JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Setelah pengumuman Daftar Caleg Tetap (DCT), partai politik (Parpol) peserta pemilu diwajibkan untuk menyetorkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Senin (24/9/2018), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klungkung mencatat parpol peserta pemilu sudah menyetorkan LADK. Hanya saja, masih perlu berbaikan. Lantaran, banyak caleg yang belum mencantumkan NPWP. 

Ketua KPU Klungkung, I Made Kariada menyampaikan, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) menjadi persyaratan wajib setiap parpol peserta pemilu. Lantaran di dalam LADK tersebut nanti dicantumkan setiap dana yang diterima, dikeluarkan oleh parpol. Termasuk juga pengeluaran para caleg. Dari 15 parpol peserta pemilu di Klungkung, Kariada mengatakan seluruhnya memang sudah menyerahkan LADK. Hanya saja, berdasarkan hasil verifikasi, semua perlu perbaikan. Penyebabnya, dari 293 caleg yang ada, 30 persen (hampir 88 orang) diantaranya belum mencantumkan NPWP. 

"Hampir semua partai politik sedang perbaikan terutama NPWP Caleg. Ada caleg yang belum punya NPWP. Hampir 30 persenan dari 293 caleg yang ada," ujarnya sekaligus mengatakan masa perbaikan ditenggat hingga tanggal 26 mendatang. 

Selain Caleg, Parpol peserta pemilu juga disebutkan ada yang belum memiliki NPWP. Diantaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selama ini masih meminjam NPWP induk partainya. "NPWP partai juga ada yang belum. Kendalanya karena belum bisa buka, masih pinjam NPWP partai induknya," jelas Kariada. Iapun menegaskan, jika hingga tanggal 26 September mendatang parbaikan LADK belum tuntas, maka parpol yang bersangkutan akan diaudit oleh akuntan publik. 

Sementara terkait saldo yang di Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) masing-masing parpol, jumlahnya sangat bervariasi. Berdasarkan data yang disetorkan ke KPU, jumlahnya berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 10 juta. Saldo terbanyak, Rp 10 juta dimiliki Partai Gerindara. Sedangkan yang paling kecil, yakni Partai Berkarya, PKB, PKS, PAN, serta PPP hanya Rp 100 ribu. 

Kariada mengimbuhkan, setiap parpol peserta pemilu juga dimungkinkan untuk menerima sumbangan dana kampanye. Baik dari perorangan dan dari kelompok atau badan usaha. Namun, jumlahnya sudah dibatasi. Untuk sumbangan dari perorangan, maksimal Rp 2,5 miliar, sedangkan dari kelompok atau badan usaha maksimal Rp 25 miliar. (dia)