JA Teline V - шаблон joomla Форекс

EKONOMI
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Perkembangan industri Financial Technology (Fintech) di Indonesia beberapa tahun belakangan cukup pesat.

Industri Fintech ini meliputi payment, insurtech, hingga peer to peer lending (P2PL).
Asetku sebagai salah satu platform yang telah terdaftar dan diawasi OJK mengadakan sosialisasi dengan tema "Jadi Pengguna Cerdas di Era Digital Finance" di Universitas Udayana, Jumat (23/8).

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi ke-11 yang dilakukan oleh Asetku setelah Medan, Bandung, Tangerang, Semarang, Jakarta, Palembang, Yogyakarta, Padang, Pekanbaru, Manado dan kini Bali.

Jimmi Kharisma, Chief Risk Officer (CRO) Asetku mengatakan, masyarakat perlu paham dan waspada sebelum menggunakan layanan keuangan digital. "Pelajari dan pahami platform tersebut, dan yang terpenting adalah pastikan platform telah terdaftar hingga berizin OJK," jelasnya.

Calon pengguna dapat melihat daftar platform yang telah terdaftar hingga berizin di situs resmi OJK. Platform-platform tersebut dapat dipastikan merupakan perusahaan legal yang keberadaannya di bawah pengawasan OJK. Sebaliknya, jika tidak ada maka perusahaan tersebut adalah illegal.

Jimmi menambahkan, Fintech P2P Lending yang tidak berada di bawah pengawasan OJK tidak mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Platform tersebut bisa saja akses galeri bahkan kontak telepon. "Itulah mengapa kita perlu hati-hati dalam memilih platform jangan sampai menggunakan platform illegal," pesannya.

Bagi platform yang telah terdaftar dan berizin wajib untuk mengikuti peraturan yang tercantum dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Termasuk juga akses-akses yang diperbolehkan bagi platform Fintech P2P Lending legal yaitu hanya camera, microphone, dan location.

Apabila terdapat Fintech P2P Lending yang melanggar peraturan tersebut, akan diberikan sanksi bahkan pencabutan tanda terdaftar maupun berizin. "Masyarakat juga bisa melaporkan apabila mendapati fintech ilegal kepada OJK ataupun kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI),” tambah Jimmi.

Selain paham dan waspada terhadap platform, calon pengguna baik peminjam maupun pemberi pinjaman juga perlu mengetahui kewajiban dan haknya sebagai pengguna layanan keuangan digital.

“Kalau sudah minjam jangan lupa melakukan pembayaran. Peminjam perlu sadar bahwa itu kewajibannya sebagai peminjam. Jangan karena kemudahan proses pinjaman digital membuat peminjam jadi lupa akan kewajibannya," terang Jimmi.

Bukan hanya itu, pengguna juga perlu tahu betul kondisi dan kebutuhan keuangannya. Sehingga dapat memilih platform yang sesuai. Pengguna diharapkan dapat menghindari risiko-risiko dan memaksimalkan manfaat yang ditawarkan Fintech P2P Lending.

Kata Jimmi, di Asetku, pengguna dapat mengembangkan nilai dana menganggur (idle fund) dengan return rate 18% p.a – 22% p.a. Dana pemberi pinjaman akan disalurkan kepada peminjam berkualitas.

Dalam upaya menyediakan peminjam berkualitas, Asetku menjalin kerjasama dengan beberapa marketplace. Dari kerjasama tersebut, Asetku dapat mengetahui tren transaksi; kuantitas transaksi hingga ketepatan, keberhasilan, dan kemampuan pembayaran calon peminjam. (dje)