JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BADUNG
Typography

MANGUPURA-fajarbali.com | Sidang Paripurna DPRD Badung masa persidangan kedua tahun 2018 digelar, Senin (11/7/2018) di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD, Puspem Badung. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata, didampingi para Wakil Ketua I, I Nyoman Karyana dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

Hadir pula Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa, beserta perangkat daerah dan anggota dewan. Pada rapat tersebut terkuat bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) induk 2019 dirancang sebesar Rp 10.091.988.256.029,90 meningkat sebesar Rp 3.524.504.652.492,41 dari APBD induk 2018, pendapatan asli daerah (PAD) dirancang Rp 9.384.461.983.067,47 meningkat sebesar Rp 3.683.951.193.482,41, belanja daerah dirancang Rp 10.454.207.957.820,40 meningkat Rp 3.209.813.922.009,56, sementara pembiayaan daerah dirancang Rp 362.219.701.790,54 menurun sebesar Rp 314.690.730.582,85 dari APBD induk 2018.

Mengenai kenaikan RAPBD induk 2019 yang mencapai Rp 3,5 triliun, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengaku optimis angka tersebut akan tercapai. "Harus optimis, pasti bisa. Dengan optimisme ini astungkara pasti terwujud. APBD kan asumsi, program itu komitmen. Ini yang kami lakukan di Kabupaten Badung untuk bekerja keras, bekerja ikhlas demi kepentingan masyarakat Badung," ujarnya. 

Terkait potensi pajak hotel dan restorant (PHR) di Badung, pihaknya mengaku telah melakukan langkah inovasi yang baru untuk meningkatkan PAD. Untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, pihaknya betul-betul melakukan langkah inovasi terhadap potensi PHR. “Kami tak hanya menerapkan self asessment, tetapi berusaha mengoptimalkan titipan wisatawan selanjutnya masuk APBD dan digunakan untuk meningkatkan kebahagiaan krama Badung," jelasnya.

Dengan pendapatan yang tinggi ini, tegasnya, Pemkab Badung akan mampu meringankan beban pribadi krama Badung. Misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain beban pribadi krama, ujar Bupati, Pemkab Badung juga berusaha meringankan tugas-tugas komunal krama Badung. Dia mencontohkan iuran pembangunan pura, wantilan atau yang lainnya, biaya upacara dan upakara. “Ini harus kami tuntaskan sehingga krama tak lagi harus mengeluarkan biaya untuk kepentingan pribadi maupun komunal. Maka perekonomian pasti akan meningkat. Ini target kami di Badung bila perlu menol persenkan kemiskinan di Badung," paparnya. 

Sementara RAPBD Perubahan 2018 Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp 6.652.330.950.360,86, Belanja Daerah sebesar Rp. 8.120.253.067.642,20 dan pembiayaan darah sebesar Rp 601.085.896.418,93. Dari APBD Induk Tahun 2018, Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp 951.820.160.685,80, Belanja Daerah meningkat sebesar Rp 875.859.031.831,34, sedangkan pembiayaan daerah menurun sebesar Rp 75.824.535.854,46.

Bupati dalam sidang paripurna tersebut menyampaikan, lima rancangan peraturan daerah dan empat dokumen penganggaran daerah yakni Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun 2018, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Badung 2018, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturab Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018, Rancangan Kebijakan Umum APBD Badung tahun 2019, Rancangan Orioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. (put)