JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Masyarakat Keluhkan Pelayanan BPJS

DENPASAR
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Bali Wayan Sutena.

“Masyarakat merasa dirugikan terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPJS,” ujarnya, Senin (15/10/018). Bukan hanya masyarakat saja, Rumah Sakit Tipe C juga mengeluh dengan pelayanan dari BPJS. Keluhan ini terkait dengan belum adanya pembayaran hingga kini. Disamping itu, Rumah Sakit juga merasa diatur dan dibatasi oleh pihak BPJS. Yang lebih fatal lagi, sbelum masuk, harus ada rujukan dari Rumah Sakit Tipe D terlebih dahulu. “Rumah sakit pun mengeluh, karena tidak dibayar,” terangnya.

Agar permasalahan tak semakin melebar, Komisi IV DPRD Bali akan memback-up sepenuhnya. Yakni dengan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Bali supaya menunda penerapan sistem rujukan online. Pihaknya juga meminta supaya Pemprov Bali segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Gubernur juga diharapkan bisa melakukan pola-pola lain terhadap pelayanan kesehatan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPRD Bali Made Dauh Wijana. Dirinya mendukung apa yang menjadi program Gubernur Bali. Apalagi, wacana pelayanan plus dari Pemprov Bali. "Pelayanan pengobatan penyakit yang tidak mendapat tanggungan dari BPJS akan ditangguh pemerintah dengan demikian semua pengobatan akan ditanggung," ungkapnya.

Terkait sistem rujukan online, dirinya sangat setuju apabila dihentikan dan dikembalikan ke pola sebelumnya. Misalnya saja, ada masyarakat yang beralamat di Denpasar dan ingin operasi mata tidak mungkin dirujuk  ke rumah sakit swasta type D, apalagi di Denpasar sendiri sudah ada rumah sakit Indra Mata Bali Mandara yang kualitas sudah jelas lebih bagus. "Kita rekomendasi, sistim rujukan online dihentikan dan kita minta dikembalikan ke pola lama," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjana mengatakan, sistem rujukan  yang diterapkan dari layanan primer dengan e-KTP itu dirujuk ke rumah sakit sebagai layanan Rujukan Tingkat Lanjut (RTL) mulai dari tipe rumah sakit terendah dari type D sampai ke type A. "Untuk bisa lebih cepat dirujuk type C, kalau disana tidak ada memberikan pelayanan baru bisa dirujuk ke type B dan antreannya banyak dam berjubel, ini yang dikeluhkan," katanya.

Dari hasil Rapat Koordinasi dengan Komisi IV yang meminta untuk dikembalikan ke pola lama, Suarjana mengharapkan agar pihak BPJS segera berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Kesehatan. Untuk di Bali, sudah ada Pergub Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rujukan Berjenjang. Dalam Pergub telah diatur mengenai layanan primer, skunder, tersier. Layanan termasuk skunder yakni pelayanan semua rumah sakit yang  ada di dalam kabupaten type D, C dan B dan rujukan paling bawah rujukan primer dengan melihat geografis terdekat.

"Kalau nggak ada ahlinya pasti C ke D. Kalau spesialis kan langsung tipe B dan type hanya melayani empat dasar (penyakit dalam, bedah,  kandungan dan  anak). Kalau type C,  empat dasar ditambah penunjangnya patologi klinik penunjang anastesi," pungkasnya. (her)