JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA - fajarbali.com | Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klungkung makin gencar melakukan sosialisasi. Utamanya terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Senin (24/2/2020), Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta pun turut menyoroti sosialisasi sekaligus Penyampaian Laporan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilangsungkan oleh BPN di ruang rapat Widya Mandala, Kantor Bupati Klungkung. 

 


Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suwirta berharap kepada seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan sosialisasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. "Ikuti kegiatan sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 ini dengan baik, sehingga apapun nantinya program-program yang dibuat bisa cepat berjalan dan sesuai dengan harapan kita semua," harap Bupati Suwirta dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Rudi Rubijaya, Kepala BPN Klungkung Cok Gde Agung Astawa Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, A. A Ngurah Kirana. 

Selain itu, Bupati Suwirta juga mengharapkan tim sosialisasi tersebut juga bisa memberikan materi dengan baik, sehingga OPD terkait bisa memahami dan tentunya mendapatkan informasi yang lebih. "Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan membuahkan hasil yang maksimal," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala BPN Klungkung Cok Gede Agung Astra Putra menyampaikan kegiatan ini dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat pada khususnya. 

"Adapun maksud dan tujuan dari PTSL ini yakni untuk melakukan percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel dan dapat dijadikan objek hak tanggungan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha bagi masyarakat serta merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria," jelasnya. (dia).