JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Kejaksaan Klungkung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Biogas

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Setelah melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, Kejaksaan Negeri Klungkung akhirnya menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi biogas di Kecamatan Nusa Penida.

Ada tiga nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah oknum anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan. Selain itu, istrinya Tiartaningsih beserta Made Catur Adnyana yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB (BPMPDKB) juga turut ditetapkan sebagai tersangka. 

Selasa (6/11/2018) Kasi Intel kejari Klungkung, Gusti Ngurah Anom mengatakan pihaknya sudah melakukan penetapan tersangka sejak Senin (5/11) lalu. Hanya saja, ia belum bersedia memberikan keterangan lebih jauh mengenai ketiga tersangka yang sudah ditetapkan tersebut. Bahkan untuk nama, ia hanya menyampaikan inisialnya saja. Yakni GG, TI dan CA. 

Didampingi, Kasi Pidsus, Kadek Wira Atmaja, Gusti Ngurah Anom menjelaskan penetapan ketiga tersangka tersebut dilakukan setelah pihak Kejaksaan mengumpulkan dua alat bukti. Namun, terkait detail alat buktinya, ia juga belum bersedia mengungkapkan. Menurutnya, nanti ada tahapan khusus, yang mana nama-nama tersangka, alat bukti, beserta peran mereka dalam kasus yang menelan anggaran Rp 890 juta tersebut dapat diungkap ke publik. 

"Seizin pimpinan, kami belum bisa memberikan informasi sampai ke materi. Tapi dalam kasus ini sudah ada tiga orang yang kami tetah tetapkan menjadi tersangka sejak Senin kemarin,” tegasnya. 

Lebih lanjut disampaikan, Kejaksaan sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada masing-masing tersangka. Kini masih dilakukan pendalaman dan dalam waktu dekat, akan dilakukan pemeriksaan lagi. Meski demikian, Kejaksaan belum melakukan penahanan, termasuk juga pencekalan. 

Sementara pasca ditetapkan sebagai tersangka, kemarin Gede Gita Gunawan tidak terlihat di Kantor DPRD Klungkung. Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru mengatakan lembaga dewan sudah menerima surat dari Kejaksaan terkait penetapan Gita Gunawan sebagai tersangka. Selain itu, diakui pula bahwa yang bersangkutan tidak berada di kantor, lantaran ada kegiatan di Denpasar. Meski demikian, Wayan Baru menegaskan pihaknya sudah sempat berkomunikasi dengan Gita Gunawan. Ketika itu, politisi Pantai Golkar tersebut mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. 

Walau demikian, Wayan Baru mengaku sudah bersurat kepada Kejaksaan. Pihaknya akan mempertanyakan mengenai kejelasan bila Gita Gunawan harus menjalankan tugas ke luar daerah. 

"Surat sudah saya kirim tadi, tapi belum dapat balasan. Tapi kalau dibiarkan nanti saya dibilang menghambat atau membantu melarikan diri. Saya juga tidak ingin dibombardir, apalagi ini tahun politik,” ungkapnya. 

Terkait penetapannya sebagai tersangka, Gita Gunawan justru mengatakan merasa heran dan tidak mengetahui di mana letak kesalahannya. Apalagi selama ini, posisi direktur di CV Buana Raya dipegang istrinya, Tiartaningsih. Sedangkan dalam proyek biogas tersebut, CV Buana Raya hanya bertugas mengerjakan proyek sebagai persero komanditer dan sifatnya pasif.

"Kalau ada transfer uang masuk ke rekening perusahaan istri saya, itu wajar karena yang mengerjakan proyek. Lalu apa salah saya? apa sebagai pesero komanditer atau sebagai suami?"tanyannya seraya mengatakan siap mengikuti proses hukum. 

Di tengah permasalahan ini, Gita Gunawan justru lebih khawatir terhadap kondisi istrinya. Lantaran pasca ditetapkan sebagai tersangka, istrinya yang sedang hamil tua sempat syok. Dirinya pun berharap pihak Kejaksaan memahami kondisi istrinya tersebut. 
"Istri saya sempat syok karena sangat tidak diduga dan jauh dari dugaan kami. Tapi saya berusaha menenangkan istri agar tidak panik,” imbuhnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi ini bermula saat adanya temuan BPK. Sesuai temuan itu, dinyatakan ada proyek tidak termanfaatkan di wilayah Nusa Penida. Setelah dicek ternyata proyek yang tidak termanfaatkan tersebut proyek biogas yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB (BPMPDKB) pada tahun 2014. Proyek tersebut dananya bersumber dari DAK Kementrian SDM senilai Rp 890 juta. Sedangkan Pemkab Klungkung dalam hal ini BPMPDKB hanya melakukan pendampingan sebesar 10 persen dari dana tersebut. 

Secara keseluruhan ada 40 titik proyek biogas yang dipasang di Nusa Penida. Lokasinya di tiga Desa. Yakni Desa Kutampi Kaler, Kelumpu, dan Desa Sakti. Namun, hingga saat ini yang terpasang hanya 38 unit dengan anggaran per unit Rp 22 juta. Ironisnya, setelah rampung, proyek ini tidak dimanfaatkan. Ditambah lagi dengan temuan adanya bangunan yang tidak dikerjakan sesuai bestek. Selanjutnya, berdasar audit BPK, rupanya proyek senilai Rp 890 juta tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 792.912.654. Sejak tahun 2016, Kejaksaan telah memulai penyelidikan, bahkan sudah ada 70 orang saksi yang diperiksa.

Pada Selasa (4/9) lalu, pihak Kejaksaan kembali juga telah memeriksa Putu Widiada. Putu Widiada yang kini menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klungkung diperiksa lantaran saat proyek biogas bergulir, ia menjabat sebagai Kepala Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemdes Klungkung. (dia)