JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA - fajarbali.com | Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mematangkan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Mengacu pada rancangan tersebut, kelak jarak antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan ataupun toko swalayan akan diatur. Demikian juga dengan jumlahnya, akan dibatasi.


Hal tersebut terungkap dalam pemaparan Ranperbup yang disampikan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rajarakkyat Klungkung, Ida Bagus Ketut Mas Ananda di ruang rapat Bupati, Kamis (6/8/2020). Dijabarkan bahwa Ranperbup ini akan mengatur sejumlah hal. Diantaranya, terkait penentuan jarak pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Semuanya wajib mempertimbangkan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas), serta dukungan atau ketersediaan infrastruktur.

Dijabarkan, jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan berbeda-beda di tiap kecamatan. Untuk di Kecamatan Nusa Penida, jarak pasar rakyat dengan minimarket di kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata adalah 3.000 meter, di Nusa Lembongan jarak pasar rakyat dengan minimarket 1.000 meter sedangkan di Klungkung Daratan jarak pasar rakyat dengan minimarket 1.000 meter.

Di samping itu, jumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan di wilayah Nusa Penida kawasan perkotaan dan pariwisata juga dibatasi sebanyak 39 unit, sementara wilayah Nusa Penida di luar kawasan perkotaan dan pariwisata sebanyak 16 unit, Nusa Lembongan sebanyak 18 dan Klungkung Daratan sebanyak 225 unit.

Sementara, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta berharap Ranperbup ini bisa dirancang dengan realistis. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi didalam merancang sebuah aturan. "Ranperbup ini dirancang secara realistis saja, dengan mengacu kepada ketentuan aturan hukum yang sudah berlaku," harap Bupati Suwirta.

Selain itu, bupati juga sudah menugaskan tim agar sekali-kali untuk turun mengecek urusan izin, persyaratan NPWP maupun wajib membayar pajak masing-masing toko swalayan. "Semoga upaya kita di dalam merancang perbup ini dapat membuahkan hasil yang maksimal untuk Kabupaten Klungkung," imbuhnya dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Manengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, I Wayan Ardiasa, Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Klungkung Ni Made Susilawati serta instansi terkait lainnya. (dia).