JA Teline V - шаблон joomla Форекс

METRO
Typography
DENPASAR-Fajarbali.com|

DENPASAR-Fajarbali.com|Berbagai upaya dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar untuk mengedukasi masyakat terkait persoalan hukum. Mulai dari Jaksa Masuk Sekolah (JMS) hingga Jaksa Masuk Desa (JMD). 
 
Kali ini bertepat di Kantor Desa Sumerta Kelod, Kejari Denpasar menggelar Penyuluhan dan Penerangan Hukum JMD bagi Perbekel Lurah se Kota Denpasar, Selasa (17/5/2022) pukul 09.30 Wita. 
 
Kasi Intel Kejari Denpasar I Putu Eka Suyantha mengatakan, ada dua narasumber dari Kejaksaan yang hadir. Mereka adalah Ida Bagus Putu Swadharma Diputra selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Denpasar. 
 
Serta satu narasumber dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali atas nama Dewa Made Mertayasa selaku Kasi SosBudHanKam bidang Intelijen."Dalam acara ini setidaknya ada 39 Perbekel Lurah yang hadir," jelas Kasi Intel. 
 
Sementara soal materi yang diberikan, pejabat yang akrab disapa Eka Suyantha ini mengatakan, kedua narasumber ini memberikan penyuluhan dan penerangan hukum tentang pencegahan korupsi di Desa dan Diversi pada tahap Penuntutan.
 
Dewa Made Mertayasa, selaku Kasi SosBudHanKam bidang Intelijen Kejati Bali memaparkan materi tentang pencegahan korupsi di Desa. 
 
Sedangkan Ida Bagus Putu Swadharma Diputra selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Denpasar menyajikan meteri soal Diversi pada tahap Penuntutan.
 
Dewa Made Mertayasa menjelaskan, tindak pidana koropsi terkait keuangan Desa meliputi, melawan hukum terhadap ketentuan Perundang- Undangan atau menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan dan kesempatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyebabkan kerugian keuangan negara.
 
Disebutkan pula bahwa, potensi penyimpangan korupsi di Desa terdapat pada penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD), penyimpangan Dana Desa (DD), penyimpangan pengelolaan asset Desa, penyimpangan atas pungutan pajak dari anggaran yang tidak disetor. 
 
"Serta yang terakhir adalah permufakatan jahat yg menyebabkan tdk masuknya pajak/ retribusi ke daerah," sebutnya. Dalam kesempatan itu, Dewa Made Mertayasa menjelaskan tentang pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui beberapa strategi. 
 
Diantaranya strategi preventif, detektif, represif, serta penindakan dengan penegakan hukum pidana. 
 
Sementara Ida Bagus Putu Swadharma Diputra memaparkan materi tentang Diversi pada tahap Penuntutan.  Dikatakanya, indikator Diversi semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi dengan semakin muda usia anak semakin tinggi prioritas Diversi. 
 
"Namun diversi tidak dimaksudkan untuk pelaku tindak pidana serius yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun," jelasnya dihadapa para peserta. 
 
Sementara soal kewajiban Penuntut Umum Anak pada proses Diversi, kata Ida Bagus Putu Swadharma Diputra
adalah mengupayakan Diversi, berperan sebagai mediator. Tidak mengenakan atribut kedinasan ketika berhadapan dengan anak. 
 
"Juga memperhatikan rekomendasi laporan Litmas Balai pemasyarakatan untuk menentukan kesepakatan Diversi memi kepentingan terbaik anak," ujarnya. 
 
Sementara soal mekanisme pelaksanaan Diversi, disebutkan, Diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan perkenalan para pihak. 
 
Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah Diversi. Peran dari fasilitator, tata-tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak dan penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak.
 
"Fasilitator wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran, dan/atau tanggapan terhadap hasil penelitian laporan kemasyarakatan, tindak pidana yang dipersangkakan kepada anak dan hasil laporan sosial,  bentuk dan cara penyelesaian perkara," jelasnya. 
 
Jika dalam hal musyawarah Diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
 
"Tapi pelimpahan perkara dilakukan dengan melampirkan berita acara diversi dan hasil penelitian kemasyarakatan," pungkasnya. 
 
Sementar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Yuliana Sagala, berpesan agar seluruh Jaksa yang ada pada Kejari Denpasar yang menjadi narasumber agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam menjawab pertanyaan dari peserta terkait materi yang diberikan.(eli)

BERITA TERKINI