JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Pasca menyoroti rencana pemutihan piutang biaya pengobatan pengungsi Gunung Agung di RSUD, kini anggota DPRD Klungkung kembali mengkritisi wacana pembangunan mall pelayanan publik. Gedung senilai Rp31 Miliar tersebut dinilai tidak terlalu urgen. Dewan justru mengarahkan agar dana diprioritaskan untuk memperbaiki akses jalan di Kecamatan Nusa Penida. 

Hal ini terungkap dalam rapat gabungan di DPRD Klungkung yang dihadiri oleh Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta bersama jajarannya. Ketua Fraksi PDIP, Sang Nyoman Putrayasa mengatakan, sejatinya bangunan-bangunan pelayanan publik di Klungkung masih layak digunakan. Walaupun bangunannya memang sederhana. Menurut Sang Nyoman Putrayasa, bukan bangunan yang menjadi tolok ukur kesuksesan pelayanan publik. Justru kualitas pelayanan yang diberikan oleh para pegawai justru lebih penting. 

"Saya belum sependapat untuk membangun mall pelayanan publik. Biarpun kantor saat ini sederhana dan jelek, tapi yang utama adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik dan maksimal ke masyarakat,” kritiknya dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru. 

Sementara anggota Fraksi PDIP, Ni Ketut Suwerni juga menyoroti hal yang sama. Menurut Suwerni, pembangunan mall pelayanan publik tidak bersifat urgen. Hal tersebut dapat direalisasikan apabila ada anggaran lebih. Nah, dirinya menilai yang harus diprioritaskan saat ini adalah perbaikan infrastruktur utamanya jalan di Nusa Penida. Apalagi kini pariwisata di Nusa Penida sedang melejit dan membutuhkan dukungan berupa peningkatan kualitas jalan. 

"Mall pelayanan publik bagus, tapi paling urgen jalan di Nusa Penida. Beberapa kali saya dengar ada wisatawan yang jatuh dan terluka akibat kondisi jalan yang hancur. Bahkan ada wisatawan yang mengaku kapok. Mereka bilang wisatanya bagus tapi jalannya jelek,”  ujar politisi asal Nusa Penida ini.

Menanggapi usul para anggota dewan tersebut, Bupati Suwirta menjelaskan bahwa pembangunan mall pelayanan publik merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di samping itu, sejumlah bangunan pelayanan publik di Klungkung sempat mendapat sorotan dari Ombusdman RI Pewakilan Provinsi Bali. Salah satunya kondisi kantor perizinan yang sangat kecil. "Mall pelayanan publik ini wajib ada. Malah kita dituntut untuk ada. Apalagi perizinan kita disorot dari Ombudsman karena kantornya kecil,” jelas Bupati Suwirta. 

Sedangkan terkait kondisi jalan di Nusa Penida, Bupati asal Nusa Ceningan ini memastikan sudah berkoordinasi dengan Kementrian Pariwisata dan Gubernur Bali. Dengan harapan perbaikan askes jalan dapat didukung pula melalui APBN. Bupati Suwirta pun menegaskan, pihaknya selalu membuka 'pintu' untuk saran-saran positif demi citra dan juga kemajuan pariwisata di Nusa Penida. 

Diberitakan sebelumnya, sesuai perencanaan, mall pelayanan publik ini akan dibangun secara bertahap. Dengan anggaran Rp31 Miliar, gedung yang ditarget terealisasi pada tahun 2020 mendatang ini akan dibangun di lahan milik Pemprov Bali. Tepatnya di sebelah kantor Dinas Pertanian dan Diskominfo di Jalan Gajah Mada, Klungkung. Sebagai tahap awal, Bupati Suwirta memastikan tahun ini akan mempercepat pembuatan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED).

Kelak di mall pelayanan publik ini seluruh instansi yang 'bersentuhan' dengan pelayanan masyarakat akan bergabung dan saling terintegrasi. Mulai dari Disdukcapil, Diskominfo, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk juga tentang pelayanan hukum, kejaksaan, hingga kepolisian. Instansi-instansi tersebut, nanti akan saling terintegrasi melalui loket-loket khusus. Bupati Suwirta mengimbuhkan, jika sudah beroperasi, nanti masyarakat bisa menikmati pelayanan yang lebih cepat. Baik untuk urusan perizinan, informasi, maupun administrasi kependudukan. (dia)