DENPASAR – fajarbali.com | Disaat tunjangan Kepala Sekolah (Kepsek) mengalami kenaikan, justru tunjangan bagi Guru turun. Hal ini terungkap dari audiensi antara Komisi IV DPRD Bali dengan para Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tergabung dalam Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia (IGPKhI) Bali, pada Hari Senin (02/12/2019).
Dihadapan anggota dewan, mereka menyampaikan soal tunjangan penghasilan yang diterimanya saat ini. IGPKhI Bali menginginkan ada penjelasan secara rinci terkait penurunan tunjangan yang diterima saat ini. Sebelumnya, tunjangan yang diterima Golongan IV mencapai Rp. 4,5 juta perbulan, sementara Golongan III sebesar Rp. 3,5 juta.
Namun, sejak SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi, tunjangan tersebut turun drastis. Untuk Golongan IV menjadu Rp. IV menjadi Rp. 900 ribu, sementara Golongan III menjadi Rp. 850 ribu. Tentunya hal tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan tunjangan Kepsek yang mengalami kenaikan dari Rp. 1,5 juta menjadi Rp. 6.250.000.
Selain itu ada beberapa permasalahan yang disampaikan ke Dewan. Diantaranya, pertama, SLB se-Bali tidak masuk dalam visi misi program pembangunan Bali 2018-2023. Kedua, mengkaji kembali tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Guru Pendidikan Khusus yang menurun secara drastis. Ketiga, adapun tanggal 25 Maret 2019, IGPKhI Bali telah melakukan audiensi dengan Gubernur Bali dan berjanji akan mengembalikan TPP seperti semula.
Keempat, pada Bulan April 2019, IGPKhI Bali juga telah membuat kajian terkait TPP Guru SLB melalui Dinas Pendidikan Provinsi Bali tetapi sampai Bulan Oktober 2019 tidak ada pertanggungjawaban yang pasti. Kelima, mereka membuat kajian ulang kembali melalui Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan belum mendapat informasi lebih lanjut.
Terakhir, prestasi yang ditelah ditunjukan oleh Guru SLB baik secara instansi maupun pribadi sudah sangat banyak dan telah membawa nama baik Pemerintah Provinsi Bali khususnya dibidang Pendidikan dan Olahraga bahkan telah membawa peserta didik SLB mengharumkan nama Indonesia diajang olahraga ke luar negeri.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta mengakui memang ada keluhan yang disampaikan guru-guru SLB. Ia menjelaskan , perwakilan dari Ikatan Guru Pendidikan Khusus se-Bali bermaksud memohon izin untuk bertemu dengan Ibu Gubernur Bali Nyonya Putri Koster. Selain bisa bertemu dengan ibu Gubernur Bali juga menginginkan bisa bertemu juga dengan Gubernur Bali Wayan Koster.
Kata dia, sesuai apa yang disampaikan para guru SLB, bahwa permasalahan SLB se-Bali tidak masuk dalam visi dan misi program pembangunan Bali 2018-2023. Olehkarenanya tenaga guru SLB meminta untuk mengkaji kembali tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Guru Pendidikan Khusus SLB yang notabena sejak bergabung dengan Provinsi mengalami penurunan yang sangat drastis. “Penurunan TPP ini yang belum dimengerti oleh guru-guru di SLB,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti hal itu, Politisi PDIP asal Pemogan tersebut menyatakan akan memanggil dinas terkait untuk bersama-sama menyikapi keluhan yang disampaikan guru-guru SLB. “Pengaduan guru-guru SLB sudah kita terima, kita akan koordinasi lebih lanjut dan kita duduk bersama dengan Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (her).