JA Teline V - шаблон joomla Форекс

EKONOMI
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Hampir sepekan diberlakukan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kecamatan Nusa Penida terus dievaluasi.

Kamis (4/7) Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh Perbekel di Kecamatan Nusa Penida. Dalam SE nomor 180/4874/HK/2019 tertanggal 4 Juli tersebut, Bupati Suwirta meminta kepada seluruh Perbekel untuk sementara menghentikan pungutan desa untuk objek wisata desa di Kecamatan Nusa Penida. Pungutan tersebut dihentikan sampai proses sinkronisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018  dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa se-Kecamatan Nusa Penida selesai dilakukan. 

Sebelum surat edaran ini diterbitkan, pada Rabu (3/7) lalu, saat bertemu dengan Himpunan Penggiat Pariwisata Nusa Penida (HPPNP), Bupati Suwirta sempat mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Desa (Perdes) yang memuat terkait pungutan objek wisata di Nusa Penida. Menurut Bupati asal Nusa Ceningan ini, evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya pungutan ganda terhadap wisatawan. 

"Saya akan evaluasi Perdes-perdes yang memungut itu semua. Saya akan evaluasi dan cabut. Saya akan bertemu dengan aparat desa, kan tidak banyak desa yang punya Perdes itu. Nanti kalau sudah masuk (retribusi) akan kita gabungkan lagi untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKKl. Potensi yang benar-benar menghasilkan jangan dibuang-buang lagi," ungkapnya usai pertemuan yang dilangsungkan di kediaman pribadi Bupati di Banjar Siku, Desa Kamasan. 

Di sisi lain, mengenai retribusi ganda ini juga dikeluhkan oleh Ketua HPPNP,  Putu Gede Suta Widana. Pria asal asal Banjar Bilah, Desa Kutampi Kaler ini berharap pemerintah segera berkoordinasi dengan aparat desa ataupun prajuru adat yang mengelola objek wisata di Nusa Penida. Sehingga para wisatawan yang berkunjung tidak ditagih pungutan ganda. Dari Pemda sudah memungut melalui penerapan Perda Nomor 5 tahun 2018, sedangkan saat masuk ke objek wisata wisatawan juga kembali dikenai retribusi serupa. "Untuk ini kami minta pemerintah tegas dengan bekerjasama dengan desa adat maupun dinas," ujarnya. 

Sementara Kabag Hukum Pemda Klungkung, Ni Made Sulistiawati menegaskan, SE tersebut bukan bertujuan untuk mencabut Perdes. Namun, hanya bersifat sementara hingga menunggu sinkronisasi antara Perda retribusi dengam Perdes tuntas. Hal ini juga sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku pariwisata di Nusa Penida. "Senin depan kami akan melakukan rapat untuk melakukan sinkronisasi," ujarnya singkat. (dia)