JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Desa-desa di Kabupaten Klungkung nampaknya masih harus bersabar menanti pencairan dana desa tahun 2019.

Pasalnya, hingga saat ini mayoritas desa belum menetapkan APBDes. Tak hanya itu, sejumlah Peraturan Bupati (Perbup) yang berkaitan dengan dana desa juga belum tuntas. Dampaknya, pencairan dana desa yang mencapai Rp51.533.982.000 pun ikut tertunda.

Rabu (20/3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Klungkung, Wayan Suteja menyampaikan, dari 53 desa di seluruh Klungkung hanya 15 desa yang sudah menetapkan APBDes. Sisanya, APBDes sudah tersusun hanya saja masih dalam tahap evaluasi di tingkat kecamatan. Suteja mengatakan, jika sebanyak 70 persen desa sudah melakukan penetapan APBDes, barulah pihaknya akan mengajukan pencairan dana desa ke pusat.

"Kalau sudah ada 70 persen desa yang menetapkan APBDes baru kita amprahkan dana desanya ke KPPM. Walau secara aturan tidak ada yang mengatur hal itu (menunggu 70 persen desa menetapkan APBDes), cuma uang dana desa ini tidak kan boleh mengendap satu minggu di kas umum daerah. Begitu aturannya," jelas Suteja. 

Disinggung mengenai keterlambatan tersebut, pejabat asal Karangasem ini menegaskan, sejatinya tidak ada yang molor di tingkat desa. Bahkan dikatakan mayoritas desa sudah menyelesaikan penyusunan APBDes. Menurut Suteja, permasalahan justru terjadi saat tahap evaluasi di tingkat kecamatan. Lantaran keterbatasan personil, khususnya di Kecamatan Nusa Penida. 

"Kalau di desa tidak molor, karena secara umum semua desa sudah menyusun APBDes. Tapi memang ada keterbatasan personil untuk melakukan evaluasi, terutama di Nusa Penida. Karena keterbatasan personil, proses evaluasi juga sampai melibatkan Kacabjari Nusa Penida," jelas mantan Camat Klungkung ini seraya mengatakan anggaran dana desa untuk Kabupaten Klungkung tahun ini mengalami peningkatan. Yang mana di tahun sebelumnya hanya, Rp43.276.499.000 kini bertambah menjadi Rp51.533.982.000. 

Selain keterbatasan personil, penetapan APBDes yang sebelumnya ditarget tuntas pada Bulan Desember 2018 juga terhambat oleh banyaknya perubahan aturan. Salah satunya, Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang berubah menjadi Permendagri nomor 20 tahun 2018. Di samping itu, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga banyak yang berubah. Ditambah lagi adanya dua Peraturan Bupati (Perbup) yang belum ditetapkan. Dijelaskan, sejatinya ada 13 Perbup yang harus disiapkan untuk pencairan dana desa. Tapi, sampai saat ini masih ada 2 Perbup yang belum ditetapkan. Yakni Perbub tentang penyusunan APBDes dan Perbub pengelolaan keuangan desa. "Kami sudah dua kali kumpulkan pihak camat dan perbekel untuk menyamakan persepsi untuk menetapkan APBDes," imbuhnya sekaligus menarget pada Bulan April mendatang dana desa tahap pertama sudah dapat dicairkan. 

Di sisi lain, Perbekel Bunga Mekar, Wayan Yasa ketika dikonfirmasi mengatakan penyusunan APBDes di desanya sudah tuntas. Namun, belum ditetapkan lantaran masih dievaluasi di kecamatan. Sesuai rincian, dana desa yang akan dikelola mencapai Rp1 Miliar. Rencananya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas objek wisata. Diantaranya, membuat tangga sebagai akses menuju Pantai Kelingking dan juga membuat pagar pengaman. "Prioritas kami untuk pengembangan sektor wisata dan juga untuk usaha tani. Termasuk juga untuk pembayaran gaji tukang pungut retribusi di objek wisata," terangnya. (dia)