JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Guna mencegah tindak pidana korupsi, Pemerintah Kabupaten Klungkung selalu melibatkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Klungkung.

Setiap kegiatan yang dirancang oleh OPD, akan didampingi pihak kejaksaan. Cara ini terbukti efektif mencegah terjadinya penyimpangan. 

Selasa (29/1/2019), Pemerintah Kabupaten Klungkung pun memberi apresiasi kepada Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Klungkung. Apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan tersebut diserahkan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Otto Sompotan di Aula RSUD Klungkung.

Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung, I Made Seger menyampaikan, tujuan dibentuknya TP4D ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, terutama di instansi pemerintah. TP4D perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh, sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksanaan Republik Indonesia dapat berjalan efektif dan optimal. 

Menurut Made Seger, selama tahun 2018 ada 24 kegiatan yang diajukan untuk mendapat pendampingan, diantaranya dari Dinas Pendidikan 7 kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum 4 kegiatan, Dinas Koperasi dan UKM 6 kegiatan, Disbudpora, RSUD Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Diskominfo masing-masing 1 kegiatan. “Kita di OPD sangat terbantu dengan adanya pendampingan dari TP4D ini,” ujar Made Seger. 

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Otto Sompotan mengatakan, TP4D merupakan tindak lanjut kebijakan dari pemerintah pusat yang ingin terlaksananya pembangunan cepat dan bersih dari KKN. Kejaksaan kini siap berdiri bersama-sama pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dari pusat sampai ke daerah, dari sisi pendampingan dan penegakan hukum.

“Dengan harapan pembangunan di seluruh Indonesia bisa lebih cepat dan terhindar dari segala jenis penyimpangan yang bisa berakibat tindak pidana,” ujar Kajari Otto Sompotan.  

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menyatakan dalam setiap kegiatan minimal ada pendampingan agar semua pelaksanaan pembangunan berjalan lancar dan terhindar dari penyimpangan. Dengan adanya pendampingan dari TP4D, Bupati berharap seluruh OPD agar menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik. “OPD jangan takut, kita sudah ada pendampingan,” ujar Suwirta. 

Menurut Bupati, saat ini semua pelaksanaan proyek memang sedang dikebut. Segala perencanaan dibuat lebih awal agar jangan sampai gagal tender. “Ini semua untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ada lagi proyek yang gagal tender,” pungkasnya. (dia)