JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BADUNG
Typography

MANGUPURA - fajarbali.com | Ratusan pekerja di Badung yang bekerja di industri pariwisata terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas Covid-19. Wakil rakyat Badung pun meminta pemerintah daerah memerhatikan nasib pekerja tersebut. 

 

 

Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa mengatakan, dalam situasi sulit seperti ini pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat yang terkena dampak. Apalagi, selama ini Kabupaten Badung  bertumpu dari sektor pariwisata yang merupakan campur tangan para pekerja yang saat ini terkena PHK.

 

"Saatnya pemerintah menunjukkan kepedulian. Pemerintah harus sigap, karena selama ini yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD ya sektor pariwisata dan atas jerih payah para pekerja itu," kata Suyasa, Senin (6/4/2020).

 

Pemerintah Kabupaten Badung kata Politisi Golkar asal Desa Penarungan, Mengwi ini, wajib memiliki simpati yang diwujudkan dalam tindakan nyata. "Saat mereka terpuruk, pemerintah wajib memberikan perhatian sebagai reward. Misal berupa uang tunai selama enam bulan," usul Suyasa. 

 

Karena akibat terkena PHK, para pekerja tidak lagi memiliki penghasilan. Sementara, mereka harus mengikuti imbauan pemerintah untuk social distancing dan physical distancing.

Pihaknya pun meminta, bantuan tunai tersebut agar disesuaikan dengan keuangan daerah dan kebutuhan mereka (pekerja,red) setiap bulannya. 

 

"Paling tidak pemerintah memberikan sembako setiap minggu senilai 250 ribu.  Sebulan 4 kali baru Rp1 perbulan. Karena selama tidak bekerja, mereka perlu bertahan hidup, untuk itu butuh makan. Inilah saatnya pembuktian jika pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat," tegasnya. 

 

Selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali, Kabupaten Badung pihaknya tidak bisa menyalahkan para pengusaha melakukan PHK hingga merumahkan karyawannya. Ini semua lantaran kondisi pariwisata yang lesu ditengah wabah Covid-19. 

 

"Karena tidak ada tamu, pekerjaan juga tidak ada, secara otomatis berdampak terhadap para pekerja. Karena usaha tidak jalan maka karyawan di rumahkan. Jelas resiko ini kita terima dengan konsekwensi yang sangat berat," katanya. (put).