JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Banyaknya aset yang masih tercecer dan belum disertifikatkan seolah menjadi 'PR' besar Pemerintah Kabupaten Klungkung saat ini.

Untuk itu, Pemkab Klungkung menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klungkung. Sedangkan, instansi yang membidangi aset juga diinstruksikan agar ikut turun tangan. Apalagi aset yang perlu disertifikatkan tak hanya berupa lahan dan bangunan tetapi juga jalan.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerjasama Percepatan Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung ini dilakukan di ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Kamis (4/4/2019).

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta berharap melalui kerjasama ini, semua aset yang ada di Pemda segera diserifikatkan untuk mempermudah melakukan pendataan dan berkas daerah.

"Saya minta semua dipercepat, semua aset Pemkab yang belum tercatat harus segera didata. Apalagi sekarang semua jalan-jalan harus disertifikatkan, ini merupakan tugas yang sangat berat, hitam di atas putih harus segera ada dan hal yang paling penting datanya harus pasti," ujar Bupati Suwirta usai menandatangi MoU dengan Kepala BPN Klungkung, Cokorda Gede Agung Astawa.

Di sisi lain, untuk mendukung proses pensertifikatan tersebut, Bupati Suwirta menginstruksikan agar OPD yang membidangi aset juga ikut bergerak cepat. Utamanya membantu proses di lapangam agar mempermudah proses pengecekan dan pengukuran.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Cokorda Gede Agung Astawa mengatakan, untuk pensertifikatan aset milik Pemkab Klungkung, saat ini baru sampai pada proses pendaftaran dan proses pengukuran. Sejauh inin berkas yang masuk sebanyak 517 buah.  Sedangkan yang lolos dan dinyatakan memenuhi syarat seleksi berkas sebanyak 222 buah.

Sisanya masih dalam kelengkapan data yuridis dan fisik yang diperlukan. Mengenai kendala, selain kelengkapan berkas, dirinya juga sempat menyinggung mengenai banyaknya aset pemerintah yang ditutupi semak atau tumbuhan rimbun. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pengukuran, dirinya berharap instansi terkait segera terjun dan melakukan pembersihan.

”Kondisi fisik di lapangan, lahannya juga sangat rimbun dan kerap mengganggu proses pengukuran. Kami mohon bantuannya kepada dinas terkait untuk terjun agar mempermudah kami melakukan pendataan dan pengukuran," ujarnya. (dia)