JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh oknum DPRD Klungkung, Gde Gita Gunawan ditolak oleh Kejaksaan Negeri Klungkung.

Padahal, politisi yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek biogas di Nusa Penida tersebut sudah dua kali mengajukan permohonan serupa. 

Senin (17/12/2018), Kasi Intel Kejari Klungkung, Gusti Ngurah Anom Sukawinata membenarkan, tersangka Gde Gita Gunawan sempat mengajukan penangguhan pemahanan. Bahkan tidak hanya sekali, melalui pengacaranya tersangka sudah dua kali mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Surat permohonan penangguhan penahanan pertama diajukan sebelum pelimpahan tersangka dan barang bukti. Selanjutnya yang kedua diajukan setelah tersangka menitipkan uang pengganti pada Rabu (12/12) lalu. 

Meski demikian, Gusti Ngurah Anom menyampaikan, baik permohonan yang pertama ataupun kedua tetap ditolak oleh Kajari Klungkung, Saiful Alam. Salah satu pertimbangannya, pihak Kejaksaan khawatir tersangka menghilangkan barang bukti.

“Pimpinan mengambil kebijakan untuk tetap ditahan karena pertimbangan sebelumnya yakni alasan subyektif seperti khawatir tersangka menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi lain,” ungkapnya. 

Lebih lanjut disampaikan, Kajari Klungkung segera akan melimpahkan kasus ini ke pengadilan Tipikor. Meskipun, saat ini salah satu tersangka, yakni Tiarta Ningsih masih menjalani perawatan karena sakit.

"Pelimpahan kedua tersangka (Gita Gunawan dan Catur Adnyana) akan dilakukan secepatnya. Tidak harus menunggu tersangka yang lain karena pelimpahannya bisa mendahului,” imbuhnya sekaligus mengatakan Kejaksaan sudah menyiapkan 10 Jaksa untuk mengawal kasus ini. 

Diberitakan sebelumnya, Selasa (11/12) Kejaksaan Negeri Klungkung menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi biogas di Nusa Penida pada tahun 2014. Yakni Gde Gita Gunawan dan Made Catur Adnyana. Sedangkan, tersangka Tiarta Ningsih yang juga istri Gita Gunawan belum ditahan lantaran sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di samping itu, ia juga sedang hamil tujuh bulan. 

Gde Gita Gunawan dan Tiarta Ningsih serta Made Catur Adnyana yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB (BPMPDKB) Klungkung telah ditetapkan sebagai tersangka atas proyek senilai Rp 890 juta sejak Senin (5/11) lalu. Kasus ini disebut menimbulkan kerugian negara sebesar  Rp 792.912.654. 

Selanjutnya pada Rabu (12/12) lalu, melalui pengacaranya, Gita Gunawan bersama istrinya, Tiarta Ningsih melakukan penitipan uang pengganti sebesar Rp792.912.654,00. Penitipan uang pengganti tersebut dilaksanakan di BRI Klungkung. Sesuai dengan rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Klungkung. (dia)