JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Komisi I DPRD Bali Sidak Bali Hyatt

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Dengan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, dan Kanwil BPN Bali, Komisi I melakukan sidak ke Bali Hyatt. Pada sidak tersebut, Komisi I bersama dengan rombongan sempat berkeliling untuk melihat lokasi aset Pemprov Bali seluas 2,5 hektar yakni DN-71 dan DN-72.

Sembari berkeliling, Komisi I bersama rombongan ditemani oleh Kuasa Hukum PT. Wyncor Bali Ronny L.D Janis. Sempat terjadi perdepatan antara Komisi I dengan Kuasa Hukum PT. Wyncor Bali. Hal ini berawal dari pertanyaan salah seorang anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana terkait lokasi tanah dan bukti kepemilikan.

Saat menunjukkan, bukti-bukti yang dimiliki oleh PT. Wyncor Bali, Ronny L.D Janis langsung menantang Komisi I. “Kami punya buktinya, kalau tidak percaya, silahkan gugat saja,” ujarnya, Senin (13/8/2018).

VIDEO PERDEBATAN Kuasa Hukum PT. Wyncor Bali Ronny L.D Janis dengan anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana

 

Mendengar hal tersebut, Nyoman Adnyana yang sebelumnya menjabat sebagai Pansus Aset langsung naik pitam. “Tidak perlu disuruh, kalau memang itu diperlukan, kami akan gugat. Karena itu aset milik Pemprov dan rakyat Bali. Kita pernah panggil melalui surat kemudian mereka hadir dan berdiskusi dalam rapat, tetapi turun ke lapangan kami belum pernah,” tegasnya.

Mengenai klaim dari PT. Wyncor yang menyatakan bahwa di Bali Hyatt tak ada tanah milik Pemprov Bali, Adnyana menyebut bahwa hal tersebut sangat wajar. “Itu persepsi mereka dan sah-sah saja, kita hormati,” imbuhnya.

“Surat itu menyatakan tanah Pemprov itu tidak masuk dalam aset aktiva dan pasiva dalam neraca APBD Bali, bukan untuk pelepasan hak,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya menjelaskan, dari hasil sidak yang telah dilakukan, ternyata lokasi tanah DN-71 dan DN-72 sudah kabur alias tidak jelas. Pasalnya, seluruh luas tanah di bali Bali Hyatt telah berubah menjadi satu sertifikat dengan luas tanah 14 Hektar. Langkah selanjutnya Dewan akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena disanalah data-datanya harus dibongkar dengan transparan.

“Kenyataan dilapangan, ini lokasi tanah sudah kabur. Sepertinya akan didirikan bangunan dan seterusnya. Kami berkoordinasi dengan BPN, kami harapkan nanti BPN bisa pro aktif untuk mengungkap masalah tanah DN-71 dan DN-72 ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa hukum PT. Wyncor Bali, Ronny L.D. Janis  menyatakan pelepasan hak sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1972 yang lalu. Ia melanjutkan tanah 2,5 hektar itu memang sudah melebur menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

“Semuanya sudah menjadi satu sertifikat seluas 14 Hektar itu,” ucapnya. Baginya, saat ini ada dua yang menjadi isu dan polemic terkait Bali Hyatt, yakni soal asset Pemprov Bali dan saham.

Terkait saham, Janis menyebutkan bahwa sesuai dengan bukti yang ada telah diserahkan ke Yayasan Swadaya. Pihaknya juga siap bekerja sama dengan DPRD Bali agar persoalan Bali Hyatt segera tuntas. “Nanti data-datanya akan kita serahkan, karena kita tidak mau jadi perdebatan terus. Kalau anggota mau mengecek lagi, kita terbuka aja kok dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.(her)