JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menutup operasional cafe remang-remang serta tempat hiburan malam terus diuji.

Pasalnya, meski sudah berulang kali disidak, sejumlah cafe di Kecamatan Nusa Penida masih saja nekat beroperasi. Bahkan, para cewek cafe yang sebelumnya bersedia dipulangkan juga masih menetap di sejumlah kos-kosan. 

Hal ini terungkap saat Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta melakukan sidak di Nusa Penida, Kamis (7/2/2019). Bupati yang hendak menghadiri undangan tersebut mendadak mendatangi sebuah rumah kos-kosan yang dikenal sebagai tempat tinggal para cewek cafe. Hasilnya, Bupati Suwirta pun amat terkejut. Lantaran instruksinya selama ini tak digubris. Di kos-kosan tersebut Bupati mendapati 10 orang cewek cafe yang sedang menyantap nasi bungkus di dalam kamar. Yang mana 8 diantaranya berasal dari Kalimantan Timur dan 2 orang asli Bali. 

Dari informasi yang digali, sejak beberapa hari terakhir rupanya ada sejumlah cafe yang kembali beroperasi. Diantaranya dua cafe terkenal di Nusa Penida yakni Cafe Pak Tatag dan Cafe MB. Sehingga para pekerjanya (cewek cafe) tersebut memilih tetap tinggal dan enggan pulang ke kampung halamannya. 

Melihat kondisi tersebut,  Bupati asal Nusa Ceningan inipun memerintahkan Camat Nusa Penida, Gusti Agung Gede Putra Mahajaya yang turut mendampinginya saat sidak tersebut agar kembali terjun dan melakukan pengecekan. Bila terbukti masih ada cafe yang  nekat beroperasi, maka akan ditutup paksa. Demikian juga dengan para pekerjanya yang mayoritas dari luar Bali, harus dipulangkan. 

"Camat bersama Forkompinca saya harapkan memantau dan menutup paksa jika kedapatan ada cafe kembali beroperasi. Para pekerjanya juga segera dipulangkan," tegas Bupati Suwirta. 

Sementara Camat Nusa Penida, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya mengakui berdasarkan hasil sidak masih dijumpai cewek cafe yang masih menetap di sejumlah rumah kos-kosan. Pihaknya pun mengatakan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Di antaranya, sulit mengambil tindakan tegas lantaran tidak ada pejabat penyidik yang berstatus PNS di Kantor Camat Nusa Penida. Anggota Satpol PP di Nusa Penida juga hanya berstatus tenaga kontrak.

“Pegawai Satpol PP di Kantor Camat semuanya pegawai kontrak. Tapi kami segera berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klungkung untuk mengambil tindakan lebih lanjut,” ujarnya. (dia)