JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Kasus korupsi dana hibah yang menyeret oknum PNS Pemkab Klungkung, Nyoman Simpul (52) akhirnya final. Pria yang selama ini bertugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tersebut divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Kini karier Simpul sebagai oknum PNS pun di ujung tanduk.

Lantaran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Klungkung segera akan membentuk tim untuk membahas 'nasibnya'. Tak menutup kemungkinan, Simpul terancam dipecat.

Kamis (14/11), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Klungkung, Komang Susana menyampaikan, hingga kemarin pihaknya memang belum memperoleh tembusan terkait putusan kasus Nyoman Simpul. Apabila, tembusan vonis yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah tiba, maka Susana segera akan membentuk Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Tim inilah, yang nanti akan memberi pertimbangan kepada Bupati sebelum memutuskan sanksi untuk Nyoman Simpul yang terbukti melakukan kurupsi dana hibah untuk pembangunan salah satu Pura Paibon sebesar Rp 70 juta di Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan.

"Mekanismenya, setelah ada putusan tetap dari pengadilan barulah kami buat tim. Nanti tim itu yang memberikan pertimbangan ke Bupati," jelasnya.

Sementara, terkait opsi sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Simpul, mantan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung ini mengatakan, bisa saja mengarah pada pemecatan. Apalagi, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur mengenai sanksi terhadap oknum PNS yang terlibat kasus korupsi. Meskipun demikian, Susana mengatakan pihaknya tetap menunggu tembusan dari pengadilan, mengingat oknum yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Rabu (17/7) lalu, Nyoman Simpul sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung atas dugaan kasus korupsi dana hibah tersebut. Simpul tak sendiri, mantan sekretaris DPC PDIP Klungkung, Ketut Ngenteg juga turut ditahan karena diduga membuat pertanggungjawaban fiktif atas dana hibah tersebut. Namun, ketika itu Nyoman Simpul, yang bertindak sebagai ketua panitia pembangunan Pura sempat mengaku tidak pernah menikmati dana hibah tersebut. Justru sebaliknya, untuk melancarkan pencairan dana, Ketut Ngenteg meminta uang kepadanya sebesar Rp10 juta. Namun, karena uang yang dimilikinya terbatas, Simpul hanya menyerahkan sebesar Rp7 juta saja.

Untuk diketahui, baik Simpul maupun Ngenteg merupakan residivis. Mengingat, Simpul sebelumnya sudah pernah terjerat kasus penipuan tenaga kontrak Kabupaten Klungkung. Sedangkan Ngenteg, sempat terlibat kasus korupsi dana hibah sebesar Rp90 juta di Desa Bumbungan, Banjarangkan, Klungkung pada tahun 2014 lalu. Dalam kasus ini, Ngenteg terbukti bersalah karena berperan sebagai calo hibah dan
terbukti menilep dana hibah pembangunan Bale Piasan Taman Sari ini sebesar Rp 61.500.000. Atas perbuatannya tersebut, ia divonis satu tahun penjara.

Pasca ditahan, Simpul langsung diberhentikan sementara sebagai ASN. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai aturan tersebut, pegawai yang bertugas di Kantor Kearsipan dan Perpusatakaan Klungkung ini tidak hanya diberhentikan sementara, namun gajinya juga dipangkas 50 persen. W-019