JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA – fajarbali.com I Maraknya aktivitas pengerukkan bukit di kawasan Kecamatan Dawan, Klungkung mulai disikapi serius oleh Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung. Pada Selasa (10/5), Komisi II melakukan rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas PU, serta  Satpol PP dan Damkar Klungkung untuk membahas persoalan tersebut. Apalagi fakta di lapangan menunjukkan, dari 15 titik pengerukkan semuanya rupanya belum mengantongi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan Amdal (UKL-UPL).



Ketua Komisi II DPRD Klungkung, I Nengah Ariyanta mengungkap, pihaknya bersama anggota Komisi II sudah berulang kali melakukan observasi ke sejumlah lokasi pengerukkan. Apalagi sejak mencuatkan berbagai keluhan dari masyarakat. Utamanya, terkait dampak aktivitas pengerukkan tersebut terhadap akses jalan di wilayah Dawan. Yang mana, jalan menjadi rusak parah, lantaran truk pengangkut material sepanjang waktu meliantasi kawasan tersebut. Ditambah lagi dengan debu yang ditimbulkan.

Dalam rapat kerja tersebut diungkap, bahwa tercatat ada 15 titik lokasi pengerukkan di wilayah Dawan. Sayangnya, hingga kini semuanya belum memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan -Upaya Pemantauan Lingkungan  Amdal (UKL-UPL). Dari 15 lokasi pengerukkan, sejauh ini hanya ada 3 pengeruk yang memproses UKL-UPL ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Klungkung.

"Sesuai ketentuan, aktivitas pengerukan setidaknya mengantongi Amdal atau minimal UKL-UPL. Namun dari 15 lokasi, belum ada yang mengantongi itu semua. Hanya ada 3 (pengeruk) yang baru memproses UKL-UPL ke DLHP," ujar I Nengah Ariyanta.

Lebih lanjut disampaikan, Komisi II tentu mendukung rencana pembangunan yang digagas dengan memanfaatkan material dari aktivitas pengerukkan tersebut, hanya saja sangat diharapkan pihak terkait juga mengikuti ketentuan. Yakni dengan melengkapi dokumen UKL-UPL. Dijelaskan, sejauh ini perizinan aktivitas tersebut menjadi ranah Pemerintah Provinsi Bali. Sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan ataupun menutup pengerukkan tersebut.

"Kalau masalah perizinan itu ranahnya Provinsi. Sehingga kalau menutup (menghentikan aktivitas pengerukan), itu kewenangan dari provinsi. Namun, dengan adanya persoalan ini, kami berharap agar pemilik maupun pengusaha dapat mengikuti aturan yang ada. Harus ikuti prosedur yang ada seperti mencari UKL-UPL," tegasnya. W-019

BERITA TERKINI