujuan untuk kedamaian di Desa Adat Bugbug dan bahkan tanda tangan ini tujuannya untuk mendapatkan sembako. Jadi, masyarakat tanda tangan saja. Masyarakat kaget saat petisi yang beredar ternyata berbeda dengan yang ditembuskan,” ungkapnya.


Atas kejanggalan itu sebanyak 1.5000 dari 2.000 penandatangan petisi itu mencabut kembali dukungannya. Sementara 5 petisi sisanya diduga merupakan tanda tangan palsu oleh oknum relawan pencari tandatangan. 


Mereka pun membuat laporan dalam bentuk Dumas dengan nomor Dumas/383/ix/2020 Ditreskrimum tanggal 23 September 2020. “Kami melihat sangkaan dugaan dari lapor ini adalah pasal 311 KUHP, " tuturnya.


Dikonfirmasi wartawan, Nengah Suparta mengatakan apa yang dilakukannya merupakan bagian dari kewajibannya sebagai anggota DPRD Karangasem sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat. 


Politisi PDIP ini mengaku sebelum petisi beredar dan dikirim ke berbagai instansi, ada masyarakat yang datang kepadanya minta petunjuk dan saran terkait adanya krama Desa Adat Bugbug melakukan aksi demo terhadap Bendesa Adat Bugbug.


“Jadi begini, masyarakat yang datang minta petunjuk dan saran minta untuk melakukan demo tandingan. Saya melarang. Mengapa ? Karena saat ini masih berjuang melawan Covid-19. Untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu saya sarankan untuk dibuat dalam bentuk petisi,” bebernya. 


Ia kembali mengatakan, demo bertujuan untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, melalui petisi juga adalah cara menyampaikan aspirasi. "Daripada mereka buat demo tandingan saat Covid. Apalagi Karangasem zona merah. Tujuan kami hanya menyampaikan kepada masyarakat agar damai dan mengamankan Perda Nomor 4 Tahun 2019 yang bersifat paras paros,” pungkasnya.


Sementara itu Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Syamsi mengaku belum menerima informasi terkait laporan itu. "Datanya belum saya terima. Tapi pada intinya setiap pengaduan ataupun laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti," jelas Kombes Syamsi. (hen)