JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com  I Terbitnya sejumlah perubahan kebijakan nasional membuat Pemerintah Kabupaten Klungkung juga harus melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Perubahan ini juga disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang nyaris selama dua tahun 'melumpuhkan' roda perekonomian. Sehingga berdampak besar pada capaian program Pemerintah Kabupaten Klungkung. Diantaranya, target penurunan angka kemiskinan hingga 3 persen yang diyakini tak sanggup tercapai.



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 tersebut disampaikan oleh Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta pada sidang paripurna, Senin (20/6). Dalam penjelasannya, bupati memaparkan perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 disusun dengan sejumlah pertimbangan. Diantaranya, adanya perubahan kebijakan nasional yakni perubahan terhadap beberapa regulasi antara lain terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelarasan terhadap dokumen perencanaan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan penyesuaian nomenklatur program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Keuangan Daerah. Kemudian, terjadinya bencana nonalam Covid-19 sejak tahun 2020 yang berdampak tidak baik terhadap pencapaian kinerja pembangunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian target-target kinerja dan penetapanan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah sehubungan pandemi Covid-19 serta upaya untuk pemulihannya. Selain itu, mengacu juga pada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang menunjukan perlu dilakukan perubahan terhadap RPJMD Semesta berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 sebagai upaya menjaga akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Klungkung.

"Saya menyampaikan penjelsan kepada DPRD terkait rencana perubahan RPJMD semesta berencana 2018-2023. Hal ini dilakukan mengingat ada regulasi dari pusat yang nantinya menimbulkan perubahan-perubahan nomenklatur di OPD yang mengaharuskan pembiayaan itu selaras dengan pemerintah pusat," ujar Bupati Suwirta.

Lebih lanjut disebutkan, karena pandemi Covid-19 maka terdapat beberapa sasaran dalam RPJMD 2018-2023 yang tidak mungkin dapat tercapai. Salah satunya, target penurunan angka kemiskinan. Yang mana sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Klungkung menarget penurunan angka kemiskinan hingga 3 persen. Namun, karena pandemi, banyak program yang tidak bisa digulirkan sehingga target tersebut sulit dapat tercapai. "Kita target kemiskinan 3 persen, tapi dengan lihat kondisi sekarang mustahil kita capai target penurunan sampai 3 persen. Jadi pada dasarnya program-programnya kita sama tapi yang secara terukur tidak bisa kita lakukan. Dengan target penurunan kemiskinan ini yang tidak tercapai, maka akan berpengaruh juga ke Indeks Penghasilan Masyarakat (IPM). Makamnya kemarin itu yang kita koreksi," imbuhnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Klungkung tetap berupaya untuk melanjutkan program pemilihan perekonomian dalam rancangan perubahan RPJMD 2018-2023. Diantaranya, dengan pemberdayaan UMKM melalui program entrepreneur
masuk desa. Diakui selama ini, program entrepreneur masuk desa belum terwujud secara optimal. Sehingga kini, program tersebut akan dievaluasi kemudian dijalankan lagi. "Benih-benihnya atau cikal bakalnya sudah ada, kita sudah buat pelatihan seperti di Akah ada program ekonomi kreatif. Ini akan kita lanjutkan, agar mereka bisa keluar dari kondisi sulit dan menyebabkan mereka keluar dari garis kemiskinan," ujar Bupati Suwirta.

Sementara, Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom yang memimpin sidang paripurna tersebut menyampaikan, penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 yang disampaikan oleh Bupati Suwirta akan segera ditindaklanjuti melalui pandangan umum fraksi-fraksi. "Karena ada pandemi Covid-19, maka semua daerah didorong untuk membantu pemerintah pusat terkait pemulihan ekonomi. Terkait itu, untuk di Kabupaten Klungkung kita dorong pemberdayaan UMKM," paparnya. W-019

BERITA TERKINI