JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KLUNGKUNG
Typography

SEMARAPURA - fajarbali.com | Upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung memasarkan produk "Uyah Kusamba" terusik dengan adanya proyek pembangunan pabrik garam di Dusun Karangdadi, Desa Kusamba Kecamatan Dawan. Mengingat pembangunan pabrik seluas 1 hektar lebih itu melanggar sejumlah aturan. Hingga akhirnya, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta bersama Satpol PP turun tangan dan langsung menghentikan pengerjaan proyek tersebut.

Saat Bupati Suwirta tiba di lokasi, Selasa (28/7/2020), didapati sebuah mesin eskavator yang dikendalikan oleh operator sedang melakukan pengerukan. Bupati didampingi Kasatpol PP dan Damkar, Putu Suarta pun langsung bergerak. Mereka diminta untuk menghentikan seluruh aktivitasnya.

Menurut Bupati Suwirta, penghentian ini dilakukan karena pembangunan pabrik garam tersebut telah melanggar sejumlah ketentuan. Diantaranya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan Pantai Tegal Besar hingga Pantai Goa Lawah merupakan kawasan pariwisata. Atas dasar itu, kini Pemkab Klungkung tengah menyiapkan tempat produksi garam konvensional sebagai atraksi wisata di tempat tersebut. Di samping itu, proyek tersebut juga dikatakan melanggar Perda RTRW Nomor 1 tahun 2013 Kabupaten Klungkung tentang tidak boleh mendirikn bangunan permanen di area sempadan pantai.

Bupati asal Ceningan tersebut juga menegaskan, area pembangunan pabrik garam ini merupakan lahan yang telah dimohonkan Pemkab Klungkung kepada BPN sebagai tempat produksi garam tradisional. Pemkab Klungkung bahkan telah berhasil menyelesaikan berbagai izin untuk garam beryodium Kusamba yang beberapa hari lalu telah diluncurkan. Seperti izin Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan HAM, SNI serta ijin edar garam beryodium kusamba.

“Saya selaku Pemerintah daerah tidak pernah melarang investasi di Kabupaten Klungkung malah mengharapkan hadirnya investasi. Namun ingat siapapun yang ingin berinvestasi harus taat terhadap aturan yang ada. Izin harus ada sebelum memulai pembangunan, apalagi pembangunan sebuah pabrik,” ujar Bupati Suwirta dengan nada geram.

Agar pengerjaan benar-benar dihentikan, Bupati Suwirta pun menugaskan agar SatpolPP serta Perbekel Kusamba, Bupati untuk terus mengawasi lahan tersebut. Jika investor ngotot ingin melanjutkan proyek ini, Bupati Suwirta mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum.
Selanjutnya Bupati Suwirta juga akan berkoordinasi ke BPN, apakah lahan dengan sertifikat hak milik bisa dipindahtangankan atau disewakan. Sesuai Peraturan Daerah RTRW pihaknya juga tidak akan memberikan ruang untuk pembangunan bangunan permanen apapun di area tersebut.

Sementara Kasatpol PP dan Damkar Klungkung, Putu Suarta saat dikonfirmasi Rabu (29/7) mengatakan dirinya kembali terjun ke lokasi. Parahnya, para pekerja rupanya tak mengindahkan instruksi bupati. Lantaran saat dicek, didapati sejumlah pekerja tetap melakukan aktivitasnya. Melihat hal tersebut, dirinya pun langsung menindak tegas, dengan menghentikan proses pengerjaan.

"Tadi (kemarin) ada aktivitas buruh yang pasang batu, tapi kami tidak bertemu dengan pemiliknya. Kita tadi tegaskan agar hentikan pekerjaan," tegasnya seraya langsung memberikan SP I kepada para pekerja. (dia).