JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BADUNG
Typography
MANGUPURA - fajarbali.com | Abrasi di Pantai Kuta akhirnya mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Badung. Pemerintah berjanji bakal melakukan pemeliharaan pasir Pantai Kuta secepatnya, sebelum abrasi semakin parah dan merusak citra Pantai Kuta yang menjadi obyek tujuan wisata internasional.

 

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung, Rabu (18/11/2020) siang langsung melakukan pengecekan ke lapangan. Hal tersebut sebagai persiapan penataan.

 

"Bapak Sekda sudah menyetujui dilakukannya pemeliharaan pasir di Pantai Kuta. Sekarang kami bersama tim turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi abrasi di Pantai Kuta," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba.

 

Surya Suamba mengatakan pemeliharaan pasir pantai di Kuta akan dikerjakan mulai, Kamis (19/11/2020) hari ini. "Semakin cepat semakin baik. Targetnya pemeliharaan pasir pantai selesai sampai pertengahan bulan depan atau pada tanggal 20 Desember 2020," tegas birokrat asal Tabanan itu.

 

Mengenai anggaran pemeliharaan pasir pantai tersebut, lanjut Surya Suamba, berasal dari pos pemeliharaan. "Besar anggaran sesuai kebutuhan di lapangan. Karena kegiatannya berupa sewa alat berat dan tenaga (pekerja)," tegasnya.

 

Seperti diketahui, abrasi di kawasan Pantai Kuta semakin parah. Abrasi disebabkan tingginya gelombang air laut. Menurut informasi gelombang air laut pasang sempat terjadi pada Minggu (15/11/2020) malam sekitar pukul 22.00 Wita. Bahkan air laut hingga ke jalan setapak yang ada di denpan Kantor Pengelola Wisata Pantai Kuta. Akibat abrasi yang semakin parah, sejumlah pohon pun tumbang.  “Laporan dari anggota, kejadiannya sekitar jam 10 malam. Air laut pasang hingga ke jalan setapak,” kata Ketua Pengelola Wisata Pantai Kuta Wayan Sirna, Senin (16/11/2020).

 

Dia mengakui, peristiwa semacam itu sudah beberapa kali terjadi. Dimana gelombang pasang berulang mengakibatkan abrasi jadi bertambah parah. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung. Hanya Dinas LHK tidak memiliki kewenangan atas penanganan hal tersebut.(put).