JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA - fajarbali.com | Petani di Subak Toya Hee, Klungkung kini merasa was-was. Pemicunya karena ada pembuatan bangunan yang 'mencaplok' aliran irigasi subak. Meski belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun proses pemasangan tiang pancang sudah dilakukan. Kondisi inipun dikeluhkan oleh para petani, hingga akhirnya pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, BPN, hingga Dinas Perizinan turun tangan. 

 


Kamis (5/12/2019), Klian Subak Toya Hee, Wayan Sukarta mengatakan, sepengetahuannya aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi Subah Toya Hee sudah ada sejak zaman dulu. Namun anehnya, saat pihaknya mengkonfirmasi ke pemilik lahan, justru dikatakan di dalam sertifikat yang diterbitkan BPN tahun 1997 tidak terdapat aliran sungai tersebut. Kondisi inilah yang memicu kejanggalan, hingga dirinya melaporkan permasalahan tersebut ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida.

Pada Rabu (4/12) lalu, tim BWS Bali Penida bersama BPN, Dinas Perizinan serta pihak terkait pun turun ke lokasi. Versi BWS Bali Penida, sungai itu telah terdata menjadi aset BWS pada tahun 1984 dan tergolong saluran sekunder. 

Menurut Sukarta, yang menjadi kekhawatirannya dan juga petani-petani lain adalah, apabila suatu hari terjadi gempa dan bangunan tersebut roboh. Jika material bangunan menutupi aliran irigasi, maka sudah pasti 144 hektar lahan pertanian di Subak Toya Hee akan kekeringan. Apalagi selama ini, aliran sungai tersebut menjadi satu-satunya sumber pengairan sawah. Di samping itu, pihaknya pun resah, kalau saluran irigasi berganti status menjadi hak milik. Bukan hal yang tidak mungkin jika sewaktu-waktu, pemilik mengalihfungsikan aliran irigasi tersebut. Sedangkan pihak subak tidak bisa mengambil tindakan apa-apa. 

"Bagimana kalau seandainya nanti ada gempa dan bangunannya jebol menutup saluran irigasi. Siapa nanti yang bertanggungjawab kalau petani di subak tidak mendapat air,” ungkapnya. 

Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Klungkung, Gede Sudiarkajaya mengungkap bahwa pihaknya sudah sempat mengecek ke lokasi bangunan. Dari sudut panjang Dinas Perizinan, bangunan tersebut sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk mendapat IMB. Lantaran, Dinas Perizinan menggunakan data BWS Bali Penida sebagai acuan. Di samping itu, juga didasarkan atas keputusan tim teknis yang menyatakan bahwa memang ada aliran sungai di lokasi tersebut. Kalaupun pemiliknya ngotot ingin mendapat IMB, maka disarankan untuk mengantongi izin dari Kementerian PUPR terlebih dahulu.

"Kalau dari pemilik bangunan memang ngotot kami persilahkan saja. Katanya pemilik juga mau bersurat ke bupati dan DPRD. Nanti mungkin Bupati akan memanggil kita, BWS dan BPN untuk memberikan penjelasan,” ujarnya. 
Meski sudah memutuskan menggunakan data BWS sebagai acuan, namun Sudiarkajaya mengatakan pihaknya tidak ingin buru-buru memutuskan. Ia tetap akan menunggu hasil klarifikasi dari BPN terlebih dahulu. Apalagi diketahui ada perbedaan data mengenai keberadaan sungai tersebut. Baik oleh pihak BPN maupun BWS Bali Penida. 

Sementara, Kasatpol PP dan Damkar Klungkung, Putu Suarta mengatakan timnya sudah memerintahkan agar proses pembangunan dihentikan dahulu. Hingga ada keputusan antara BPN dan BWS mengenai keberadaan sungai tersebut. “Kami minta agar persoalan tersebut diselesaikan dulu. Mana yang benar. Setelah selesai, selanjutnya baru kami menunggu rekomendasi dari tim perizinan untuk bertindak. Untuk sekarang, proses pembangunan sudah dihentikan dulu," tegasnya. (dia).