JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Satu lagi, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Klungkung terjerat kasus hukum.

Senin (17/12), Nyoman Simpul yang merupakan PNS di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Klungkung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana hibah Pura Paibon di Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan.

Tak hanya Simpul, Polres Klungkung juga menetapkan, Ketut Ngenteg, warga Desa Nyalian, Banjarangkan sebagai tersangka kedua dalam kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Mirza Gunawan mengungkap, penetapan tersangka dilakukan pasca penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal 18 Desember lalu. Berdasarkan gelar perkara tersebut, penyidik mencium indikasi penyimpangan pemanfaatan dana hibah sebesar Rp70 juta yang bersumber dari Provinsi Bali. Ditambah lagi dengan adanya laporan pertanggungjawaban fiktif.

Dalam proposal yang diajukan pada tanggal 30 April Tahun 2014, Nyoman Simpul berperan sebagai ketua panitia pembangunan pura. Sesuai perencanaan, dana hibah yang dimohonkan ke Provinsi Bali tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan tembok penyengker dan merenovasi palinggih-palinggih yang rusak. Nyatanya, setelah dana yang dimohonkan cair pada 3 Desember 2014, hingga kini justru rencana kegiatan tidak terealisasi.

Kondisi inipun akhirnya memunculkan kecurigan dari warga. Hingga akhirnya salah seorang pengempon pura bernama I Nyoman Sarna (67) tergugah untuk melakukan penelusuran.

Kemudian didapatilah fakta bahwa Pura Paibon yang diemponnya dimohonkan bantuan dalam bentuk dana hibah ke Propinsi Bali tanggal 30 April Tahun 2014. Permohonan tersebut diajukan oleh Nyoman Simpul sebagai ketua panitia, dan sekretarisnya tercantum nama Nyoman Sarna dan Bendaharanya istri Nyoman Simpul bernama Ni Wayan Karsani. Anehnya, Nyoman Sarna justru tidak pernah tahu mengenai proposal tersebut.

Apalagi sampai pencantuman namanya sebagai sekretaris. Demikian juga saat pencairan dana, Sarna tidak pernah dilibatkan apalagi diminta untuk tanda tangan. "Atas dasar ini maka pelapor (Sarna) keberatan dan melaporkannya ke Polres Klungkung,” ujar AKP Mirza Gunawan.

Di sisi lain, nama Ketut Ngenteg juga turut terjerat dalam kasus ini. Menurut AKP Mirza Gunawan, Ketut Ngenteg ikut memfasilitasi bantuan dana hibah tersebut. Mantan Sekretaris DPC PDIP Klungkung ini, berperan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Sayangnya, laporan yang dibuat fiktif. Bahkan, objek yang difoto dan digunakan sebagai bukti dalam proposal bukanlah objek yang sebenarnya. Justru foto Pura Panti Pande Tusan yang berlokasi di Desa Nyalian yang dilampirkan dalam laporan ke Dinas PU Provinsi Bali.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan.

“Rencananya Kamis ini kami akan panggil tersangka (Nyoman Simpul) untuk diperiksa. Tapi untuk penahanannya kami lihat perkembangan setelah hasil pemeriksaan,” ujarnya sekaligus mengatakan penyidik masih mendalami kasus ini. Khususnya terkait digunakan untuk apa dana hibah sebesar Rp70 juta tersebut.

Lebih lanjut AKP Mirza Gunawan menyampaikan, atas kasus ini kedua tersangka disangkakan pasal 2 dan atau pasal 9 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomer 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari pasal tersebut, kedua tersangka terancam  hukuman penjara minimal 4 tahun dan masimal seumur hidup.

“Untuk tersangka INS (Simpul) kami juga kenakan pasal 55 ayat satu kesatu KUHP dan pasal 64 KUHP karena turut serta,” imbuhnya. Sementara, Nyoman Simpul yang berstatus sebagai PNS di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Klungkung belum dapat dikonfirmasi. Ia tidak bekerja, lantaran sedang cuti.

Selain Nyoman Simpul, sebelumnya Kejaksaan Negeri Klungkung juga menetapkan Made Catur Adnyana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan instalasi biogas di Nusa Penida. Oknum PNS yang saat ini menjabat sebagai salah satu Kabid di Dinas Pariwisata Klungkung diduga terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp792.912.654. (dia)