JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BADUNG
Typography

MANGUPURA - fajarbali.com | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) Badung kembali mencanangkan pembebasan lahan untuk llpembangunan Taman Baca di kawasan Puspem Badung. Anggaran pembebasan lahan tersebut kembali dipasang pada APBD tahun 2020 setelah pada tahun anggaran 2019 tak berhasil dilakukan lantaran pemilik tak sepakat dengan nilai appraisal yang diajukan.

Kepala Diskerpus Badung Ni Wayan Kristiani mengakui mengakui jika pembebasan lahan yang sedianya dilakukan tahun 2019 belum bisa diwujudkan. Pembebasan lahan tahun lalu batal dilakukan, itu karena pemilik (lahan) tidak setuju dengan nilai appraisal-nya. Tapi kita coba lagi tahun ini,”kata Kristiani, saat dikonfirmasi (10/2/2020) lalu.

Lanjut Kristiani, karena belum bisa diwujudkan pada tahun 2019, maka anggaran kembali dipasang pada tahun anggaran 2020. “Terkait pengadaan tanah untuk perpustakaan outdoor (taman baca) tahun ini dianggarkan kembali dengan dana Rp5.845.000.000,”katanya.

Pihaknya pun berharap, rencana pengembangan taman baca ini dapat diwujudkan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat di kabupaten Badung. “Kami ingin menghadirkan nuansa outdoor untuk para pemustaka. Semoga taman baca ini terwujud dan pemilik lahan setuju dengan nilai appraisal-nya,” kata Istri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa itu.

Lebih lanjut dijelaskan oleh, Kepala Bidang Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan, Diskerpus Badung I Wayan Sukerta mengatakan, saat ini proses berlanjut dengan menjalin komunikasi dengan tim appraisal. Jika pada tahun 2019 tim appraisal telah bekerja dan menghasilkan nilai kisaran Rp 145 juta per are. Oleh pemilik lahan belum setuju, karena nilai itu dianggap rendah,” katanya. Lahan yang dibutuhkan untuk membuat taman bacaan itu, berkisar 15- 20 are.

Sebelumnya pada tahun 2019, anggaran yang dipasang Rp8 miliar lebih. Mengenai hal itu, imbuh Sukerta melihat harga tanah di pasar saat ini mengalami kelesuan, sehingga dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp5,8 Miliar. “Nilai sesuai NJOP oleh Bapenda itu berkisar Rp 350 juta per are. Tapi melihat kondisi lahan, kemungkinan bisa di bawah harga itu. Jadi anggaran Rp,8 miliar itu cukup untuk pembebasan lahan,” ucapnya.(put).