JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Satu per satu permasalahan dana hibah di Kabupaten Klungkung mulai terungkap. Yang paling mencuri perhatian, yakni hibah senilai Rp700 juta yang ditujukan untuk pembangunan Pura Dadia Arya Kenceng di Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Nusa Penida.

Hibah yang difasilitasi oleh Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru tersebut ternyata hanya tuntas sebatas pondasi saja. Bahkan, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sudah diserahkan hanya beberapa hari selang dana dicairkan. 

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, I Nyoman Mudarta mengungkap, sesuai proposal hibah senilai Rp 700 juta untuk Pura Dadia Arya Kenceng di Banjar Cubang seharusnya dimanfaatkan untuk pemugaran seluruh Pura. Namun, saat pihaknya melakukan verifikasi pada tanggal 13 Februari 2019, tim hanya mendapati pondasi Pura saja. Padahal, waktu pengerjaan sudah habis sejak tanggal 10 Januari lalu.

Selain kejanggalan tersebut, Mudarta juga menyampaikan bahwa dana hibah untuk Pura Dadia Arya Kenceng tersebut baru dicairkan oleh panitia pura pada tanggal 27 Desember 2018 lalu. Tak berselang lama pasca pencarian, pada tanggal 8 Januari 2019 ternyata pihak panitia sudah menyetor LPJ kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung. Dengan demikian, jika dihitung manual maka pembangunan pura hanya berlangsung kurang dari dua minggu.

"Hasil monitoring pada tanggal 13 Februari lalu memang hanya selesai pondasi saja. Padahal kami sudah wanti-wanti sebelumnya. Jika merasa tidak mampu menyelesaikan, sebaiknya tidak menerima hibah ini agar tidak terjadi permasalahan hukum kedepannya," ujar Mudarta.

Sebelum permasalahan ini mencuat, mantan Kadis Pendidikan Klungkung ini menyampaikan sudah melakukan upaya antisipasi. Diantaranya, dengan mengumpulkan seluruh penerima hibah di setiap kecamatan di Kabupaten Klungkung. Ketika itu, pihaknya mempertanyakan apakah penerima hibah khususnya dalam jumlah besar agar dapat menyelesaikan pengerjaan sebelum tanggal 10 Januari 2019. Apabila  tidak sanggup, mereka pun diharapkan dapat mengembalikan dana ke kas daerah.

Tak cukup dengan itu, usai melaksanakan monitoring dan mendapati sejumlah pemanfaatan dana hibah belum tuntas, Mudarta juga menyurati 5 penerima hibah. Yakni, kelian Pura Dadia Arya Kenceng di Banjar Cubang, Desa Sakti, Nusa Penida hibah senilai Rp700 juta, Kelian Paibon Pasek Gelgel Pegatepan Wani, di Banjar Tulad, Desa Batukandik dengan nilai Rp36 juta, Pura Dalem Telaga Sakti, Banjar Batuguling, Desa Batukandik senilai Rp36 juta, Kelihan Desa Pakraman Gepuh, DesaTanglad senilai Rp100 juta dan Paibon Pasek Gelgel di Banjar Pulagan, Desa Kutampi, dengan anggaran hibah Rp 27 juta.

Intinya dalam surat yang dilayangkan pada tanggal 21 Februari 2019 tersebut, Mudarta meminta agar kelima penerima hibah tersebut melakukan pengembalian dana ke kas daerah, satu minggu pasca surat diterima. "Tapi hanya dua saja yang mengembalikan dana hibah, yakni Kelian Pura Dalem Telaga Sakti senilai Rp 36 juta dan Kelihan Pakraman Gepuh  di Desa Tanglad senilai Rp100 juta," ungkapnya.

Sementara hingga Rabu kemarin, Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung mencatat jumlah penerima hibah yang melakukan pengembalian dana ke kas daerah bertambah. Semula hanya 8, kini sudah 9 penerima hibah yang mengembalikan dana dengan total anggaran Rp1.495.500.000. Meliputi panitia pembangunan Pura Dukuh Suladri, Desa Gunaksa Rp 40 juta, Pura Bale Agung Desa Besan, Kecamatan Dawan Rp 750 juta, Pura Pasek Gaduh Banjar Pemenang, Desa Nyalian Rp 30 juta, Desa Pakraman Gepuh,Nusa Penida Rp 100 juta, Merajan Agung Gelgel, Desa Gelgel Rp 70 juta, Paibon Pasek Gelgel, Banjar Pulagan, Desa Sakti, Rp 27 juta, Pura Dalem Telaga Sakti Banjar Batuguling, Desa Batukandik Rp 36 juta, Paibon Arya Kenceng Banjar Tulad, Desa Batukandik Rp 22,5 juta serta Panitia Pembangunan Paibon Arya Kenceng di Dusun Cemulik, Desa Sakti, Nusa Penida senilai Rp. 420 juta. 

Di sisi lain, mengenai kasus dugaan penggelapan dana hibah yang menyeret nama Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru, politisi asal Desa Sakti tersebut sudah menegaskan dirinya tidak pernah melakukan penggelapan dana hibah. Menurutnya, jika ada permasalahan terkait proses pengerjaan bangunan, hal itu sudah diluruskan. Apalagi, BPK sudah memberikan perpanjangan waktu untuk pembangunan. "Saya juga tidak bersalah terhadap penggelapan dana itu, jangankan menggelapkan, pembangunannya saja masih proses," ujarnya usai melaporkan I Wayan Muka Udiana ke Mapolres Klungkung pada Minggu (10/3) lalu. (dia)