JA Teline V - шаблон joomla Форекс

KARANGASEM
Typography

AMLAPURA-fajarbali.com | Tidak tercapainya target pendapatan dari pajak dan retribusi di sejumlah OPD penghasil membuat jajaran komisi III DPRD Karangasem mengambil ancang-ancang untuk memanggil melakukan rapat kerja. Selain rapat kerja, komisi III juga berencana turun kelapangan untuk mengetahui kebocoran yang terjadi. 

Ketua Komisi III, I Gusti Agung Dwi Putra, didampingi anggota, Gede Dauh Suprapta dan Wayan Sumerta, Rabu (21/11/2018) mengatakan,sejumlah OPD penghasil sampai bulan Nopember ini belum juga mencapai target. Selain pajak galian C, termasuk salah satunya dari sektor pariwisata. "Kalau ada indikasi kebocoranya ya kita nanti panggil mereka, kita ingin mendapat penjelasan ke OPD terkait," ujar Agung Dwi Putra. 

Dwi Putra mengatakan, belum tercapainya target pendapat, seperti di sektor galian C, semestinya pemkab Karangasem mempercepat proses pemberian rekomendasi agar perijinan mereka bisa keluar. Pemerinta semestinya berani memberikan rekomendasi, apalagi pemprov Bali masih menunggu rekomendasi pemkab Karangasem untuk penerbitan ijinnya. "Beberapa kali saya mengikuti rapat, pemprov masih menunggu rekomendasi pemkab untuk pengeluaran perijinan," ujarnya. 

Dengan telah memiliki ijin, lanjut Dwi Putra, pemkab Karangasem pun nantinya bisa mengungut pajaknya. Namun saat ini, seperti di kecamatan Selat, pemkab sendiri tidak bisa memungut pajak galian C. "Yang jelas di kecamatan Selat kan belum bisa dipungut, apakah yang bocor itu di kecamatan Bebandem atau Kubu, ini perlu kita cari tahu dulu," ujarnya lagi. 

Sedangkan, Gede Dauh Suprapta mengatakan, jika memang terjadi kebocoran pada sektor pajak, semestinya tidak bisa menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja. Akan tetapi, karena itu sudah termasuk merugikan negara, intansi lainya pun harus melakukan penyelidikan. "Tidak saja pada galian C, disektor pariwisata juga perlu kita turun," ujar Dauh Suprapta. (bud)