JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Giliran Partai Gerindra Gugat KPU Bali 

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Setelah Partai NasDem Bali menggugat KPU Provinsi Bali, kali ini giliran Partai Gerindra yang melayangkan gugatan ke Bawaslu Bali. Lantaran, KPU Provinsi Bali mencoret salah satu Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Dapil Badung bernama Bagus Suwirta Wirawan (BSW).

Kedatangan Partai Gerindra ke Bawaslu Bali dipimping langsung oleh Sekretrais DPD I Partai Gerindra Bali I Wayan Wiratmaja, Bendahara DPD I Partai Gerindra Bali, dan BSW. Mereka diterima oleh staff Bawaslu Bali.

Wiratmaja menjelaskan, pihaknya mempertanyakan mengenai pencoretan terhadap salah satu calegnya tersebut. Padahal, sebelumnya KPU telah menetapkan caleg tersebut telah MS (Memenuhi Syarat). Disamping itu, pada saat pendaftaran telah dinyatakan lengkap persyaratannnya dan diterima.  

“Untuk penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), kenapa itu bisa dicoret. Itu saja pertanyaan kita pada KPU sesungguhnya,” ujarnya, Selasa (14/8/2018).

Pihaknya perlu mengetahui mengenai kajian-kajian hukum tentang pencoretan tersebut. Apalagi sebagai partai politik, Gerindra menerima pendaftaran caleg sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU). Bahkan, segala persyaratan telah dilengkapi semuanya. Baginya, pencoretan yang dilakukan oleh KPU dilnilai telah mendahului Pasal 22 Ayat 1,2, dan 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

“Karena kita dari partai politik dinyatakan sudah MS pada tanggal 31 Juli, semestinya KPU memberikan DCS. Setelah itu baru menerima tanggapan dari masyarakat. Nah, dari tanggapan masyarakat inilah dasarnya KPU meloloskan atau tidak dari caleg itu sendiri,” tandasnya.

Untuk itu, Partai Gerindra menilai jika keputusan KPU tersebut sangat tergesa-gesa. “KPU terlalu tergesa-gesa melakukan pencoretan dari Bacaleg ini,” tegasnya.

Sementara itu, BSW mengaku ia mendapat banyak desakan dari para pendukungnya terkait pencoretan namanya. Dirinya juga telah melengkapi seluruh persyaratan sebagai bacaleg. Mulai dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat dari Pengadilan, dan sebagainya. “Sudah tidak ada masalah sebenarnya,” akunya.

Namun, tiba-tiba KPU mencoret namanya dari daftar DCS. Dengan alasan tak melengkapi surat keterangan di media terkait mantan narapidana. Dirinya mengakui jika pernah terlibat masalah hukum beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, hanya hukuman percobaan selama 8 bulan saja. Ancaman vonisnya pun hanya 3 tahun.

“Tyang memang pernah mengalami masalah, tapi sesungguhnya sangat ringan. Tyang kan disanksi percobaan, itupun sudah lama inkrah dan clear. Ancamannya pun kurang dari 5 tahun yakni 3 tahun,” terangnya.

Dirinya memahami, jika dalam peraturan ada larangan bagi mantan narapidana untuk maju sebagai caleg. Misalnya, kasus narkoba, kejahatan terhadap anak, dan korupsi. Juga berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Tyang bolak balik baca aturan, yang wajib mengumumkan ke media adalah yang ancamannya diatas 5 tahun yang sudah inkrah. Tyang kan ancamannya dibawah 5 tahun, itu tidak ada kata wajib harus mengumumkan diri ke media. Apalagi diputusan itu, saya tidak pernah dihukum,” tegasnya.

Bahkan, lanjut dia, kalau memang harus ada lampiran surat keterangan di media, dirinya mempertanyakan kenapa harus diakhir. “Kalau toh harus dilampirkan, kenapa harus tanggal 31 (Juli) Hari H?,” Tanya dia. (her)