JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Rencana Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memungut retribusi sebesar Rp 25.000 bagi wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida rupanya bukan sekadar wanaca. Rabu (19/6/2019), dipastikan gagasan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2019 mendatang.

Pemerintah pun optimis, upaya ini akan berdampak positif bagi pembangunan di Nusa Penida.  Retribusi bagi wisatawan ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retlibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Sebagai langkah-langkah persiapan pemberlakuan Perda tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Nengah Sukasta mengatakan telah melakukan sosialisasi dengan mengundang seluruh Perbekel di Kecamatan Nusa Penida. 

Sukasta menjelaskan, sesuai Perda tersebut besaran retribusi yang akan dikenakan kepada wisatawan masing-masing Rp25.000 per orang dewasa dan Rp 15.000 per orang untuk wisatawan anak-anak. Mengingat keterbatasan petugas dan prasarana, untuk sementara pemungutan akan dilakukan di empat lokasi. Untuk di pulau Nusa Penida, pemungutan dipusatkan di pelabuhan Banjar Nyuh 1 dan Banjar Nyuh 2. Sedangkan di pulau Lembongan masing-masing di pelabuhan Tanjung Sang Hyang dan di halaman Balai Desa Jungutbatu.

“Mengingat waktu pemungutan sudah dekat dan terbatasnya petugas dan prasarana, untuk sementara kami hanya melakukan pemungutan di empat lokasi,” ujar Sukasta saat rapat teknis di ruang rapat Bupati Klungkung, Rabu (19/6). 

Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra menyampaikan, rencana pemungutan retribusi bagi wisatawan ini sudah diawali dengan pembahasan teknis. Utamanya, untuk menentukan sejumlah titik di Nusa Penida yang akan digunakan sebagai pilot projek. Dirinya pun berharap semua komponen, baik pengusaha, masyarakat dan pemerintah bersama-sama berkomitmen dan bersinergi melaksanakan Perda ini sehingga nantinya semaksimal mungkin bisa digunakan untuk terus meningkatkan pembangunan pariwisata di Nusa Penida.

“Mari kita bersama-sama mempunyai komitmen yang sama, bersinergi guna melaksanakan Perda ini sehingga nantinya semaksimal mungkin bisa kita gunakan untuk terus meningkatkan pembangunan pariwisata di Nusa Penida,” ujarnya. 

Sementara itu, dari data yang dihimpun terkait pendapatan pajak dan retribusi daerah dari sektor pariwisata di Kecamatan Nusa Penida tahun 2016 sebesar Rp17.212.875.396,00. Dengan masing-masing sumber pendapatan dari Pajak Hotel sebesar Rp6.670.515.660,00, Pajak Restoran Rp7.405.644.200,00, Pajak Hiburan Rp104.346.893,00, Pajak Air Bawah Tanah (ABT) Rp186.074.643,00, dan pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi sebesar Rp2.846.294.000,00. Jumlah tersebut meningkat ditahun berikutnya menjadi Rp21.003.591.571,00.

Sumber pendapatan di tahun 2017 ini masing-masing dari Pajak Hotel sebesar Rp8.603.859.256,00, Pajak Restoran Rp9.230.212.758,00, Pajak Hiburan Rp89.484.442,00, Pajak ABT Rp182.080.115,00 dan Retribusi Tempat Rekreasi Rp2.897.955.000,00. Sementara ditahun 2018 pendapatan pajak dan retribusi juga mengalami peningkatan menjadi Rp25.819.862.158,00 dengan sumber pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp12.365.858.345,00, Pajak Restoran Rp.10.372.694.243,00, Pajak Hiburan Rp46.335.703,00, Pajak ABT Rp194.663.867,00 dan pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi sebesar Rp2.840.310.000,00. 

Sedangkan secara bertahap anggaran yang disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya di Nusa Penida masing-masing ditahun 2016 sebesar Rp95.434.743.634,00, tahun 2017 sebesar Rp46.832.239.752,00, dan tahun 2018 sebesar Rp38.172.453.975,00. (dia)