JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA - fajarbali.com | Pandemi Covid-19 tak menghalangi DPRD Klungkung untuk menggelar sidang paripurna. Senin (6/7/2020), dalam paripurna yang dihadiri Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta secara khusus para anggota dewan membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemda Klungkung tahun anggaran 2019. Terkait hal tersebut, ada 11 poin yang menjadi catatan dalam rekomendasi yang dikeluarkan legislatif.


Rekomendasi DPRD Klungkung terkait hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru. Dimulai dengan temuan penatausahaan piutang retribusi Kabupaten Klungkung yang tidak tertib dan temuan penatausahaan Aset Tetap Pemda Klungkung yang belum memadai. Di samping itu, yang turut menjadi sorotan adalah indikasi ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Mengingat ada temuan pajak hotel dan restauran yang tidak dilaporkan. Bahkan jumlahnya untuk pakak hotel mencapai
Rp1,65 Miliar dan Pajak Restoran senilai Rp590,42 Juta. Tak hanya itu, ada pula temuan atas kekurangan pemungutan jasa tambat kapal di Pelabuhan Tradisional Sampalan, Nusa Penida. Dalam hasil pemeriksaan BPK RI dijabarkan, Pihak UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan hanya memungut Rp 213,83 juta pada tahun 2019. Padahal saat tim BPK melakukan konfirmasi lapangan dan melakukan penghitungan, dana yang seharusnya dipungut mencapai Rp375,79 juta. Sehingga ada kekurangan sekitar Rp161,96 Juta.

Hal ini terjadi karena petugas pungut tidak melakukan pencatatan atas pemungutan retribusi serta tidak membuat kuitansi. Terkait persoalan ini, DPRD Klungkung merekomendasikan agar Dinas Perhubungan segera memungut kekurangan penerimaan retribusi tersebut senilai Rp161,96 juta dan menyetor ke Kas Daerah.

Lebih lanjut, dalam rekomendasinya DPRD juga menyinggung prihal pengelolaan dana hibah kepada sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD). Diantaranya, hibah berupa uang untuk KUD Jaya Werdi Takmung dan KUD Artha Wiguna Gelgel. Sebelumnya, KUD Jaya Werdi Takmung mengajukan permohonan hibah untuk membeli mobil pick up L300 dan KUD Artha Wiguna Gelgel membeli Mesin Panen Padi. Namun nyatanya, hingga kini transaksi hanya sebatas pemberian DP sedangkan barangnya belum ada.Selain itu, ada temuan bahwa sisa dana Hibah KUD Jaya Werdi Takmung dan KUD Artha Wiguna Gelgel masing-masing sebesar Rp. 88,98 juta dan Rp 194,52 juta belum dipertanggungjawabkan hingga laporan hasil pemeriksaan disusun.

Selain kedua KUD tersebut, pengelolaan hibah untuk KUD Panca Satya Dawan Klod juga turut menjadi temuan. Yang mana menggunakan dana hibah sepenuhnya digunakan untuk pembelian gabah. Namun, tanggal pembelian ada yang melewati limit penyampaikan SPJ yakni lewat tanggal 10 Januari.

"Fakta penyelenggaraan hibah kepada tiga KUD tersebut, bertentangan atau tidak patuh terhadap beberapa Pasal Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD juncto Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial," urai Wayan Baru dalam paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom tersebut.

Menyikapi poin demi poin hal yang menjadi sorotan legislatif tersebut, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menegaskan pihaknya sudah mengintruksikan Sekda untuk menindaklanjuti semua hasil temuan BPK termasuk rekomendasi yang disampaikan DPRD Klungkung. "Saya kira setiap tahun kita selalu dapat catatan seperti itu. Tapi catatan ini kita dapat gunakan sebagai bahan untuk memperbaiki laporan keuangan kita terutama dalam pelaksanaan pemerintah daerah," ujar Bupati Suwirta.(dia).