JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography
DENPASAR-fajarbali.com | Pansus Raperda Tentang Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah DPRD Bali terus menggodok materi yang akan dicantunkan dalam Perda. Salah satu yang saat ini ditekankan oleh Pansus yakni terkait pelestarian subak.

“Tinggal harmonisasi saja, karena itu merupakan revisi Perda Nomor 2 Tahun 1992. Yang lebih kita tekankan pada proteksi terkikisnya lahan pertanian. Ini untuk mempertahankan kelestarian subak,” ujar Ketua Pansus Ketut Tama Tenaya saat dikonfirmasi, Minggu (22/7/2018).

Bukan hanya itu saja, dalam Perda nantinya juga diatur tentang sewa kontrak terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah. Dimana, sewa kontrak akan berdasarkan zona. “Untuk sewa kontrak juga diatur melalui zona-zona sesuai daerah strategis dengan Pergub (Peraturan Gubernur). Sejatinya, Perda ini ruang lingkupnya meliputi pendataan, penggunaan, pelestarian, dan pembinaan yang diatur dalam Pasal,” terangnya.

Meskipun begitu, Perda tak mengatur persoalan aset khususnya tanah yang sedang bersengketa. Contohnya seperti Bali Hyatt. Menurutnya, persoalan sengketa seperti itu memang bukan ranah dari Perda. Ditambah lagi, kepastian hukum dari Bali Hyatt masih belum ada.

“Itu lain kasusnya. Karena yang harus masuk ke ranah hukum, pemerintah harus siap melakukan gugatan sengketa. Kalau tidak, selamanya tidak akan ada kepastian hukum.Karena janji Kementrian BPN untuk meninjau kembali kasus Bali Hyatt sampe sekarang belun ada tindak lanjutnya. Ini memang perlu kita preser terus menerus untuk mengembalikan aset Pemprov Bali. Intinya urusan aset banyak PR yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Mengenai pelestarian subak, Politisi PDIP asal Kuta Selatan ini juga menyoroti kesejahteraan para pelaku subak. Menurutnya, sektor pertanian perlu perhatian dari pemerintah. Yakni berupa subsidi. Bahkan, bila perlu adanya asuransi terhadap pertanian. Begitu juga tanah pertanian, seharusnya tak perlu dibebani pajak.

“Pertanian harus dapat subsidi. Tanah pertanian dibebaskan dari pajak. Dan hasil pertanian dijamin harga pasarnya stabil. Petani juga diasuransikan, baik orangnya maupun hasil panennya. Kalau tidak seperti itu, masyarakat akan tidak akan tertarik jadi petani,” harap dia.

Pansus menjadwalkan, dalam waktu dekat ini akan melakukan pembahasan dengan eksekutif dan para ahli guna penyempurnaan Perda.”Rencananya, Selasa (24/07) Pansus akan rapat dengan eksekutif terkait dan staf ahli untuk finalisasi. Astungkara, sesuai jadwal bisa disahkan karena semua fraksi telah menyetujui dengan beberapa catatan yang juga sudah ditanggapi oleh Gubernur,” tutup Tama Tenaya yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali ini. (her)